Breaking News

Eskalasi Hoaks Menjelang Pemilu

Penulis: Rahma Sugihartati Dosen Masyarakat Informasi  FISIP Universitas AirlanggaPada: Selasa, 26 Mar 2019, 02:00 WIB 


KEHADIRAN media sosial seperti Facebook, Whatsapp, dan Twitter ternyata tidak hanya menjadi sarana berkomunikasi di antara warganet, tetapi juga ada indikasi telah menjadi media yang paling populer untuk menabur berbagai kabar bohong (hoaks), ujaran kebencian, bahkan fitnah. Menjelang pelaksanaan Pemilu 17 April 2019, ada indikasi eskalasi peredaran hoaks di media sosial cenderung makin intens dan masif.

Hoaks-hoaks politik yang diproduksi dan diresirkulasi melalui media sosial dilaporkan naik 60% dalam dalam tempo sebulan terakhir. Hoaks yang beredar di media sosial tidak hanya menyerang kredibilitas aparat penegak hukum, mempertanyakan integritas, dan netralitas Komisi Pemilihan Umum. Akan tetapi, tidak jarang juga berisi konten-konten yang menyerang reputasi para kontestan. Terutama kandidat presiden dan wakil presiden yang tengah ikut dalam kontestasi pesta demokrasi 2019.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini sebagai petahana kembali maju untuk bersaing dalam Pilpres 2019 telah menyatakan akan melawan segala fitnah, hinaan, dan hoaks yang ditujukan kepadanya selama 4,5 tahun memimpin Indonesia.

Saat menghadiri deklarasi dukungan Alumni Jogja untuk Indonesia di Yogyakarta, Sabtu 23 Maret 2019, emosi Jokowi tampaknya sudah tidak lagi bisa ditahan. "Saya sebetulnya sudah diam 4,5 tahun, difitnah-fitnah saya diam, dihujat saya diam, tetapi hari ini di Yogya saya sampaikan, saya akan lawan! Ingat sekali lagi, akan saya lawan! Bukan untuk diri saya, tapi ini untuk negara," kata Jokowi (Media Indonesia, Minggu, 24 Maret 2019).

Berbagai fitnah yang menyerang reputasi Jokowi, seperti Jokowi PKI, antek asing, akan melarang azan jika menang di Pilpres 2019, menghapus pelajaran agama, tampaknya benar-benar telah mengusik hati Jokowi. Untuk itu, Jokowi meminta pendukungnya berani melawan hoaks.

Eskalasi hoaks
Terlepas siapa yang menjadi korban dan sasaran peredaran hoaks di media sosial, makin meningkatnya peredaran hoaks yang berpotensi menyulut perseteruan, dan konflik di masyarakat tentu harus dicegah. Berbagai upaya selama ini telah dilakukan untuk mengurangi atau bahkan mengeliminasi peredaran hoaks di masyarakat.

Selain melakukan pendidikan politik dan meningkatkan literasi kritis masyarakat, tidak sedikit tindakan hukum telah pula dilakukan untuk memberi sanksi kepada warganet yang menjadi produsen hoaks.

Alih-alih berkurang dan menghilang dari peredaran, dalam kenyataan yang terjadi justru produksi hoaks malah meningkat dari waktu ke waktu. Akselerasi produksi dan peredaran hoaks, sering jauh lebih cepat daripada upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan.
Upaya melakukan klarifikasi untuk mencegah agar masyarakat tidak termakan hoaks, sering terlambat dan tidak sebanding dengan membanjirnya peredaran hoaks di media sosial.

Sebagai perbandingan, dari 10 ribu hoaks yang beredar di media sosial, ternyata hanya 10% atau sekitar seribu hoaks yang berhasil diklarifikasi. Artinya, sekitar 90% hoaks yang beredar di media sosial akhirnya dengan bebas terus disirkulasi dan dikonsumsi warganet, tanpa mereka memiliki kesempatan untuk memastikan kebenarannya.

Berharap masyarakat bersedia dan mampu ikut membantu mencegah peredaran hoaks, ternyata bukan hal yang mudah. Dengan tingkat pendidikan dan tingkat literasi yang masih rendah, sulit berharap para warganet dapat menakar sendiri kemungkinan sebuah informasi itu hoaks atau tidak.

Warganet yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi sekalipun ketika mereka sudah terkontaminasi pada kontestan tertentu, yang terjadi kemudian ialah fanatisme berlebihan yang menafikan kebenaran.

Sikap kritis yang seharusnya dimiliki kaum terdidik, dalam praktik justru tertutupi fanatisme berlebihan terhadap kandidat tertentu yang ujung-ujungnya membuat mereka tidak mampu bersikap kritis terhadap informasi yang diakses dan dikonsumsi.

Dalam berbagai kasus, sering terjadi warganet justru terbuai informasi-informasi hoaks yang memenuhi keinginanya daripada bersikap kritis menakar kebenaran setiap informasi yang mereka konsumsi.

Tidak adanya sumber yang dinilai kredibel sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya dan polarisasi kepentingan yang terbelah menjelang pilpres membuat warganet tidak mampu mengambil jarak dengan realitas politik yang mereka hadapi.

Sementara itu, bagi para produsen hoaks, sikap warganet yang serbagamang, dan fanatik seperti inilah akhirnya menjadi habitat yang subur bagi peredaran kabar bohong, persemaian bibit-bibit kebencian, embrio permusuhan, dan perkembangan potensi konflik yang mengancam integrasi bangsa.

Melawan hoaks
Untuk mencegah agar peredaran hoaks tidak terus bermunculan, harus diakui bukan hal yang mudah. Hoaks yang terbukti menstimulasi munculnya praktik yang menyimpang dalam kehidupan berdemokrasi ibaratnya ialah jamur di musim hujan. Satu hoaks berhasil diklarifikasi, dalam hitungan detik muncul hoaks-hoaks lain yang tidak kalah mencemaskan.

Warganet yang kritis, salah satu laman yang bisa dirujuk untuk mengecek kebenaran apakah sebuah berita hoaks atau tidak bernama Cekfakta.com. Ini ialah laman yang memang sengaja dibuat sejumlah jurnalis idealis dan pemilik situs-situs raksasa, seperti Google sebagai rujukan untuk mengecek kebenaran sebuah informasi, termasuk informasi politik.

Berharap para warganet memiliki inisiatif untuk terlebih dahulu memeriksa apakah informasi yang mereka konsumsi bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, sudah barang tentu tergantung pada berbagai faktor. Akan tetapi, paling tidak dengan makin meluasnya kesadaran warganet yang kritis dan juga didukung sikap para jurnalis yang bersedia meluangkan waktu melakukan pendidikan politik untuk mencerdaskan warganet, cepat atau lambat ancaman peredaran hoaks akan dapat dikurangi.

Melawan peredaran hoaks bagaimanapun ialah sebuah ikhtiar dan kerja yang harus terus dilakukan dalam jangka panjang. Kehadiran ruang publik, harus diakui telah membuka kesadaran dan peluang baru bagi para warganet untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Namun demikian, untuk memastikan agar kemunculan ruang publik tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang kontra-produktif, yang dibutuhkan ialah kepedulian kita bersama akan masa depan bangsa ini.

Semoga pascapenyelenggaraan pesta demokrasi nanti, masyarakat kembali cooling down, dan bisa belajar dari pengalaman bahwa membiarkan diri terperangkap dalam peredaran hoaks dapat berpotensi mengancam stabilitas bangsa.

***

Halaman