Breaking News

MEMILIH YANG TERUNGGUL

APA arti gelar? Ketika gelar pernah diba has untuk dijadikan persyaratan menjadi presiden, saya tak percaya elite politik berpikir ke sana. Rasanya dalam bermain politik, peraturan atau persyaratan biasanya dicanangkan sebelum pertandingan babak awal dimulai. Pasti ada alasannya.Akan tetapi, suatu keharusankah? Apakah hanya bekal pendidikan S-1 saja diyakini pasti mencukupi untuk seorang presiden? Kalau ada persyaratan tentang pendidikan formal, mengapa hanya S-1; bukan S2, atau S3? Lagi pula apakah yang tanpa gelar diyakini tidak mampu mendapat posisi hebat itu? Lihat Pak Harto.

Gelar, sebenarnya, bukanlah keharusan yang mutlak.Malahan ada kalanya dianggap medali hiasan; tergantung siapa yang menyandangnya sebagai pengakuan atas suatu prestasi. Tentu prestasinya mengungguli lain-lainnya; asalkan jangan dimanfaatkan untuk fungsi yang menguntungkan penyandang. Gelar itu baru ada maknanya jika individu yang bersangkutan mau dan mampu menghargainya bukan sebagai medali, melainkan ibarat silver cup yang harus diisi, diteguk, dan seterusnya. Kosong tidaknya, bermutu atau bernilai tidaknya cup itu, bergantung pada individu pemegang silver cup.Jangan malahan hiasan perak itu untuk mencari untung, apalagi bila ada kesengajaan untuk menggerus keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan opini orang lain.

Maka, menurut saya, sebenarnya bobot seseorang bukan ditentukan gelar yang disandangnya, melainkan terutama oleh ketekunan mengisi diri dengan konsep-konsep dan nilai-nilai yang dituntut dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zamannya; sesuai dengan wadahnya--bisa silver cup, bisa gelas, bisa tempurung. Banyak orang tampil kuat karena isinya, yang bersumber dari bacaan dan informasi yang padat, dilengkapi strategi komunikasi yang tepat.Itu alasannya mengapa di negara-negara maju, para calon pejabat tinggi yang dianggap cukup memiliki bobot intelektual toh tidak segan-segan mempekerjakan tenaga public relations untuk ikut merapikan dan mengatur sikap dan perilakunya agar bisa diterima masyarakatnya.


Apakah semua capres/cabat membekali diri dengan konsep-konsep intelektual dan nilai-nilai luhur hati nurani, ataupun strategi komunikasi? Diamnya capres atau cabat, misalnya, dipersepsikan sebagai ketidakmampuan menjabarkan visi dan program partai.Ada juga yang menganggap diri terlalu formal; siap menjadi pejabat bahkan sebelum menjabat. Tentu ini merugikan citra partai sekalipun suaranya terbesar di pemilu itu. Saya tidak tahu apakah elite politik kita mempunyai kebiasaan memakai penasihat-penasihat profesional untuk mengomunikasikan ide-ide yang mereka miliki.


Yang jelas, sekarang ini suasana ketidakpastian membayangi. Masyarakat diajak main tebak-tebakan. Suatu kali terkesan ABCD akan berkoalisi, lain kali CDEF yang dinyatakan bersinergi. Lalu ada gagasan poros-poros lain. Bisa saja tiba-tiba khayalan-khayalan itu bubar karena banyak yang tidak siap. Ada yang terkesan tegar dan tangguh; terkesan tidak terlalu peduli dengan berbagai spekulasi.

Mungkin persepsi seperti itulah yang akan berlaku sampai pelantikan presiden nanti, saat setiap capres bersikap transparan--suatu sikap yang semula dikatakan selalu gigih diperjuangkan partai-partai besar yang menyebut diri proreformasi.


Ada suasana yang mengesankan pelecehan. Masyarakat yang bersikap partisipatif dalam pemilu tiba-tiba merasa terabaikan. Elite politik yang memperoleh jumlah suara besar sibuk menyusun strategi dan taktik-taktik untuk memperebutkan kursi-kursi kekuasaan, sedangkan partaipartai kecil yang tidak masuk hitungan tak reda-redanya bertingkah, yang pastilah memperkeruh suasana. Yang menjadi pertanyaan apakah aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan atau sengaja diambangkan, untuk digarap atau tidak digarap kemudian? Masyarakat bingung karena suasananya sulit dibaca. Masih beruntung bila emosinya terjaga.


Yang masyarakat atau kita butuhkan saat ini ialah penerjemah yang mumpuni, yang mampu secara jujur dan lugas menjelaskan apa yang kita cari. Sekalipun pemilu membuktikan bahwa masyarakat yang merasa mempunyai hak untuk terlibat atau memengaruhi masalah-masalah negara bertambah besar, kenyataannya pembekalan kita belum memadai. Saya malahan menduga, partisipasi kita mungkin lebih berlandaskan pada emosi, bukan pada nalar atau bahkan naluri. Maka yang mau mendekati rakyat lewat emosilah yang mampu menawan hati mereka. Karena itu tadi, pembekalan kita belum memadai sehingga nalar dan naluri belum terasah untuk memahami secara tuntas apa yang kita hadapi.

Secara sadar atau tidak, pendidikan politik tidak mungkin ditangani elite politik sendiri.Maraknya peredaran berbagai penerbitan politik dan siaransiaran media elektronik yang memuat pendidikan politik ikut meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang dunia politik ataupun tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kepentingan setiap warga. Sejak sekarang, pemerintahan mengatasnamakan kepentingan rakyat jangan berharap terlepas dari pengawasan rakyat.Cepat atau lambat, kenyataan akan membuka diri. Sayang sekali seandainya pengamatan kurang intens.

Namun, berita-berita atau pendidikan politik yang digarap media massa belum tentu sesuai selera elite politik. Pers bebas bukanlah pers yang melayani kepentingan kaum elite.Justru sebaliknya, dia harus melayani kepentingan masyarakat banyak. Itu menjelaskan mengapa pers di mata rakyat lebih memiliki kredibilitas daripada elite politik.

Kenyataan itu tentunya, dan diharapkan, menyadarkan kalangan elite politik bahwa dalam hal pendidikan politik, mereka memerlukan kerja sama media. Bukankah mereka sebenarnya yang memiliki pesan-pesan politik yang harus disebarluaskan? Sayangnya, pers malahan sering dihindari.Ada hal-hal yang masih ditut up-tutupi. Malahan ada pihakpihak yang sengaja menutup diri. Seandainya pers dianggap tidak mampu menangkap aspirasi mereka, bukankah malahan seharusnya pers diajak berkomunikasi? Pers tidak bebal-bebal amat sehingga tak mampu menimbang-nimbang; mana yang jujur, mana yang lacur. Memang ada saja pers yang mencari sensasi, tetapi seberapa besar persentasenya?

Rasanya jalan masih panjang menuju pelantikan capres mendatang. Sementara itu, proses demokratisasi tidak akan semulus yang kita inginkan karena memang begitulah ciri demokrasi--banyak konflik sosial yang berpangkal pada proses penyelarasan visi dan misi yang kita kejar bersama.Semakin kompleks situasinya-politik ataupun ekonomi--semakin banyak intervensinya, dari berbagai pihak. Dalam masyarakat demokratis, pembuatan kebijakan melibatkan banyak pilihan--memilih di antara kemungkinan-kemungkinan alternatif yang bisa saja bertabrakan kepentingan.Inilah yang rupanya sedang terjadi dalam medan politik kita. Ini yang membingungkan.Jika menginginkan restu atau bahkan dukungan rakyat, sebaiknya dicari cara untuk menjelaskannya. Rakyat jangan malahan dibuat bingung.

MI/10 Oktober 2014/Halaman 9
www.mikomunitas.com

Halaman