Breaking News

Disparitas Kemiskinan Antardaerah

Penulis: Razali Ritonga Pemerhati Fenomena Sosial-Kependudukan, Alumnus Georgetown University, ASPada: Selasa, 22 Jan 2019, 04:45 WIB


BADAN Pusat Statistik (BPS), Selasa (15/1), mengumumkan bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan, yakni dari 9,82% pada Maret 2018 menjadi 9,66% pada September 2018 atau menurun sebanyak 275,2 ribu jiwa selama Maret 2018-September 2018.

Namun, penurunan angka kemiskinan pada level nasional itu tidak diikuti seluruh daerah. Pada level provinsi, misalnya, tercatat ada empat provinsi yang mengalami kenaikan angka kemiskinan selama Maret 2018-September 2018. Empat provinsi itu, yakni Sumatra Selatan (dari 12,80% ke 12,82%), Kalimantan Selatan (dari 4,54% ke 4,65%), Kalimantan Timur (dari 6,03% ke 6,06%), dan Banten (dari 5,24% ke 5,25%).

Di tengah kian besarnya anggaran pembangunan sosial untuk kesejahteraan rakyat yang dialokasikan pemerintah, meningkatnya angka kemiskinan di sejumlah daerah sepatutnya menjadi masukan untuk segera memperbaiki kinerja pembangunan pemerintah daerahnya.
Hal ini amat penting untuk dicermati, terutama untuk meraih kemajuan daerah dan kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) khususnya pada tujuan pertama (goal 1) yang menargetkan penghapusan kemiskinan pada 2030.

Perbaikan kinerja pembangunan juga perlu dilakukan pada pemerintah daerah (pemda) yang angka kemiskinannya masih tinggi. Pada September 2018, tercatat tiga provinsi yang angka kemiskinannya di atas 20%, atau lebih dari dua kali lipat dari angka kemiskinan nasional (9,66%), yaitu Nusa Tenggara Timur (21,03%), Papua Barat (22,66%) dan Papua (27,43%).

Sebaliknya, meski angka kemiskinan di sejumlah daerah tergolong kecil, tetapi pada pemda yang bersangkutan perlu mempertahankan kinerja pembangunannya agar angka kemiskinan tidak kembali meningkat. Tercatat, ada empat provinsi yang angka kemiskinannya di bawah 5% atau setengah dari angka kemiskinan nasional, yakni Kepulauan Bangka Belitung (4,77%), DKI Jakarta (3,55%), Bali (3,91%), dan Kalimantan Selatan (4,65%).

Mendorong perpindahan

Pada sisi lain, tingginya disparitas angka kemiskinan antardaerah berpotensi mendorong perpindahan penduduk. Terutama dari daerah dengan angka kemiskinan tinggi ke daerah dengan angka kemiskinan rendah, dari perdesaan ke perkotaan dan dari daerah kabupaten ke daerah kota.

Perpindahan juga bisa terjadi ke daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, tapi belum tergali secara luas, seperti perpindahan antardesa (Rogaly, et al, 2002) dan perpindahan dari sektor informal ke sektor formal (Harris dan Todaro, 1970).

Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2017 diketahui ada lima provinsi terbanyak yang menjadi tujuan perpindahan penduduk, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Riau, dan Lampung. Tercatat sekitar 20% penduduk yang tinggal di Jawa Barat pada saat dilahirkan berada di provinsi lain. Sementara itu, penduduk DKI yang lahir di daerah lain sebesar 13%, Banten 8,8%, Riau 7,1%, dan Lampung 4,6 %.

Secara faktual, perpindahan penduduk umumnya kini ditandai dengan keinginan memperbaiki taraf hidup untuk meningkatkan kesejahteraan ketimbang sekadar mencari pekerjaan. Hal ini, antara lain, terdeteksi dari perpindahan dari perdesaan ke perkotaan.
Secara faktual, di perdesaan kesempatan kerja lebih besar jika dibandingkan dengan kesempatan kerja di perkotaan. Namun, angka kemiskinan di perdesaan jauh lebih tinggi dari angka kemiskinan di perkotaan.

Hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) Agustus 2018, misalnya, menunjukkan angka pengangguran di perdesaan 4,04%, sedangkan di perkotaan 6,45%. Sementara itu, hasil Susenas September 2018 menunjukkan angka kemiskinan di perdesaan 13,10%, sedangkan di perkotaan 6,89%

Perpindahan penduduk karena faktor kemiskinan memang dapat mengurangi beban di daerah asal, tetapi daerah itu berpotensi kehilangan sumber daya manusia (SDM). Hal ini mengingat perpindahan umumnya dilakukan penduduk usia produktif. Namun celakanya, menurunnya angka kemiskinan di daerah asal akibat perpindahan penduduk miskin ke daerah lain kerap ditafsirkan berbeda sebagai suatu keberhasilan kepala daerah di daerah asal.

Distorsi bonus demografi
Bahkan, selain mengurangi kuantitas SDM, perpindahan penduduk juga mengubah komposisi penduduk baik di daerah asal maupun daerah tujuan. Di daerah asal, proporsi penduduk usia produktif menyusut disertai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia muda dan usia tua. Sebaliknya, di daerah tujuan, proporsi usia produktif meningkat.

Secara umum, perpindahan itu mengakibatkan meningkatnya angka beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif di daerah asal meningkat, sebaliknya angka beban tanggungan daerah tujuan menurun. Dalam kasus perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan, misalnya, kini banyak daerah perdesaan yang petaninya berusia tua karena penduduk usia produktifnya pindah ke perkotaan.

Dalam konteks meningkatnya angka beban tanggungan di daerah asal, hal itu akan menimbulkan hilangnya potensi (potential loss) pengembangan ekonomi. Sebaliknya, di daerah tujuan menurunnya angka beban tanggungan penduduk berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi.

Hasil studi Zhang Monan di Tiongkok (2002), misalnya, menunjukkan setiap pengurangan satu poin angka beban tanggungan usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di ‘Negeri Tirai Bambu’ itu sebesar 0,115%.
Maka dari itu, peningkatan kinerja pembangunan untuk menurunkan angka kemiskinan amat diperlukan, terutama bagi daerah-daerah dengan angka kemiskinan tinggi. Keterlambatan dan kealpaan pemerintah daerah dalam menyejahterahkan penduduknya akan menimbulkan risiko hilangnya potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk meraih kemajuan karena menurunnya penduduk usia produktif akibat pindah ke daerah lain yang lebih maju.

***

Halaman