Breaking News

Agama dan Radiasi Kebaikan

Penulis: Max Regus Doktor Lulusan Graduate School of Humanities, University of Tilburg, Netherlands. Sekarang menetap di STKIP St Paulus Ruteng, Flores, NTT.Pada: Rabu, 21 Nov 2018, 04:15 WIB


PARA uskup, yang tergabung dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), telah menyelenggarakan sidang pada 5-14 November 2018 di Bandung, Jawa Barat. KWI, dalam Pesan Sinodal berjudul Panggilan Gereja Melindungi Martabat Manusia, menegaskan kembali salah satu inti perutusan Gereja di tengah dunia.

Itu merujuk pada tugas dan panggilan Gereja dalam melindungi martabat manusia. KWI, kali ini, mengirimkan pesan kepada semua relung hati yang berkehendak baik di bumi Indonesia. Ada sebuah ajakan bagi semua orang untuk ‘bahu-membahu’ menanggung duka dan kecemasan kemanusiaan masa kini.

KWI, melalui pesan itu, secara asasi hendak menawarkan energi murni bagi seluruh bangsa. Sesuatu yang dapat digunakan untuk membangun (kembali) ruang kehidupan bersama (sosial-politik) yang tercabik akibat menguatnya arus permusuhan dan kebencian--hasrat-hasrat yang sedang berseliweran dalam ruang tutur sosial-politik kita.

Di tengah amuk kebengisan ini, agama semestinya merenungkan dan menemukan kembali ‘ikhtiar’ utama tugas panggilannya di tengah sejarah. Agama niscaya menggerakkan dan mengirimkan (radiasi) energi ‘kebaikan’ hingga terserap nurani sosial, politik, dan kebudayaan kita.

Keprihatinan

Agama, ketika hendak membangun atmosfer sosial-humanis, mesti mendasarkan disposisi itu di atas kesadaran akan ketercabikan kemanusiaan pada peliknya ruang-ruang berada. Agama tidak mampu membela pendiriannya sendiri atas kemanusiaan ketika dia terlepas dari sisi-sisi fundamental kehidupan (Johnson, 2015).

Pada titik tertentu, perusakan martabat manusia beririsan dengan sekurang-kurangnya, tiga sisi penting. Pertama, sisi politis. Perusakan martabat manusia tidak bisa dilepaskan pada posisi dan peran kunci lembaga-lembaga politik (negara).

Dalam kajian tentang hak asasi manusia (HAM), negara secara hakiki memiliki ‘tugas’ memenuhi hak-hak dasar warga negara. Tentu, menjadi soal krusial ketika negara justru menjadi bagian dari proses perusakan martabat manusia, di satu pihak, sekaligus menunjukkan pengabaian dalam menyelesaikan persoalan HAM. Umumnya, negara dianggap sebagai bagian dari persoalan HAM.

Kedua, sisi sosial. Terlukanya kemanusiaan juga berkaitan dengan pola-pola hubungan sosial yang sedang mengalami kerusakan. Hubungan antarkelompok sosial terbenam dalam ruang gelap konflik dan benturan berkepanjangan. Ruang sosial tidak lagi menjadi arena dengan kesetaraan, ketika kelompok-kelompok yang rentan mengalami serangan dilindungi, menjadi prinsip suci yang tersematkan pada dinding-dinding yang membingkai kebersamaan sosial.

Ketiga, sisi kultural. Perusakan martabat manusia juga bersinggungan erat dengan konstruksi kesadaran yang sedang rapuh. Baik ranah sosial maupun politik bisa mengidap kerapuhan semacam ini. Di titik ini, martabat manusia tidak dianggap sebagai satu nilai utama yang menentukan keadaban bersama. Persoalannya tidak terutama pada sistematisasi rumusan hukum atau aturan yang menjamin pemenuhan HAM, tetapi pada dorongan nurani sosial-politik untuk memenangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Muasal

Di Indonesia, agama-agama niscaya menemukan titik awal perjumpaan mereka. Ini yang bisa disebut dengan ‘muasal’ dari keberadaan mereka pada satu arena yang sama bernama bangsa dan negara. Keterlepasan dari titik awal ini akan secara tragis melemparkan agama (agama) pada kesendirian dan keterasingan.

Ada dua titik tumpu yang menentukan bagaimana agama-agama di Indonesia dapat menjadi saluran dan media kebaikan bagi kemanusiaan.

Pertama, KWI dalam pesan itu menempatkan diri dalam keseluruhan kerangka besar cerita perjalanan kebangsaan dan kenegaraan kita bersama. Permenungan politis amat panjang dari para pendiri bangsa (founding fathers) telah mengkristal dengan amat indah dalam sosok Pancasila sebagai ideologi bersama.

Di sini, Pancasila bukan saja sebagai sebuah ideologi, melainkan juga sebagai sebuah konsensus bersama tentang basis keberadaan kita dan variabel-variabel nilai paling fundamental mana yang menentukan keberadaban kita bersama. Usaha KWI mengingatkan dirinya sendiri, juga semua elemen bangsa, tentang keberadaan Pancasila, sekaligus sebagai usaha mengerucutkan komitmen pada kemanusiaan.

Kedua, di tengah keragaman, juga sekian banyak naluri-naluri pekat yang mencederai kebersamaan sosial, agama (agama) di negeri ini mesti meniti jalan bersama menuju satu titik perjumpaan yang sama.

Titik perjumpaan itu, salah satunya, selalu disandingkan pada apa yang disebut pembelaan tanpa syarat pada kemanusiaan. Baik agama (agama) maupun ideologi bersama (Pancasila) itu kemudian hanya tinggal bualan kosong saja ketika kisah-kisah pilu perusakan martabat manusia tidak pernah menjadi bagian dari perjuangan bersama untuk melawannya.

Bersama

Di bagian lain pesan KWI, negara (aktor dan lembaga) berada di titik sentral pembangunan penghargaan martabat manusia. Memang, di Indonesia, negara menjadi perangkat legal dalam menyusun mekanisme perlindungan HAM (martabat manusia).

Dengan itu, agama (agama) di Indonesia, selain melalui usaha-usahanya sendiri, dapat pula menyebarkan kebaikan, yang menjadi energi utama keberadaanya, melalui lembaga-lembaga politik (negara).

Agama hanya perlu mempertajam kerja bersama semesta dalam menyusun peta jalan penghargaan martabat manusia. Momentum religius mencapai titik kesadaran ini hanya mungkin terjadi ketika agama tidak tenggelam dalam arogansi teologis-fundamentalistik dalam bentuk penyangkalan kehadiran yang lain.

Pengenalan akan kemanusiaan akan membebaskan Agama dari sekadar hanya mematut dirinya dalam kesendirian eksklusif (Meneses, 2017). Agama mesti membangun kesadaran sosial bahwa kebaikan tidak boleh menjadi nilai yang abstrak, membeku, dan ‘tidak berpihak’ di hadapan kepekatan perusakan martabat manusia.

***

Halaman