Breaking News

Media dan Politik Identitas

Penulis: Doddy Salman Mahasiswa S-3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah MadaPada: Sabtu, 17 Nov 2018, 02:00 WIB 



POLITIK identitas tiba-tiba menyeruak menjadi topik hangat dalam perbincangan masyarakat. Tidak sekadar dinarasikan, politik identitas bahkan menurut Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, harus dihindari karena dapat menimbulkan perpecahan bangsa dan disintegrasi. (Media Indonesia, Minggu, 11/11).

Di sisi lain, identitas ialah sumber makna dan pengalaman manusia (Manuel Castells, 2009). Dengan identitas kita mengenal dan mengelompokkan orang dan menyebutnya sebagai identitas kelompok. Ras, agama, etnis, nasionalitas, budaya, gender, orientasi seksual ialah sebagian penanda sosial (social marker) untuk mengenal dan membedakan identitas kelompok. Tanpa identitas kelompok, maka individu menjadi atomistik (terpecah-pecah) alih-alih swatantra (otonom). Begitu melekatnya persoalan identitas dengan kehidupan kita, bahkan media pun sadar dan tidak sadar, mengutamakan identitas daripada informasi (Kreiss, 2018).

Naiknya Donald J Trump sebagai Presiden Amerika ke-45 dituding menggunakan politik identitas sebagai pendorong utama kemenangannya. Padahal, sepuluh tahun lalu, ketika Barack Obama naik pentas menjadi Presiden Amerika Serikat bersaing dengan Hillary Clinton, John McCain, dan Sarah Palin, ikut terbawa soal ras, usia, dan gender. Dengan kata lain, identitas menjadi porsi utama para kandidat di kampanye dan media. Denton (2010) menyebutkan, Pemilu Presiden 2008 membuktikan politik identitas tidak hanya hidup, tetapi juga berlapis-lapis dan beraneka ragam (multilayered and multifaced).

Politik identitas didefinisikan sebagai politik berdasarkan kelompok atau dengan kata lain mengutamakan kepentingan anggota kelompoknya daripada kepentingan semua anggota komunitas. Identitas kelompok umumnya didasarkan pada etnis, kelas, agama, gender, atau seksualitas. Kepentingan suatu kelompok mengalahkan pertimbangan kebijakan kebaikan bersama. Alasan pengutamaan kelompok paling sering didasarkan pada tuduhan penindasan historis (Denton, 2010).

Persoalan politik identitas menjadi makin menarik ketika Daniel Kreiss (2018) menyebut bahwa media berkaitan dengan identitas, bukan informasi. Ada beberapa poin yang membuktikan bahwa media berkaitan erat dengan identitas alih-alih informasi.

Media sebagai keluarga


Sudah sejak lama media diyakini mampu memengaruhi para pemilik suara dengan menjadikan pembaca atau pemirsanya sebagai masyarakat yang mendapat informasi dengan baik (well-informed society). Namun, sejak lama pula riset gagal membuktikan keyakinan tersebut. Radio, televisi, dan internet hanya membuat pengetahuan masyarakat tentang para kandidat dan isu pemilihan umum (pemilu) dalam tingkat yang konstan. Tidak ada perubahan signifikan.

Media mungkin gagal menjadikan well-informed society, tetapi tidak dengan identitas. Merujuk pada penelitian sosiolog Arlie Hochschild (2016) pada para pendukung Trump, media mereka anggap sebagai keluarga (family). Keluarga menyediakan identitas, tempat, emosi, sosial dan kultural, serta dukungan keamanan. Media juga memberikan afiliasi sosial politik dan keyakinan. Hochschild merujuk pada pendukung Trump yang memilih menyaksikan Fox News daripada media lain.

Di Indonesia, penolakan sekelompok masyarakat pada jurnalis yang berujung pemukulan, ialah contoh ekstrem reaksi terhadap media yang tidak sesuai dengan afiliasi politik dan keyakinan. Mereka tidak membutuhkan informasi. Kalaupun butuh informasi, informasi itu harus sesuai dengan keyakinan mereka, bukan fakta. Yang mereka butuhkan ialah media yang bersikap sebagai keluarga. Media yang membawa perasaan senang, takut, cemas, dan juga marah.

Media sebagai ajang pertandingan

Sejumlah penelitian menunjukkan pula, dalam pemilu, media lebih menyorot strategi, taktik, jajak pendapat (polling), dan peluang kalah menang kandidat daripada isu pokok (substantive) kampanye. Akibatnya, pemberitaan kampanye oleh media bagai lomba pacuan kuda (horse race) (Gulati, 2004:237-252). Menyoroti menang kalah persentase suara dukungan masyarakat.

Di Indonesia, berita kampanye dengan semangat 'pacuan kuda' terlihat dalam pemberitaan hasil survei, baik yang dilakukan lembaga survei maupun media. Pertanyaannya, jika pemilu dilakukan hari ini, siapa presiden yang Anda pilih, menjadi kunci utama survei. Hasil survei disajikan bak pertandingan olahraga lengkap dengan prediksi dan analisis. Dengan menganalogikan sebagai pertandingan olahraga, maka hasil survei ialah persoalan siapa menang dan siapa kalah (winners and losers).

Menang kalah juga terlihat ketika debat capres maupun cawapres. Media memberikan skor akhir baik melalui headline, editorial, atau jajak pendapat. Layaknya pertandingan sepak bola, para pendukung senang ketika kandidat kesayangannya menang dan marah ketika kalah. Mereka tak peduli dengan ideologi dan kebijakan yang ditawarkan para kandidat dalam debat. Skor akhir itu lebih penting karena menang atau kalah itu ialah identitas.

Jika persoalan politik identitas dikhawatirkan menjadi masalah besar bangsa di tahun politik ini, solusi persoalan harus segera dicari. Mungkin bisa dimulai dari media yang cenderung kian mengutamakan identitas daripada informasi.

Di Indonesia, penolakan sekelompok masyarakat pada jurnalis yang berujung pemukulan, ialah contoh ekstrem reaksi terhadap media yang tidak sesuai dengan afiliasi politik dan keyakinan. Mereka tidak membutuhkan informasi. Kalaupun butuh informasi, informasi itu harus sesuai dengan keyakinan mereka, bukan fakta.

***

Halaman