Breaking News

Lawan Bersama Kekerasan Seksual

Penulis: Tri Wahyuni Peneliti di Institute for Population and National SecurityPada: Selasa, 27 Nov 2018, 06:10 WIB


JAUH sebelum perempuan mendapatkan hak pilih di Uni Soviet dan 8 Maret disarankan oleh Konferensi Perempuan Sosialis Internasional 1910 untuk menjadi ‘Hari Perempuan Internasional.’ Jauh sebelum PBB juga ikut andil menjadi sponsor kegiatan tersebut. Bahkan, jauh sebelum Donald Trump dengan gaya rasisnya menjadi Presiden Amerika Serikat, dan aksi solidaritas perempuan makin berlipat ganda karenanya. Perempuan-perempuan telah bergerak di Versailes pada 1789.

Ketika itu terjadi panen yang buruk selama beberapa tahun di Paris. Gandum langka dan harga roti membumbung tinggi. Namun, raja dan bangsawan malah kabur ke Versailes untuk hidup enak, sedangkan rakyat dirundung kemelaratan.

Sejumlah perempuan Paris tidak terima dengan keadaan itu, ribuan dari mereka berkumpul di alun-alun kota. Mendatangi tempat nyaman Raja Louis XVI di Versailles dan menuntutnya bertanggung jawab.

Bulan Maret 2018 kemarin, ribuan orang (tidak hanya perempuan) menggelar aksi Women’s March di ratusan tempat di dunia. Beratus-ratus orang juga melakukan aksi serupa di kota-kota besar di Indonesia. Aksi dengan hashtag #LawanBersama itu menyuarakan tuntutan dan aspirasi yang berpihak pada kaum perempuan.

Tuntutan aksi Women’s March di Indonesia, antara lain, menghapus kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Lalu pengesahan berbagai hukum dan kebijakan yang menjamin dan menyediakan akses pemulihan bagi korban kekerasan, serta menghentikan intervensi negara terhadap tubuh.
Banyak sekali persoalan yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap perempuan. Baru-baru ini publik dihebohkan kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang mahasiswa UGM saat menjalankan program Kuliah Kerja Nyata. Kasus tersebut hampir tenggelam setelah satu tahun ditutup-tutupi dan tidak jelas bagaimana pertanggungjawabannya. Begitu pun kasus yang menimpa Baiq Nuril, seseorang yang dipersalahkan karena ingin mengungkap pelecehan seksual yang dialaminya.

Faktanya kasus kekerasan seksual memang kerap terjadi, tetapi sukar diungkap. Lembaga dan norma hukum tidak dapat diandalkan untuk bisa mewujudkan keadilan bagi korban kasus pemerkosaan.

Di Indonesia, standar pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP menjadikan pengungkapan kasus perkosaan begitu sulit. Kesulitan itu karena tidak mudah mengumpulkan alat bukti, apalagi mencari saksi yang melihat langsung kejadian kecuali saksi korban dan tersangka saja. Sementara itu, tersangka, yang sudah bejat munafik pula, akan dengan mudahnya berkelit dan mengatakan “waktu itu kami khilaf” atau “kemarin itu suka sama suka”. Sungguh ini hegemoni lelaki belaka.

Sementara itu, korban menanggung beban derita begitu berat, dijejali stigma negatif, dan masa depannya diambang kehancuran. Tidak mudah bagi korban pemerkosaan untuk mengungkapkan hal tersebut. Perlu waktu yang lama, menguatkan mental korban untuk bicara.

Pada 2016 lalu, Lentera Sintas Indonesia, Magdalene.co, dan Change.org melakukan survei terhadap 25.213 responden dan menemukan bahwa: sekitar 6,5% atau 1.636 orang mengatakan mereka pernah diperkosa dan dari jumlah itu, 93% mengatakan mereka tidak melaporkan kejahatan tersebut karena takut akibatnya.

Alasan utama mereka tidak mau bicara ialah karena stigma sosial dan para korban takut disalahkan. Banyak juga korban yang tak kuat menanggung hal itu dan memilih bunuh diri. Temuan itu merefleksikan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual.

Pada umumnya, korban pemerkosaan baru akan melaporkan keke­rasan seksual yang dialaminya ketika sudah hamil atau ketika kandungannya mulai membesar. Karena saat itulah, ia sudah tidak mampu menutupinya lagi. Korban tak punya pilihan lain selain pasrah.

Sayangnya, sistem hukum kita di Indonesia mengafirmasi kondisi semacam itu. Negara gagal memberikan perlindungan terhadap banyak korban kasus kekerasan seksual.

Melalui tulisan ini, saya ingin menyeru kepada seluruh pembaca. Meski negara atau lembaga penegak hukum di negeri ini runtuh sekalipun, keadilan bagi masyarakat harus ditegakkan.

Kondisi yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual harus diubah supaya kelak tercapai keadilan karena sistem hukum kriminal yang disediakan negara gagal memberi rasa keadilan dan pembebasan, malah menciptakan lingkaran setan kekerasan yang tidak berkesudahan (Chatami, 2014). Pertama, mesti ada lembaga pendamping yang dapat memberikan keamanan dan keselamatan, juga mengupayakan penyembuhan dan perbaikan pada hidup korban kekerasan seksual.

Kedua, menggerakkan komunitas untuk mendorong pelaku kekerasan bertanggung jawab atas kesalahannya. Bentuk tanggung jawab pelaku kekerasan ini termasuk menghentikan tindak kekerasan, membuat komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan, sambil menawarkan untuk perbaikan segala dosa yang telah dilakukan di masa lalu (Chatami, 2014).

Tentunya gerakan ini akan menyala dengan hidupnya komunitas-komunitas yang memiliki visi antikekerasan seksual. Komunitas-komunitas itu tidak mesti merupakan komunitas perempuan, tapi bisa komunitas apa pun. Seperti komunitas seni, olahraga, penulis, pendaki gunung, kelompok arisan, komunitas antikantong plastik, dan lain sebagainya.

Praktik itu telah dicontohkan sejumlah komunitas seni ketika menghadang pameran Sitok Srengenge di Langit Art Space, Bantul, Yogyakarta, 2017 lalu. Mereka menuntut tanggung jawab Sitok atas kasus kekerasan seksual yang dilakukannya pada 2013 lalu.

Sitok menjadi tersangka kekerasan seksual terhadap mahasiswi UI di 2014. Kasus tersebut sulit terungkap karena korban memiliki ketakutan untuk melaporkan secepatnya dan lemahnya sistem hukum pembuktian kasus kekerasan seksual.

***

Halaman