Breaking News

Mitigasi Risiko Kampanye Rapat Umum

Penulis: A Ahsin Thohari Dosen Hukum Tata Negara FH Universitas TrisaktiPada: Jumat, 22 Mar 2019, 02:00 WIB


KAMPANYE Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dengan metode rapat umum segera mengisi ruang politik kita mulai 24 Maret hingga 13 April 2019. Komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi keharusan agar tahapan krusial ini dapat berlangsung dengan lancar, aman, damai, dan tertib.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (6/3), telah mengumumkan zonasi kampanye rapat umum yang terdiri atas dua zona hasil pembagian dua dari 34 jumlah provinsi. Dengan demikian, tiap-tiap zona terdiri atas 17 provinsi. KPU juga telah mengundi zonasi kampanye rapat umum dengan hasil pasangan capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin beserta partai politik (parpol) pendukungnya (PDI-P, Golkar, NasDem, PKB, PPP, PSI, PBB, PKPI, Perindo, dan Hanura) akan memulai kampanye rapat umum per 24 Maret 2019 di zona B.

Adapun pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beserta parpol pendukungnya (Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Berkarya) akan memulai di zona A pada hari yang sama. Kedua pasangan akan bertukar zona setiap dua hari sekali. Partai Garuda yang tak mendukung salah satu pasangan mendapat jadwal awal kampanye di zona B dan setiap dua hari akan berpindah zona kampanye.

Mencegah kekerasan pemilu

Pemilu sesungguhnya merupakan instrumen untuk menerjemahkan kehendak umum para pemilih menjadi pemerintahan perwakilan. Oleh karena itu, peserta pemilu diberikan kesempatan menyampaikan visi, misi, program, dan citra dirinya melalui kampanye. Kampanye rapat umum menjadi pelengkap atas kampanye dengan metode lain, seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan, dan debat.

Salah satu ciri kampanye rapat umum ialah adanya mobilisasi dan konsentrasi massa di suatu tempat, seperti lapangan, stadion, alun-alun, dan tempat terbuka lain mulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB. Sebagai bagian dari antisipasi keamanan, berdasarkan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, petugas kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Polri setempat.

Petugas kampanye ialah seluruh petugas penghubung peserta pemilu dengan KPU, KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota yang memfasilitasi penyelenggaraan kampanye dan dibentuk pelaksana kampanye (pihak yang ditunjuk peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye) serta didaftarkan kepada lembaga-lembaga tersebut sesuai tingkatannya.

Meskipun kita cukup berpengalaman karena telah melewati empat pemilu di era Reformasi yang relatif damai, mitigasi risiko atas kampanye rapat umum ini tetap penting dilakukan. Mobilisasi dan konsentrasi massa besar yang berkombinasi dengan polarisasi orientasi pilihan politik yang berbeda dan berakumulasi sejak Pemilu 2014 amat berpotensi meningkat menjadi kekerasan pemilu (election violence).

Kekerasan pemilu dapat berbentuk tindakan, ancaman, pemaksaan, atau intimidasi yang menyebabkan meninggal, cedera, kerugian fisik, kerugian psikis, atau rusaknya barang yang dilakukan dalam konteks persaingan pemilu. Kekerasan pemilu juga dapat dilakukan dengan motif memengaruhi proses pemilu seperti upaya untuk menunda, mengganggu, menggagalkan, memengaruhi hasil, dan menentukan pemenang pemilu.

Mitigasi risiko sudah pasti menjadi tugas bersama jajaran KPU, Bawaslu, Polri, peserta pemilu, dan tentunya masyarakat juga. Jika sekarang mulai tercium adanya pihak-pihak yang berupaya mendelegitimasi pemilu, mencegah agar kampanye rapat umum tidak dijadikan sarana membenarkan tindakan pihak-pihak tersebut mutlak diperlukan.

Apalagi, jajak pendapat beberapa lembaga survei telah menyimpulkan potensi kemenangan salah satu pihak. Maka dari itu, pihak yang diprediksi kalah bukan mustahil menggunakan kekerasan pemilu sebagai mekanisme kompensasi politiknya sekiranya niat dan kesempatan memungkinkan. Maka dari itu, menutup erat probabilitas kekerasan pemilu ialah keharusan.

Melawan politik uang
Masalah lain yang juga sering terjadi dalam kampanye rapat umum ialah politik uang. Di era pasar bebas politik elektoral sekarang ini, persaingan tidak sekadar memperhadapkan kader parpol dengan kader parpol lain, tetapi juga memperhadapkan antarkader dalam satu parpol demi sebuah kursi. Pada sisi lain, menghadirkan massa dalam jumlah besar juga bukan pekerjaan mudah sekiranya peserta pemilu hadir dengan 'tangan kosong'.

Maka dari itu, seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, uang pun akan sering 'berbicara' dengan fasihnya.

Politik uang memang masih menjadi problem serius yang sulit ditanggulangi hingga kini. Burhanuddin Muhtadi dalam Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins (2018) mengonfirmasi bahwa politik uang telah menjadi titik pusat mobilisasi elektoral dalam sejarah pemilu Indonesia. Satu dari tiga pemilih terpapar praktik politik uang. Hal ini membuat Indonesia menempati tiga besar praktik politik uang di dunia.

Kondisi itu diperburuk dengan ketentuan larangan politik uang yang lentur dan cenderung kompromistis. Pasal 284 dan Pasal 286 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menentukan bahwa jika pelaksana kampanye dan tim kampanye yang dibentuk pasangan capres-cawapres bersama parpol menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu (WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih), itu akan dikenakan sanksi administratif pembatalan pencalonan belaka.

Frasa 'materi lain' itu pun tidak termasuk atribut kampanye seperti kaus, bendera, topi, biaya makan dan minum, biaya transpor, biaya pengadaan bahan kampanye, dan hadiah lain berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah. Hal itu berpotensi dijadikan kamuflase oleh peserta pemilu culas untuk melakukan tindakan politik uang.

Pelaku politik uang baru bisa ditindak secara pidana jika memberikan uang atau materi lain kepada pemilih pada saat pemungutan suara dengan ancaman pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta (Pasal 515).

Pada akhirnya, kita berharap pada ketulusan peserta pemilu untuk tidak menggadaikan integritasnya dengan membeli suara rakyat. Di sisi lain, kita juga berharap masyarakat semakin paham bahwa politik uang ialah musuh demokrasi. Menggelorakan antusiasme melawan politik uang ialah jalan kamaslahatan bagi masa depan politik kita.

***

Halaman