Breaking News

Menyusut Angka Golput

Penulis: Suyatno Analis Politik Pemerintahan  pada FHISIP Universitas TerbukaPada: Selasa, 26 Mar 2019, 02:15 WIB
POTENSI peningkatan angka golput (golongan putih) pada Pemilu 2019 perlu dicegah dengan sungguh-sungguh. Upaya untuk menyusutkan angka golput sangat mendesak dilakukan agar tingkat partisipasi politik masyarakat tidak rendah. Tingkat golput yang tinggi bisa menyebabkan munculnya problem legitimasi hasil pemilu.

Minimnya informasi pemilu menjadi salah satu penyebab mendatangkan kekhawatiran munculnya golput pada Pemilu 2019 ini. Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, hanya 49,4% pemilih yang tahu dan dapat menyebutkan dengan tepat kapan waktu pelaksanaan Pilpres 2019. Secara populasi, 50,6% pemilih tidak tahu dan tidak dapat menyebutkan kapan tanggal dan bulan pencoblosan pilpres dengan benar.

Lantas apa sebenarnya makna golput dalam pemilu di Indonesia? Mengapa orang bisa menjadi golput, apa dampaknya, dan bagaimana langkah menyusutkan angkanya? Berdasar catatan Wikipedia, istilah golongan putih (golput) berawal dari protes mahasiswa dan pemuda terhadap Pemilu 1971. Gerakan moral yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta itu menuntut jaminan kebebasan berpendapat. Nama putih merujuk pada gerakan anjuran untuk mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar tanda gambar parpol atau calon peserta pemilu.

Kini makna golput cenderung meluas dari semula tetap datang ke TPS mencoblos bagian tertentu sehingga pilihannya tidak sah. Kini istilah golput diberikan untuk semua keadaan tidak atau gagal memberikan suaranya secara sah dalam pemilu. Golongan ini diberikan baik untuk yang datang ataupun tidak datang ke tempat pemungutan suara.

Golput di Indonesia dari masa ke masa pemilu menunjukkan tren dan dinamikanya. Angka golput sejak Pemilu Pertama 1955 di negeri ini terus menunjukkan eskalasi. Bila dihitung dari pemilih tidak datang dan suara tidak sah, golput pada Pemilu 1955 sebesar 12,34%. Namun, uniknya angka golput pernah mengalami penurunan. Ketika golput dicetuskan dan dikampanyekan, justru mengalami penurunan hanya 6,67%.

Pada masa berikutnya, pada Pemilu 1977 golput sebesar 8,40%, 9,61% (1982), 8,39% (1987), 9,05% (1992), 10,07% (1997), 10,40% (1999). Lalu, 23,34% (Pileg 2004), 23,47% (Pilpres 2004 putaran I), 24,95% (Pilpres 2004 putaran II).

Pada pilpres putaran II setara dengan 37.985.424 pemilih. Pemilu Legislatif 2009 partisipasi pemilih sebesar 71%. Artinya, jumlah golput (dalam arti longgar) terdapat 29%, sedangkan menurut perkiraan berbagai sumber jumlah golput pada Pemilu Presiden 2009 sebesar 40%. Adapun untuk pemilihan presiden (pilpres), golput tertinggi tercatat pada 2014 sebesar 29,01%.

Di sejumlah negara dalam 40 tahun terakhir jumlah partisipasi dalam pemilu cenderung mangalami penuruan atau angka golput di negara tersebut makin lama makin meningkat. Tidak hanya di negara berkembang, di negara maju pun golput mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, seperti golput di Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, dan Amerika Latin. Golput juga ada di mana-mana.

Pemicu
Terdapat sejumlah pemicu yang dapat menyebabkan seorang pemilih masuk dalam kategori golput, di antaranya kognitis yang muncul akibat kurangnya pemahaman akan arti penting suara pemilih sebagai bentuk partisipasi politik warga negara.

Ada paham bahwa memberikan suara dalam pemilu tidak ada kaitan langsung dengan diri pemilih. Mereka memilih atau tidak dalam pemilu tidak berpengaruh untung atau rugi terhadap dirinya. Sikap yang tidak baik untuk dilakukan.

Itu karena berikutnya ideologis yang lebih diakibatkan tidak adanya pilihan yang sesuai dengan ideologi pemilih. Menurut pandangan kelompok ini tidak ada pilihan tersedia yang bisa dipilih dalam pemilu.

Mungkin ada calon atau kandidat yang di satu sisi memiliki unsur-unsur yang sesuai dengan pandangan pemilih, tetapi terdapat sisi lain yang tidak cocok. Sikap suka tidak suka mendasari sebab jenis ini.

Lainnya hambatan teknis karena keterbatasan kondisi mengakibatkan pemilih kesulitan memberikan suaranya. Bagi kelompok ini karena berbagai hambatan teknis dan administrasi pemilih tidak dapat memberikan suaranya.

Dampak
Berbagai dampak muncul akibat golput kian bertambah dan patut dihindari dalam kehidupan demokrasi. Satu di antaranya hilangnya substansi pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.

Kelompok ini tidak ikut serta dalam menentukan proses bernegara. Secara substansi bisa melepaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, terutama warga negara yang memilih golput tidak bertanggung jawab atas berlangsungnya kehidupan bernegara. Lepasnya tanggung jawab juga bisa berakibat lepasnya sejumlah hak warga negara.

Demikian juga kelompok ini menyebabkan timbulnya kesia-siaan. Pemilihan umum diagendakan sebagai kegiatan demokrasi yang menggunakan dana dari rakyat yang tidak sedikit. Dengan tidak memberikan pilihannya secara langsung maupun tidak telah melewatkan begitu saja agenda penting demokrasi ini.

Dampak yang muncul akibat maraknya golput ialah sulit tercapainya tujuan negara. Hal itu terjadi akibat tidak berjalannya pembangunan untuk mewujudkan tujuan negara.

Semua calon atau partai secara normal pasti menawarkan sejumlah program dalam mengupayakan tercapainya tujuan bersama sebagai sebuah negara. Tentu jika tidak ada yang memilih satu pun, tidak ada program yang dijalankan. Dalam tahap tertentu golput bahkan bisa mengganggu stabilitas dan ketahanan hidup suatu negara.

Terdapat sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk menyusutkan angka golput. Langkah pertama peningkatan upaya sosialisasi pemilu harus terus dilakukan infrastruktur maupun suprastruktur politik negeri ini. Sosialisasi pemilu juga perlu melibatkan institusi pendidikan. Tidak hanya pihak penyelenggara pemilu yang melakukan upaya ini, tetapi juga peserta pemilu dituntut melakukan sosialisasi pentingnya partisipasi dalam pemilu.

Berikutnya, penting diupayakan agar program kerja yang realistis dan menyentuh kepentingan masyarakat menjadi langkah utama parpol dan kandidat. Program yang dilakukan dengan jujur dan amanah akan menjadi kunci kepercayaan publik pada sistem politik yang ada. Pada gilirannya, kepercayaan ini akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Selain itu, keteladanan para elite politik dan arahan tokoh panutan juga memegang kunci untuk menekan golput. Para tokoh dibutuhkan dalam membangun kerukunan dan kebersamaan kehidupan seluruh warga negara. Peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa.

***

Halaman