Breaking News

Air untuk Semua

Penulis: Nirwono Joga  Pusat Studi PerkotaanPada: Sabtu, 23 Mar 2019, 04:40 WIB


AIR untuk semua, semua butuh air. Tidak ada kehidupan di dunia yang tidak memerlukan air. Mengingat pentingnya air bagi keberlanjutan kehidupan yang berkelanjutan, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UN-Water memperingati Hari Air Sedunia setiap tanggal 22 Maret.

Tahun ini tema yang diangkat ialah Leaving no one behind dan pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengusung tema Semua harus mendapatkan Air. Tema ini merupakan adaptasi dari tekad pemenuhan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Developemnet Goals (SDGs) yang terdiri atas 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator.

Pada tujuan 6 yakni ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi. Tekad bersama untuk menyediakan akses air bersih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat.

UN Water (2019) merilis data bahwa 2,1 miliar manusia hidup tanpa air bersih di rumah. Satu dari empat sekolah dasar tidak memiliki layanan air bersih dan pelajar menggunakan sumber air tercemar atau kehausan. Lebih dari 700 anak di bawah usia lima tahun meninggal setiap tahun karena diare akibat kesulitan akses air bersih dan sanitasi yang buruk.

Sekitar 4 miliar manusia atau dua pertiga populasi dunia mengalami kelangkaan air bersih setidaknya sebulan dalam setahun. Secara global, 80% orang terpaksa menggunakan air tercemar (tidak aman dan tidak terlindungi) hidup di perdesaan.

Sekitar 159 juta manusia memanfaatkan air minum dari air permukaan berupa situ/danau/embung/waduk (SDEW) dan sungai. Sebanyak 700 juta orang di seluruh dunia akan telantar akibat kelangkaan air bersih (2030). Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, kota harus didukung ketersediaan air yang memadai dari sumber mata air dalam dan air permukaan yang terjaga kelestariannya serta peningkatan pasokan air. Produksi air bersih Jakarta masih bergantung pada luar DKI dengan perincian dari Waduk Jatiluhur (81%), Perusahaan Daerah Air Minum Tangerang (14%), dan Sungai Krukut (5%).

Pemanfaatan air bersih di DKI sebesar 560 juta meter kubik (2015) dan yang tersalurkan 330 juta meter kubik (60%). Itu pun lebih banyak dinikmati kalangan menengah ke atas (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta 2018-2022).

Kedua, jika satu orang membutuhkan air bersih 60 liter atau 0,06 meter kubik per hari, 12 juta jiwa warga Jakarta membutuhkan 720 ribu meter kubik per hari. Itu artinya hanya sepertiga dari suplai air baku. Sementara kebocoran saluran air pipa mencapai 40%, yang membuat layanan air bersih melalui pemipaan tidak merata dan tidak stabil memasok.

Pasokan air baku ke Perusahaan Daerah Air Minum (PAM) Jaya dari Kali Malang, Sungai Cisadane, dan sungai lain sebesar 26,9 meter kubik per detik atau 2,3 juta meter kubik per hari (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018).

Ketiga, pemerintah harus meningkatkan ketahanan air Jakarta, dari angka 27,78% kemampuan sumber daya alam/air (SDA) dan 72,78% sumber air perpipaan (2017) menjadi 82,34% dari SDA dan 10% air perpipaan (2030). Neraca air DKI diperkirakan memiliki potensi ketersediaan sumber air 2,34 juta meter kubik dan kebutuhan 1,28 juta meter kubik. Maka ada cadangan 632 ribu meter kubik lebih (Rachmat F Lubis, LIPI, 2018).

Pemerintah harus melakukan optimalisasi sumber-sumber pasokan air, seperti air permukaan statis (SDEW), air permukaan dinamis (sungai), air hujan andalan, lalu air tanah dangkal, air tanah dalam, air laut (desalinasi), dan air hasil pengolahan air bekas (IPAL dengan teknologi tepat guna).

Keempat, pemerintah harus menjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas ketersediaan air bersih. Peningkatan kualitas air dilakukan dengan cara menghentikan total polusi pada sumber-sumber air (mata air, SDEW, sungai), mengolah limbah (kewajiban pemasangan IPAL), serta penanganan dan pengurangan sampah secara optimal dan ramah lingkungan sejak dari sumbernya.

Peningkatan kuantitas air dilakukan melalui gerakan panen air (hujan) (sumur resapan, kolam penampung), mengurangi bertahap pengambilan air tanah (pelarangan bertahap penggunaan pompa air). Lalu, menerapkan pertanian hemat air, memperbanyak SDEW (daerah penampung air) dan ruang terbuka hijau/RTH (daerah resapan air), serta penguatan konektivitas ekosistem (tanah-vegetasi-air).

Ketika pasokan air bersih sudah terpenuhi, termasuk bagi keperluan rumah tangga, industri, gedung bertingkat, dan kawasan khusus lainnya, pada saat itulah Pemerintah Provinsi DKI harus menghentikan perizinan pengambilan air tanah dengan tegas.

Kelima, peningkatan kontinuitas air melalui pengelolaan SDA, khususnya air tanah, dilakukan secara terpadu dari hulu (pegunungan) sampai hilir (laut). Setiap lahan kota harus dioptimalkan untuk menampung air (hujan) sebanyak-banyaknya dan diresapkan sebesar-besarnya ke dalam tanah (konsep ekodrainase).

Revitalisasi SDEW dikeruk, diperdalam, dan diperluas agar kapasitas daya tampung lebih besar. Kawasan ditata menjadi taman SDEW seperti di Taman Waduk Pulit, Jakarta Utara, dan Taman Waduk Ria-Rio, Jakarta Timur. Jumlah SDEW di Jakarta tercatat 109, sementara untuk seluruh wilayah Jabodetabek sebesar 178 buah (BWSCC, Kementerian PU-Pera, 2018).

Pembenahan sungai secara menyeluruh. Permukiman di bantaran direlokasi ke tempat yang lebih layak huni. Badan sungai kembali ke bentuk alami, bantaran dihijaukan, kemiringan agak landai, tanaman tepian air dan pohon berakar penguat tebing, sehingga arus sungai melambat dan air dapat meresap ke kiri-kanan bantaran. Air sungai dialirkan mengisi badan-badan air SDEW sebagai peredam banjir dan cadangan air di musim kemarau.

Pengembalian peruntukan RTH yang beralih fungsi, penanaman pohon di kawasan konservasi dan lahan kosong dilakukan dari hulu ke hilir. Pembangunan RTH baru berupa taman, hutan kota, kebun raya, taman pemakaman, lapangan olahraga, juga jalur hijau (bantaran kali, tepi/median jalan, bantaran.

***

Halaman