Breaking News

Bangkitnya Negara Kesejahteraan di Indonesia

Penulis: Edi Suharto Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Dosen di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung Dosen Unpad Bandung, Dosen Unpas Bandung, dan Dosen UIN Sunan Kalijaga YogyakartaPada: Jumat, 23 Nov 2018, 01:15 WIB


FAKTA keberhasilan Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian internasional. Perubahan besar pada aspek kebijakan sosial dan ekspansi perlindungan sosial berkontribusi positif dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan dan ketimpangan.

The Economist (8/9/2012), telah menengarai Asia’s Next Revolution: Reinventing The Welfare State, bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara yang membangkitkan ‘negara kesejahteraan’ (welfare state), sebagai bagian dari ‘revolusi Asia’ yang ditandai dengan menguatnya politik kesejahteraan dan mencuatnya perlindungan sosial.

Tren angka kemiskinan di Tanah Air terus menurun sejak 1970-an. Kecuali pada periode pascakrisis 1998-1999 dan gejolak harga minyak dan pangan global pada 2005-2006.

Bank Dunia (Indonesia Economic Quarterly, Oktober 2016) juga mengapresiasi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,4% menjadi 10,9%--28 juta penduduk miskin--pada kuartal pertama 2016 merupakan penurunan terbesar dalam 3 tahun terakhir. Sementara itu, koefisien gini turun 1,1 poin menjadi 39,7 pada Maret 2016 sebagai penurunan angka ketimpangan terbesar sejak krisis finansial Asia 1997-1998.

Ekspansi program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperluas menjadi 10 juta rumah tangga pada 2018, memberikan kontribusi signifikan dalam pengurangan kemiskinan menjadi sebesar 25,95 juta orang atau ‘satu digit’, yakni 9,82% dari total populasi.

Agenda politik kesejahteraan

Kesejahteraan sosial yang menjadi agenda Nawacita kabinet kerja untuk menghadirkan negara yang melindungi segenap bangsa, membangun Indonesia dari pinggiran, dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Di tengah pelambatan ekonomi global serta postur anggaran negara yang ketat, pemerintah terus meningkatkan anggaran perlindungan sosial. Pada 2018, anggaran perlindungan sosial dalam APBN sebesar Rp162,56 triliun atau 11,2% dari total belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.454,5 triliun.

Kenaikan anggaran itu relatif kecil jika mengacu ke anggaran perlindungan sosial pada 2017 sebesar Rp158,47 triliun dan anggaran 2016 sebesar Rp150,8 triliun.

Namun, jika melihat anggaran sebelumnya terutama sejak 2012 hingga 2015, kenaikan anggaran perlindungan sosial di Indonesia sangat menakjubkan. Pada 2012, anggaran perlindungan sosial hanya Rp5,1 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp17,1 triliun di 2013, Rp13 triliun pada 2014, dan Rp20,1 triliun di 2015.

Dalam Rancangan APBN 2019, pemerintah akan menaikkan lagi anggaran perlindungan sosial menjadi Rp381 triliun. Alokasi dan kenaikan anggaran itu merupakan yang tertinggi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Anggaran akan difokuskan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial. Khususnya bagi 40% masyarakat lapisan terbawah, melalui beberapa skema (Kontan, 16 Agustus 2018). Pertama, peningkatan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kedua, penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui peningkatan indeks bantuan uang tunai (cash transfer) dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat.

Ketiga, transformasi program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sekaligus penambahan sasaran secara bertahap mencakup 15,6 juta penerima manfaat.

Keempat, penguatan reforma agraria dan perhutanan sosial, terutama melalui penataan asset produktif dan keberpihakan kepada para petani dan rakyat kecil.

Kelima, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya melalui peningkatan akses, penyaluran dana bergulir dan penguatan modal UMKM, termasuk usaha mikro pesantren.

Konsep negara harus ada ketika dibutuhkan warganya. Penguatan program JKN, PKH, Rastra, UMKM, dan program lainnya menjadi bukti konkret upaya pemerintah bukan hanya dalam mengurangi angka kemiskinan, melainkan pula memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM serta meningkatkan kesejahteraan umum.

Berbagai program perlindungan sosial yang terus dikembangkan semakin memperkuat model Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan ala productivist, mendorong kebijakan sosial, seperti perlindungan sosial berorientasi pada tujuan ekonomi, sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mencapai kemakmuran.

Program-program yang dikembangkan bukan semata redistributif, melainkan harus produktif. Perlindungan sosial tidak dimaksudkan semata untuk melindungi warga dari kegagalan pasar, tapi juga menggerakkan ekonomi domestik. Jadi, agen kesejahteraan menjadi bagian integral dari negara, bukan residual, bukan sisa-sisa remah-remah tetesan pembangunan. Tetapi, esensi sekaligus motor penggerak pertumbuhan.

Pembangunan kesejahteraan sosial mestinya bukan semata untuk mengobati atau mencegah kemiskinan, ketimpangan dan keresahan sosial, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meskipun jumlah bantuan yang diterima setiap bulannya relatif tidak besar, Program Keluarga Harapan, misalnya, ternyata tidak hanya membuka jalan bagi warganya untuk mengenyam pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, dan perbaikan gizi, tetapi juga berpartisipasi menggerakkan pertumbuhan ekonomi domestik.

Revolusi pembangunan dari selatan penting, tidak hanya sebagai inspirasi untuk memperkuat revolusi mental pembangunan sosial menuju arah yang lebih produktif, adil, dan sejahtera.

Indonesia yang didirikan para founding fathers sebagai negara penganut paham kesejahteraan harus didukung dan diperkuat agar lebih progresif dalam upaya mencapai kemakmuran bersama.

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi

***

Halaman