Breaking News

Demosi ala Anies

Penulis: Mathias S Brahmana Wartawan Media IndonesiaPada: Senin, 04 Mar 2019, 07:00 WIB

MUTASI lazim di semua bidang kerja. Buat penyegaran. Alasan demikian biasanya dapat diterima pihak terdampak mutasi.

Kebijakan itu menjadi aneh saat mutasi berlaku di lingkung­an Pemerintah Provinsi DKI. Kontroversi demi kontroversi terjadi.

Kontroversi mulai terjadi ketika Gubernur DKI Anies Baswedan memutasi sejumlah wali kota dan kepala dinas di Jakarta pada 5 Juli 2018. Wali kota yang diganti tersinggung dan melawan bahkan mengan­cam akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mereka merasa tidak membuat kesalahan, tetapi tiba-tiba dicopot. Sewajarnya ialah rasa hormat atas tugas mereka sebagai wali kota dan kepala dinas dengan pangkat eselon­ dua. Nahasnya lagi, seperti membatalkan transaksi kepada tukang sayur, pencopotan hanya disampaikan lewat telepon atau Whatsapp.

Dua kepala dinas bahkan mengaku tahu dicopot saat hendak memenuhi undangan pelantikan di Balai Kota DKI. Saat hendak memasuki ruang­an, diberi tahu bahwa mereka yang digantikan. Pemutasian para wali kota bersama beberapa kepala dinas tersebut sempat diselidiki oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Salah satu poin kesimpulan KASN menyatakan Pemprov DKI melanggar aturan saat mempromosikan Syamsuddin Lologau dari jabatannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi Wali Kota Jakarta Utara (Jakut).

Pasalnya, Syamsuddin dilantik menjabat Kepala BKD ketika Anies baru menjabat Gubernur DKI selama empat bulan. Rupanya Anies terlalu bersemangat mendorong Syamsuddin.

Ketika Syamsuddin Lologau masih enam bulan menduduki kursi Kepala BKD, Anies kembali mempromosikannya menjadi Wali Kota Jakarta Utara menggantikan Husein Murad yang dimutasi sebagai Bupati Kepulauan Seribu.

KASN mere­komendasikan Syamsuddin dikembalikan ke BKD, tetapi Anies bergeming.

Berdasarkan Pasal 190 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, pejabat bisa dimutasi setelah menjabat paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun.

Pekan lalu, Anies kembali membuat heboh dengan memutasikan 1.125 pejabat. Pejabat yang dilantik terdiri atas 15 pejabat eselon II, 274 pejabat eselon III, dan 836 pejabat eselon IV.

Saat pelantikan, beberapa camat mengaku tidak tahu apa posisi barunya. Mereka juga mengaku tidak tahu penyebab demosi karena memang tak pernah mendapat teguran ataupun dipanggil.

Sebanyak 16 jabatan eselon II dan tiga deputi gubernur tetap dikosongkan.

Rencananya, jabatan yang lowong akan diisi lewat proses lelang. Sebelum bertemu pemenang lelang, kursi kosong dirangkap pejabat setingkat pelaksana tugas (Plt).

Dalam sejarah Pemprov DKI, jumlah yang dimutasi kali ini termasuk rekor. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi termasuk yang ikut geleng-geleng kepala. Politikus PDIP itu menyebut pemutasian 1.125 pejabat kental aroma politis.

Ia yakin bukan dalam rangka meningkatkan profesionalitas sebagaimana diklaim Anies. Pasalnya, jika buat meningkatkan profesionalitas, tentu lurah atau camat dipromosikan ke jenjang lebih tinggi. Mereka ini merupakan hasil lelang yang sudah teruji pada era Joko Widodo sebagai Gubernur DKI tahun 2012.

Nyatanya, malah diturunkan jabatannya menjadi sekretaris lurah atau sekretaris camat. Anies menepis tuding­an pemutasian bermuatan dendam politik. Tidak terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan rival berat dalam Pilkada DKI 2017.

Pemutasian juga bukan sebagai dendam politik terhadap Presiden Joko Widodo yang hanya memakainya selama 21 bulan menjabat mendikbud dalam Kabinet Kerja.

“Pilkada itu kapan, ya? Sekarang tahun berapa? Gubernur kan punya wewenang untuk merotasi setelah enam bulan menjabat,” terang Anies.

Jika tidak ada dendam politik, apakah ongkos pilkada yang melatarbelakangi pemutasian besar-besaran? Penasihat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengklaim menerima keluhan adanya tarif untuk mendapat jabatan lurah ataupun camat.

Anies menantang supaya pihak yang mengaku mengeluarkan uang untuk mendapatkan jabatan agar melapor sebagai korban pemerasan. 


Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah juga meminta korban pemerasan melapor kepada dirinya dengan barang bukti agar dapat diselesaikan. Jika memang punya barang bukti, sebaiknya pelapor datang kepada penyidik kepolisian atau langsung kepada KPK.
Pemutasian pejabat umumnya terkait dengan pelanggaran disiplin atau karena berkinerja buruk. Terhadap mereka yang indispliner dan berkinerja kurang baik seharus­nya disi­dangkan lalu diberikan sanksi.

Jika tidak ada yang disidang, tetapi dikenai sanksi berat dengan mencopot mereka dari jabatan, ciri-ciri manajemen Pemprov DKI mengarah pada otoriter.

***

Halaman