Breaking News

Narasi Ketakutan di Podium Politik

Penulis: Umbu TW Pariangu Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang



EDITORIAL Media Indonesia (19/12) berjudul Khayalan Sesat Indonesia Punah sangat relevan untuk melukiskan resistansi rakyat terhadap pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ada narasi pesimisme untuk menyeret imajinasi rakyat ke ambang kegalauan soal masa depan Indonesia. Prabowo tampaknya berusaha mengapitalisasi suasana psikologis inferior sebagian rakyat dengan 'khayala¬n' tersebut.

Sebelumnya dia mengatakan bahwa Indonesia bisa punah jika pihaknya kalah di Pilpres 2019 sebab terlalu lama elite berkuasa dengan langkah dan cara yang keliru sehingga menyebabkan tingginya ketimpangan sosial di Indonesia. "Kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah negara ini bisa punah," kata Prabowo saat berpidato di Konfernas Partai Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).

Selintas, heroisme kata-kata itu memang memicu yel-yel euforia para pendukung. Tak perlu ditafsir lebih jauh karena substansinya ingin menggalang simpati dan meraup ponten elektoral. Kita tahu tiap elite sejauh ini memang sedang ada dalam momentum perburuan dukungan politik yang makin hari makin sengit. Segala sumber daya, strategi, dan manuver taktis dikerahkan demi bisa memastikan langkah menuju kemenangan.

Dalam pola rivalitas seperti itu, garis demarkasi antara etika-moralitas dan politik Machiavelli kerap kali menjadi samar. Kadang kepentingan futuristik nasional bisa dengan mudah dikorbankan, searah bandul kemenangan dan demi pertimbangan pragmatis yang padanya melekat garizah kekuasaan sekelompok orang tribal, yang tidak mau ambil pusing dengan eksistensi dan masa depan fundamen bangsa. Pikiran mereka hanya merengkuh kekuasaan dengan sensitivitas antagonisme yang kuat.

Tidak habis pikir

Menjadi problem, ketika jejak transformasi terus mengukir capaian-capain penting Indonesia justru dinujum punah, hanya karena sedang berada dalam atmosfer dan koridor kekuasaan lima tahunan. Kita tidak habis pikir Indonesia yang baru saja 'dikukuhkan' sebagai negara teraman lewat jajak pendapat GALLUP dalam Global Law and Order Report, harus menyerah dan punah di lidah dan ucapan seorang capres?

Pada 2018 ini Indonesia masuk di lingkaran 10 besar, khususnya di peringkat ke-9 sebagai negara teraman di dunia dengan skor 89. Indonesia hanya berada di bawah Kanada yang mendapat nilai 90, tapi di atas Denmark yang memiliki skor 88. Sementara itu, peringkat pertama jadi milik Singapura dengan nilai 97.

Indonesia pernah ada di peringkat keempat dengan 87 poin pada 2015. Namun, 2016 turun ke posisi 17 dengan 82 poin dan pada 2017 merosot lagi ke posisi 23 dengan 86 poin. Riset GALLUP tentu berangkat dari indikator yang representatif dan bisa dipertanggungjawabkan.

Di bidang ekonomi, meski Indonesia ada dalam tekanan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir, upaya pemerintah mengatasi tekanan tersebut semakin menunjukkan keberhasilan. Itu bisa dilihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi, yang oleh Kepala Ekonom IMF Maurice Obstfeld, dinilai cukup kuat, bahkan jauh di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global.

Begitu pun di bidang hukum, upaya penegakan hukum terhadap berbagai kasus-kasus amoral-korupsi yang dianggap menyumbat distribusi kesejahteraan rakyat, setidaknya sudah on the track. Banyak pejabat tinggi dan berpengaruh yang dimasukkan dalam penjara, dicabut hak politiknya, dan disita hartanya. Preseden yang tidak pernah kita temukan di era sebelumnya, terlebih di era Orde Baru.

Kita juga menyaksikan dengan mata kepala bagaimana koneksitas kepedulian konkret berbasis kebijakan pro-poor yang dilakukan pemerintah terhadap wilayah-wilayah di Indonesia bagian Timur, di antaranya lewat pembangunan infrastruktur yang masif untuk membangun sentimen keindonesiaan yang solid dan integratif terhadap rakyat Indonesia, yang sebelumnya dianaktirikan dalam pembangunan.

Semua capaian itu sudah cukup untuk mengeraskan optimisme bahwa Indonesia akan semakin kukuh dalam menancapkan pengaruh dan kewibawaannya, baik di hadapan rakyatnya sendiri maupun di level internasional.

Lemah bukti

Kita tentu masih ingat pada 2007 Presiden The World Peace Communitee atau Gong Perdamaian Dunia, Djuyoto Suntani, yang juga ialah salah satu ‘tokoh berpengaruh dunia’ menulis buku bagus dengan judul yang sedikit provokatif Tahun 2015, Indonesia Pecah. Dalam bagian eksplanasinya, Indonesia diprediksikan pecah menjadi 17 negara bagian/kecil akibat pengaruh dominasi kepentingan dan imperium global.

Negara kecil yang dimaksudkan itu seperti negara Jamali (Jawa Madura, Bali), negara Sumatra, negara Papua, dll. Yang tak kalah menarik dan memantik daya kritis di buku itu yakni soal penjelasan bahwa Indonesia akan berpeluang pecah jika menerapkan demokrasi liberal, atau menciptakan konflik atau kerusuhan pascaterpilihnya Presiden 2014 menuju pada keruntuhan NKRI. Proses penghancuran itu konon sudah dimulai pada 1997 ketika Indonesia mulai dilanda krisis ekonomi.

Sudah tiga tahun sejak limit waktu perpecahan yang dinujumkan itu, nyatanya Indonesia masih tetap tegak berdiri. Bahkan tidak lama lagi, rakyat Indonesia akan masuk dalam pesta demokrasi, Pemilu 2019 Serentak, sebuah proyek demokrasi-elektoral yang terbilang sukses. Kesan 'keseleo lidah' tesis Djuyoto pun kiat kuat.

Mungkin buku tersebut ditulis dalam suasana batin pesimistis melihat masa transisi politik pasca-1998 yang belum menembus labirin harapan; dengan kepemimpinan politik sudah terkonsolidasi, manajemen pemerintahan daerah mulai berorientasi pada peningkatan kedaulatan rakyat dan simbol-simbol agama, etnisitas, kedaerahan tidak ditunggang kepentingan parsial sekelompok elite. Jadi, semacam preskripsi paranoid seorang Djuyoto merujuk peta balkanisasi di negara lain.

Nyatanya sampai detik ini, Indonesia masih tetap dengan napas panjangnya. Kita masih punya 'payung teduh' Pancasila dan NKRI yang kesolidannya masih terjaga, paling tidak untuk pemandangan mata di peta peradaban global. Kenyataan ini jelas berseberangan dengan podium politik yang meramalkan kepunahan Indonesia.

Justru sejatinya yang membuat kita takut jika para elite makin subur mengeluarkan narasi-narasi kampanye menakutkan, yang menghembuskan provokasi dan intimidasi ke ruang publik sebagai opium orasi politiknya. Panggung kampanye pun dipenuhi imajinasi destruktif elite-rakyat yang mengukir segala nuansa paranoid lengkap dengan anasir-anasir kerusakannya. Sebenarnya ini yang jadi keresahan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018) di buku mereka How Demoracy Die.

Mereka khawatir akan prospek demokrasi apakah akan tetap menjadi sebuah keyakinan kontinum peradaban yang memperjuangkan kebaikan dan pluralisme di tengah menguatnya mentalitas politik disintegrasi dan antitoleransi. Indonesia hanya kuat dan bisa menjadi bangsa yang kekar dalam kedaulatannya di seluruh aspek kehidupan rakyatnya, jika memiliki pemimpin yang menghargai perbedaan, termasuk menginspirasi rakyatnya dengan kata-kata futuris-optimis yang menyatukan.

Dalam konteks politik kita saat ini, kita perlu mewaspadai politik bersama politik kekerasan tidak saja dalam aksi, tetapi juga dalam cara berpikir sebab dari sinilah, reproduksi politik yang mencederai akal sehat dan kepentingan nasional, terjadi.

Kita mau kampanye pilpres saat ini dan ke depan diselimuti dengan ritual politik yang rasional, bernas, visioner, jauh dari sensasi-sensasi murahan, bombastis, yang mencederai pembangunan demokrasi. Politik model antagonisme yang lebih mengutamakan konfrontasi, saling menegasi atau 'adu otot' harus diganti dengan politik artikulasi gagasan yang berkualitas berbasis data dan fakta akurat agar tidak muncul lagi politisi yang menebar rasa takut.

Penulis: Umbu TW Pariangu Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang

Halaman