Breaking News

Tahun yang tidak Mudah

Penulis: Muhamad Chatib Basri Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan Co-Founder Creco Research



DI 1939 yang marah, penyair WH Auden menulis bait puisi yang sedih. Chairil Anwar kemudian menerjemahkannya dengan sangat memikat; Lagu Orang Usiran.

'Tiba di satu rapat umum; pembicara berdiri dan kata. "Jika mereka boleh masuk, mereka colong beras kita" Dia bicarakan kau dan aku sayangku, Dia bicarakan kau dan aku'

Jika Auden, atau Chairil, hidup di hari ini, mungkin mereka akan dituduh tak patriotik. Terlebih lebih ketika populisme, politik identitas dan sentimen antiimigran begitu kuat muncul di pelbagai belahan dunia, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Kita seperti berhadapan dengan dunia yang tegang. Perang dagang antara Tiongkok dan AS, mungkin lebih dari sekadar perang dagang. Ia cerminan kegamangan AS melihat Tiongkok yang semakin kuat.

Dampaknya perdagangan dunia terganggu. Ekonomi global melambat. Lalu dalam kondisi yang sulit dan tak pasti ini, bagaimana kita melihat perekonomian Indonesia tahun depan? Ada baiknya kita memeriksa ruang kebijakan yang tersedia untuk mendorong agar ekonomi kita tetap bertumbuh. Ada beberapa hal di sini.

Pertama, kebijakan moneter. Saya tak melihat ruang yang besar bagi Bank Indonesia untuk menurunkan bunga. Benar, bahwa ada kemungkinan The Fed tak akan terlalu agresif di 2019--dan ini berita baik buat emerging economies (EM) termasuk Indonesia--tetapi bukan berarti The Fed akan menurunkan bunga.

Dalam skenario dengan The Fed hanya akan menaikkan bunga satu atau dua kali, Bank Indonesia mungkin hanya perlu menaikkan bunga satu kali.

Artinya tingkat bunga Bank Indonesia 7-day repo rate di 2019 mungkin ada di kisaran 6,25%. Namun, saya tak melihat ruang bagi Indonesia untuk menurunkan bunga. Mengapa? Karena Bank Indonesia dan pemerintah tampaknya terkunci kepada isu defisit transaksi berjalan.

Selama defisit transaksi berjalan masih menjadi masalah, pemerintah dan Bank Sentral akan menerapkan kebijakan stabilisasi. Langkah ini ialah langkah yang tepat dan perlu diapresiasi. Saya ingat ketika menghadapi taper tantrum 2013, langkah yang sama juga dilakukan. Namun, persoalannya ialah pilihan ini membawa akibat kepada perlemahan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan bunga ini tentu akan berpengaruh kepada perlambatan investasi di 2019.

Saya pernah menulis di harian Kompas (13/12), bahwa ada risiko pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terperangkap dalam masalah defisit transaksi berjalan ini. Tengok kasus Indonesia ini; incremental capital output ratio (ICOR) saat ini sekitar 6.1. Artinya, 1% pertumbuhan ekonomi membutuhkan rasio investasi/produk domestik bruto (PDB) sekitar 6,1%. Jika kita ingin tumbuh 6%, kita membutuhkan rasio investasi/PDB sebesar 36,6%. Investasi ini tentu harus dibiayai tabungan domestik.

Sesuatu yang normal

Data dari Dana Moneter Internasional menunjukkan rasio tabungan domestik/PDB saat ini hanya 32%-33% dari PDB. Padahal, kebutuhan investasi ialah 36%-37% dari PDB. Jika kita memaksakan ekonomi tumbuh sebesar 6%, ada selisih antara tabungan dan investasi. Selisih itu mencerminkan defisit dalam transaksi berjalan. Dengan kata lain, jika kita memacu pertumbuhan ekonomi sampai 6%, defisit transaksi berjalan akan meningkat menjadi 4%. Lalu pasar keuangan akan menghukum kita dengan nilai tukar yang melemah dan pasar keuangan yang bergejolak.

Artinya jika kita hanya fokus untuk menurunkan defisit transaksi berjalan dengan kebijakan stabilisasi, ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi ke depan akan terperangkap pada kisaran 5%. Defisit transaksi berjalan sebenarnya ialah sesuatu yang normal di dalam tahap awal pembangunan suatu negara, terutama negara berkembang. Alasannya sederhana; untuk tumbuh, negara berkembang membutuhkan modal untuk berproduksi. Karena tak memiliki modal, mereka mengimpornya dari negara maju. Akibatnya dalam tahap awal pembangunan negara berkembang mengalami defisit dalam transaksi berjalan.

Sebagian di antara kita mungkin lupa bahwa Singapura pernah mengalami defisit transaksi berjalan sampai 10% pada 1981 dan baru mulai menikmati surplus transaksi berjalan awal 1990-an. Tiongkok baru mulai mengalami surplus transaksi berjalan 1990-an, sebelumnya--sama seperti Singapura--mengalami defisit transaksi berjalan.

Korea Selatan sampai dengan pertengahan 1990-an masih mengalami defisit transaksi berjalan sekitar 5%. Vietnam, yang sekarang banyak dipuji karena kinerja perekonomiannya, baru menikmati surplus transaksi berjalan 2011. Artinya, defisit transaksi berjalan ialah sesuatu yang normal bagi negara yang membutuhkan barang modal untuk tumbuh. Jika begitu, mengapa kita begitu khawatir? Yang jadi persoalan sebenarnya bukanlah defisit transaksi berjalan itu sendiri, melainkan pembiayaannya. Selama defisit transaksi berjalan dibiayai penanaman modal langsung di sektor yang berorientasi ekspor, bukan portfolio, defisit transaksi berjalan bukan sebuah masalah.

Apa bedanya? Pabrik yang dibangun melalui modal langsung tak mudah berpindah tempat. Sebaliknya investasi portfolio dapat bergerak keluar masuk dengan mudah. Akibatnya terjadilah gejolak di pasar keuangan. Mengapa PMA di sektor ekspor? Karena ekspor menghasilkan devisa. Jadi, ketika repatriasi keuntungan dilakukan, tidak ada tekanan dalam neraca pembayaran akibat ketidak sesuaian mata uang (currency mismatch). Tentu kita tak menginginkan ini.

Berikan insentif

Lalu apa solusinya? Yang pertama, lakukan pendalaman pasar (financial deepening) dengan mendorong lebih banyak sumber pembiayaan dari investor lokal agar porsi pembiayaan eksternal menurun. Berikan insentif agar BUMN, dana pensiun, asuransi, dana haji menempatkan investasinya dalam obligasi pemerintah dan sukuk. Perluas obligasi retail atau private placement (penempatan tertentu).

Terapkan reverse Tobin tax. Jika dalam Tobin tax arus modal masuk jangka pendek dikenai pajak, dalam reverse Tobin tax, pemerintah memberikan insentif pajak jika investor tak merepatriasi keuntungan mereka ,tapi malah melakukan reinvestasi keuntungan mereka.

Selain itu, ciptakan instrumen atau produk pasar keuangan agar orang Indonesia, atau eksportir Indonesia, memiliki opsi untuk menempatkan investasi portofolio dalam mata uang asing mereka di Indonesia (on shore). Ini akan membantu meningkatkan pasokan dolar di dalam negeri.

Kedua, meningkatkan produktivitas sehingga investasi meningkatkan hasil yang lebih tinggi. Misalnya dengan menurunkan ICOR menjadi 4 atau 5 sehingga untuk pertumbuhan ekonomi 6,5%, hanya dibutuhkan rasio investasi/PDB sebesar 26%-32%. Dengan demikian, kita mampu mendorong pertumbuhan tanpa kuatir defisit transaksi berjalan.

Bagaimana cara melakukannya? Fokus kembali ke ekspor manufaktur kita dan meragamkan produk dan tujuan ekspor. Di sini dibutuhkan inovasi dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, tentunya menarik PMA dengan cara terus memperbaiki iklim investasi, termasuk UU Ketenagakerjaan.

Kedua, bagaimana dengan fiskal? APBN 2019 mengasumsikan harga minyak sebesar US$70. Faktanya saat ini harga minyak berada di bawah US$50. Implikasinya penurunan harga minyak akan berpengaruh kepada penerimaan pajak migas pemerintah. Tak berhenti di sana, penurunan harga minyak juga berpengaruh kepada harga batu bara. Di sisi lain kita juga melihat bahwa harga kelapa sawit (CPO) mulai menunjukkan penurunan sejak Agustus lalu. Implikasinya penerimaan negara bukan pajak dari sektor sumber daya alam (SDA) juga akan mengalami penurunan. Selisih antara asumsi harga minyak dan harga yang terjadi saat ini yang cukup signifikan (sekitar 30%) sehingga kita bisa menduga bahwa dampaknya kepada penerimaan pemerintah juga akan signifikan.

Saya memperkirakan bahwa penurunan harga minyak, batu bara, dan CPO akan berpengaruh kepada ekspor kita. Akibatnya kontribusi pajak dari sektor ini juga akan menurun. Implikasinya penerimaan pajak nonmigas juga akan menurun. Kita bisa menduga defisit anggaran bisa meningkat cukup signifikan.

Peningkatan defisit

Semua tentu bergantung kepada harga minyak. Saya tak pandai untuk meramal harga minyak. Satu hal yang bisa saya katakan, jika penurunan ini terus terjadi, kita harus mengantisipasi situasi ekonomi seperti 2015, pada saat itu ekonomi tumbuh di bawah 5%. Kita tahu, peningkatan defisit anggaran ini terjadi bukan karena ekspansi fiskal, melainkan penyesuaian otomatis akibat turunnya penerimaan. Karena itu, saya tak melihat dampak ekspansi fiskal dari peningkatan defisit ini.

Ketiga, keterbatasan ruang bagi fiskal dan moneter akan membuat pertumbuhan ekonomi tertahan. Satu-satunya harapan ialah konsumsi rumah tangga dan ekspor. Bagaimana ekspor? Seperti saya bahas di atas, penurunan harga minyak, batu bara, dan CPO mulai memukul ekspor kita. Defisit neraca perdagangan yang baru diumumkan BPS beberapa hari lalu lebih disebabkan melambatnya ekspor. Kecenderungan ini saya kira akan berlanjut. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga membawa dampak kepada pelemahan ekspor kita. Kita tahu, 40% dari ekspor kita ke Tiongkok ialah batu bara dan CPO. Artinya ekspor juga akan terganggu.

Keempat, satu-satunya sumber pertumbuhan ekonomi yang tersisa ialah konsumsi rumah tangga. Kita tahu, saat ekonomi melambat kita butuh kebijakan kontrasiklus. Pertanyaannya; dengan penerimaan pajak migas dan nonmigas yang terpukul tajam akibat perlambatan ekonomi dan penurunan harga komoditas, bagaimana ekspansi fiskal harus dilakukan? Larry Summers, guru besar ekonomi di Harvard Kennedy School dan mantan menteri keuangan Amerika Serikat, pernah mengatakan ekspansi fiskal harus memenuhi TTT (targeted, temporary, timely). Apa artinya? Fokuslah kepada kelompok yang bisa memberikan pengungkit (multiplier) ekonomi paling tinggi bagi perekonomian. Selain itu, fokuslah kepada apa yang bisa dilakukan segera dan sifatnya sementara.

Yang memenuhi kriteria ini ialah--seperti saya pernah tulis sebelumnya--Program Keluarga Harapan (PKH) atau conditional cash transfer bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin. Karena penghasilan rendah, jika mereka dapat tambahan pendapatan, akan dibelanjakan. Alokasi fiskal yang lebih banyak untuk PKH, padat karya tunai, bantuan langsung tunai akan membantu meningkatkan daya beli.

Kita tahu, pertumbuhan konsumsi tahun ini meningkat, salah satunya karena peningkatan alokasi yang signifikan untuk PKH. Berita bagus bahwa alokasi untuk dana perlindungan sosial seperti PKH meningkat secara signifikan dalam APBN 2019. Langkah pemerintah ini tepat. Selain itu, untuk menjaga daya beli, inflasi harus bisa dikendalikan. BPS menunjukkan harga beras eceran dan grosir meningkat November lalu. Kita juga mulai melihat inflasi inti sedikit lebih tinggi pada November lalu. Sejauh ini inflasi dapat dikendalikan dengan baik, tetapi perlu waspada melihat kecenderungan ini.

Kita tak perlu selamanya pahit dan muram. Namun, 2019 memang bukan tahun yang mudah. Begitu banyak variabel yang di luar kendali kita. Ada risiko pertumbuhan ekonomi akan melambat di tahun depan. Tentu kita perlu bersiap diri mengantisipasi ini. Antisipasi kebijakan fiskal yang seperti saya sebut di atas, perbaikan iklim investasi, revisi UU Ketenagakerjaan akan membantu kita mengatasi tekanan ini. Memang tak mudah membuat rencana di tengah dunia yang tak pasti seperti ini. "Everyone has plan, until they get punched in the mouth," ujar petinju Mike Tyson. Tyson benar, semua orang boleh membuat rencana sampai realitas membatalkannya. Tak ada ruang bagi kita untuk membuat kesalahan. Selamat tahun baru 2019.

Penulis: Muhamad Chatib Basri Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan Co-Founder Creco Research

Halaman