Breaking News

Elektabilitas Partai dalam Potret Survei

Penulis: Arya Budi Dosen Politik dan Pemerintahan UGM, Peneliti Associate Poltracking IndonesiaPada: Selasa, 29 Jan 2019, 04:10 WIB

HASIL survei yang diterbitkan berbagai lembaga survei dalam beberapa minggu terakhir ini menunjukkan bahwa praktis tak lebih dari jumlah partai DPR-RI saat ini yang mempunyai angka keterpilihan (elektabilitas) di atas ambang batas parlemen 4%.

Beberapa hasil survei bahkan menunjukkan separuh dari total 10 partai di DPR-RI saat ini yang lolos. Tentu harus diakui bahwa potensi eror akibat pencuplikan dengan toleransi antara 3% hingga 2% dari 1.000 hingga 2.000 sampel yang diambil dalam berbagai survei menjelaskan bahwa partai dengan angka elektabilitas 1% masih bisa merasa lebih aman jika dibandingkan dengan partai dengan elektabiltas di luar angka toleransi kesalahan (margin of error) itu. Terlepas dari tafsir statistik, hanya separuh partai yang mantap kembali masuk ke DPR-RI.

Akan tetapi, apakah demikian? Nyatanya, tingkat keterpilihan beberapa partai yang hanya ‘satu koma’ atau kurang dari ambang batas 3% pada berbagai survei termasuk survei yang dilakukan penulis beberapa bulan sebelum Pemilu 2014, akhirnya berhasil masuk ke DPR-RI dengan angka terkecil 5%.

Layaknya bingkai dalam potret fotografi sebuah pemandangan yang tidak mampu memasukkan bagian-bagian keseluruhan sisi indahnya alam, keseluruhan ‘pandangan’ pemilih tidak bisa masuk dalam potret survei.

Beberapa penjelasan

Ada beberapa penjelasan ketika ‘ekspektasi’ survei tidak sesuai dengan realitas hasil. Namun, kausalitas sistemis dari penerapan sistem pemilu dan limitasi metodologi survei ialah jawaban utama untuk menjelaskan biasnya angka elektabilitas partai dalam survei.
Pertama, disadari atau tidak, sistem pemilu proporsional daftar terbuka telah menghadirkan methodological bias yang ditangkap banyak lembaga survei ketika menanyakan tingkat keterpilihan partai.

Elektabiltias partai banyak diukur hanya dengan menanyakan partai pilihan responden. Akan tetapi, tidak disertai daftar nama calon anggota legislatif. Akibatnya, responden yang kebetulan lebih dekat terhadap seorang caleg (personal vote) tidak terkomodasi di dalam instrumen survei.

Banyak studi yang menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka yang secara penuh sudah dilakukan di Indonesia sejak Pemilu 2009 menggiring pada model candidate-centered campaign sebagaimana dijelaskan Arbour (2016). Hasilnya, perilaku memilih ditentukan kampanye caleg sehingga preferensi pilihannya lebih dijelaskan oleh personal appeal sang caleg jika dibandingkan dengan institutional branding apalagi platform institusi partai.

Singkatnya, split ticket-voting bukan hanya antara pilihan partai dan capres. Artinya, sangat mungkin terjadi split ticket-voting, yaitu seorang pemilih bisa jadi memilih caleg dari partai yang berbeda-beda antara caleg DPRD kabupaten/kota, caleg DPRD provinsi, dan caleg DPR-RI.

Kedua, efek psikologis sebagaimana dijelaskan Maurice Duverger (1951) atas sistem pemilu inilah yang kemudian tidak ditangkap oleh survei. Bukan karena peneliti atau lembaga survei tidak menyadari hal ini. Akan tetapi, lebih pada aspek metodologi, metode, dan teknis pelaksanaan survei.

Lembaga survei akan lebih mudah menanyakan partai yang berlaku bagi semua primary sampling unit di seluruh provinsi (sebagai klaster populasi) hanya dengan satu pertanyaan atau satu model alat peraga pengambilan data, seperti replika surat suara dengan nama, lambang, dan nomor urut partai, jika dibandingkan dengan membagi populasi ke dalam klaster 80 daerah pemilihan dengan model surat suara persis pada pemilu legislatif. Selain itu, juga terdapat ratusan nama calon anggota legislatif untuk setiap daerah pemilihan dan untuk satu level institusi dewan perwakilan, misalkan DPR-RI.

Jika lembaga survei mampu membuat instrumen dengan klaster 80 dapil beserta dengan alat peraga surat suara nama-nama caleg yang berbeda-beda di 80 dapil, lembaga survei tentu akan menemui kendala metodologis. Hal itu karena kebutuhan sampel akan berlipat ganda untuk mewakili populasi pemilih secara valid-representative di masing-masing dapil. Padahal, hampir semua survei nasional memotret populasi rata-rata (arithmetic mean) hanya dengan 1.000-2.000 responden yang terbagi ke dalam 34 provinsi.

Hal ini terjadi karena survei nasional memang dilakukan untuk memotret preferensi pemilih secara nasional, bukan preferensi di provinsi atau daerah pemilih. Jika survei dengan jumlah sampel itu dipaksakan untuk memotret provinsi maupun dapil, jumlah sampel akan menurun drastis. Tidak lagi mewakili populasi secara valid sehingga konsekuensi statistik pada melambungnya angka margin of error.

Singkat cerita, sangat kecil kemungkinan lembaga survei mampu memotret elektabiltias partai dengan mengambil klaster 80 daerah pemilih beserta instrumen dan sampel yang dibutuhkan.

Pengalaman penulis dalam beberapa tahun terakhir melakukan survei nasional dan mengukur elektabilitas selalu menemukan kesulitan untuk menyelesaikan problem metodologi yang sedikit-banyak diakibatkan sistem pemilu ini.

Hal lain yang memungkinkan untuk menjelaskan melesetnya tingkat keterpilihan partai ialah dengan melihat angka pemilih yang belum menentukan atau merahasiakan pilihan (undecided voters).

Ketiga, sejauh ini, rilis survei yang dilakukan berbagai lembaga menunjukkan angka responden yang tidak menjawab atau merahasiakan pertanyaan elektabilitas berada pada angka antara 10% hingga 20%. Jika dilacak lebih jauh lagi, pertanyaan tentang apakah saat survei dilakukan responden sudah mantap dengan pilihannya, bahkan belum ada separuh dari total responden yang menjawab.

Belum lagi jika adanya caleg baik dalam jumlah sedikit maupun banyak melakukan kampanye secara personal, tanpa asosiasi kelembagaan partai. Seperti mempromosikan capres yang tidak didukung partainya atau merepresentasikan platform ideologi yang sama sekali tidak merefleksikan tendensi ideologi partainya, terutama pada spektrum nasionalis-religius.

Artinya, jika kita dalam beberapa bulan menjelang pemilu para pemilih mendapatkan eksposur baik dari partai apalagi dari caleg secara personal, angka elektabilitas partai yang dipotret bahkan menjelang pemilu proporsional terbuka diselenggarakan akan sulit menunjukkan potensi suara partai yang akan didapatkan pada pemilu secara lebih akurat (mendekati hasil).

Akhir kata, survei tetap penting dilakukan, bukan hanya untuk mengukur elektabilitas atau tingkat keterpilihan partai yang memiliki potensi bias metodologi akibat sistem proporsional terbuka, melainkan juga untuk mengukur figur kandidat atau bahkan mengukur partai secara organisasi. Lebih jauh lagi, survei penting untuk menyampaikan demand dan supply dari pemilih yang penting untuk ditindaklanjuti para kandidat dan pejabat atas berbagai isu dan kebijakan.

***

Halaman