Breaking News

Komunitas ASEAN Butuh Sentuhan Komunikasi Unggul


Tak sampai dua tahun dari sekarang, tepatnya pada 31 Desember 2015, Masyarakat atau Komunitas ASEAN (ASEAN Community) akan resmi diberlakukan. Kesepakatan itu telah ditetapkan pemimpin 10 negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-21 di Kamboja, November 2012.

Pertanyaannya, siapkah masyarakat Indonesia menghadapi terbentuknya komunitas tersebut? Jika menilik data Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, tampaknya kita mesti segera berbenah dan lebih keras mempersiapkan diri.

Data tersebut menunjukkan kendati 80% penduduk di ibukota sudah familier dengan nama ASEAN, ternyata sebanyak 76% masih minim pemahaman dasar soal Komunitas ASEAN. Artinya, ada jarak yang lebar antara inisiatif pemerintah dan pengetahuan masyarakat terkait dengan hal itu.

Ketua Umum Bakohumas Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Freddy H Tulung menjelaskan desain komunitas ASEAN melingkupi tiga pilar, yakni politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Negara anggota yang dulunya longgar akan berubah ketat dan mengikat, bergerak lebih cepat menuju ASEAN satu visi, satu identitas.

Karena begitu pentingnya komunitas itu, pemahaman masyarakat Indonesia tentang hal tersebut sangat dibutuhkan bila negara ini tak ingin ketinggalan. “Di situ pentingnya humas pemerintah, menyosialisasikan semua hal mengenai Komunitas ASEAN 2015 dengan lebih intensif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat,” kata dia pada pertemuan Bakohumas Regional Indonesia Tengah 2014 di Kota Batu, Jawa Timur, Selasa (29/4).

Menurutnya, strategi efektif percepatan sosialisasi tersebut bisa dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi. Selain itu, perlu didorong pencarian format melalui humas satu, yang artinya tidak ada sekat pembeda antara humas pemerintah dan swasta dalam konteks diseminasi informasi publik strategis.

“Ide komunitas ASEAN membutuhkan sentuhan komunikasi agar tersosialisasikan dengan baik di semua kalangan,” tuturnya.

Komunitas ASEAN, sambung Freddy, tidak semata terjalinnya komunikasi antarpejabat dan diplomat, tapi juga didukung kalangan bisnis, swasta, media massa, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan humas pemerintah.

Sertifikasi dan website

Saat ini harus diakui masih banyak persoalan terkait kehumasan pemerintah, baik pada sisi kualitas dan kompetensi sumber daya manusia maupun dari sisi regulasi dan infrastruktur. Hal-hal itulah yang mesti ditingkatkan untuk bias menjawab tantangan kredibilitas pemerintah serta apati publik.

“Diperlukan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi, yakni praktisi humas pemerintah yang mampu mengelola dan menyebarkan informasi publik untuk internal dan eksternal,” tegas Freddy.

Ia menjelaskan sudah menyiapkan upaya meningkatkan kapasitas melalui sertifikasi pejabat fungsional pranata hubungan masyarakat (humas). Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik sudah bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan pelatihan dan pembekalan kode etik.

Sejauh ini, lanjutnya, sertifikasi humas mendapatkan respons positif. Data yang sudah masuk mencapai 1.000 orang dari total sekitar 10.000 orang mulai pranata humas muda, madya, dan ahli.

Di luar itu, sosialisasi Komunitas ASEAN juga perlu dukungan dari media massa guna memperkaya konten edukatif, pencerahan dan pemberdayaan masyarakat di ruang publik. “Konten edukasi mesti diperluas sebab selama ini konten didominasi kontrol sosial dan hiburan.”

Namun, yang tak kalah pentingnya ialah persoalan infrastruktur. Dalam salah satu forum workshop Bakohumas bertema Humas pemerintah profesional dalam kesiapan menghadapi Komunitas ASEAN 2015 di Kota Batu tersebut, muncul kritik dari pembicara bahwa website milik pemerintah, baik pusat maupun daerah, banyak yang kurang menarik.

Dosen Universitas Brawijaya, Malang, Fadillah Putra, menyebut berdasarkan hasil survei dan pengamatannya, mayoritas website pemerintah kurang menarik. Ia menyarankan informasi yang ditampilkan perlu dikelola serius agar publik lebih mudah mendapatkan informasi. “Termasuk bila dikelola dengan baik bisa mendukung sosialisasi Komunitas ASEAN 2015,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Freddy menjelaskan sudah melakukan review website milik pemerintah daerah. Hasilnya, tutur dia, banyak pemda yang sudah mengelola informasi dengan sangat bagus, di antaranya dengan mengoptimalkan peran dan fungsi media center.

“Kami mengamati banyak yang sudah bagus dalam mengelola website bahkan melebihi kota besar, di antaranya Merauke dan Kulonprogo,” tambahnya. (BN/S-25).

Halaman