Breaking News

Rahim Politik yang Tersandera

Penulis: Umbu TW Pariangu Dosen Fisipol Universitas Nusa Cendana, KupangPada: Rabu, 27 Mar 2019, 03:30 WIB


EDITORIAL Media Indonesia Tegas Menumpas Fitnah, Senin (25/3), menyumbang nada kritis-kenabian terhadap iklim kontestasi Pilpres 2019 yang diselimuti kabut tebal propagasi kebencian dan fitnah, terutama terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam berbagai kesempatan panggung politik Jokowi ‘diserang’ dari berbagai arah mata angin dengan sembilu isu dan wacana penuh kebohongan seperti Jokowi antek asing dan suka mengkriminalisasi ulama. Tabuhan kabar-kabar palsu yang menusuk rasionalitas rivalitas itu tidak saja memojokkan individu, tapi juga menciptakan dekaden nilai sportivitas berdemokrasi.

Di altar demokrasi yang sedang bergairah saat ini kita juga menyaksikan bagaimana kejujuran, sportivitas, dan egaliter dikuliti dari semangat diskursus politik. Para politikus seperti berpacu dalam melodi kontestasi yang bising oleh semburan hoaks dan kebencian yang tak bertepi. Mereka tidak peduli bahwasanya residu dari semua itu berpotensi melukai jejak-jejak konsolidasi demokrasi dan merusak peradaban yang sedang dibangun.

Memang di satu sisi ada semacam optimisme pascakejatuhan Orde Baru bahwa keran kebebasan berpendapat dan partisipasi politik yang terbuka luas dan menjadi menu keseharian akan menjadi pintu masuk institusionalisasi demokrasi. Namun, tidaklah semudah itu karena sejarah demokratisasi di berbagai negara justru memperlihatkan paradoks.

Pemilu yang diwarnai dengan kekerasan dan manipulasi di Rusia, Kamboja, Ukraina, Georgia, Nigeria, dan Zimbabwe yang tak lebih sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan semata. Cara-cara antidemokrasi menjadi bagian dari praktik politik di Filipina dan Thailand, meskipun pelaksanaan pemilu berjalan secara demokratis. Sama seperti demokrasi di Pakistan yang tercemar oleh kudeta militer pimpinan Musharaf (Alamsyah 2010:5-6).

Menggerus rahim

Di konteks kita, konsolidasi demokrasi potensial tersandera jika, pertama, aktualisasi demokrasi masih sebatas prosedural-normatif tetapi tidak diikuti komitmen praksis untuk mengimplementasi dan menegakkannya.

Kita punya banyak aturan normatif soal bagaimana membangun kontestasi politik yang sehat dan bermartabat, tetapi itu belum memberikan implikasi bagi pendewasaan sikap demokrasi para elite politik.

Kedua, masih membudayanya perilaku politik pragmatisme, parokial termasuk propaganda yang mengandung hoaks, manipulatif, sebagaimana terlihat dalam kontestasi pilpres saat ini. Ini gejala serius yang bakal menyandera rahim pembangunan politik dan demokrasi untuk melahirkan pemimpin berkualitas dan visioner sehingga yang lahir sebaliknya ialah pemimpin ‘prematur’.

Apalagi, amplifikasi hoaks di media sosial maupun di dunia nyata bukannya menurun setelah berbagai elemen, tokoh intelektual, tokoh masyarakat bersepakat menolak hoaks, tetapi makin bertambah. Masyarakat Antifitnah Indonesia menyinyalir ada 997 kabar hoaks sepanjang 2018 hingga Januari 2019 dan 448 (49,94%) bertema politik dengan kombinasi narasi, video, dan foto.

Sepanjang Juli hingga Desember 2018 terdapat 259 kabar bohong yang menyasar pasangan calon presiden, calon wakil presiden, pemerintah pusat, figur terkemuka, parpol, dan pemda. Khusus untuk kabar bohong yang menyasar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pasangan 01 Jokowi-KH Ma’ruf Amin menerima 75 hoaks (28,96%) dan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno menerima 54 hoaks (20,85%).

Data lain juga menyitir bahwa pada Januari 2019 total terdapat 109 kabar bohong yang didominasi bidang politik (58 buah), dan pasangan 02 menerima 21 kabar bohong (36,20%), sedangkan pasangan 01 menerima 19 kabar bohong (32,75%). Politik kini menjadi lahan subur persemaian hoaks untuk mendislokasi rasionalitas sehingga cara-cara provokasi yang menegasi lawan politik bisa dipraktikkan secara vulgar maupun implisit.

Tak berlebihan jika hoaks ibarat kanker yang menyerang rahim (kontestasi) politik, bahkan menjadi ancaman bagi sinergi elemen-elemen sosial bangsa (AP Kusman, Hoax and Fake News: A Cancer on Indonesia Democracy, 19/1/2017).

Hoaks memiliki daya rusak ‘karsinogenik’ terhadap sel-sel tubuh politik dan demokrasi dengan mematikan kultur deliberasi publik sehingga yang dikonsumsi cuma informasi-informasi palsu dan menyesatkan.

Polarisasi
Yang makin ditakutkan ialah penyebaran hoaks bereskalasi seturut polarisasi politik yang menguat di keseharian. Rivalitas politik sulit menciptakan ketajaman gagasan para elite politik karena dibenamkan prasangka sosial yang menginisiasi kecurigaan dan kecemasan kolektif.

Dan yang paling menderita dari fenomena ini tentu saja rakyat. Mereka diadu domba dengan wacana-wacana dusta, hipokrit, bahkan bernada insinuatif yang sengaja didesain para (elite) politik untuk menyisihkan kritisisme dan rasionalitas publik.

Menurut The Global Risk Report 2019 yang dirilis World Economic Forum, hasil dari persepsi Risiko Global yang dilakukan pada September-Oktober 2018, polarisasi politik domestik menjadi salah satu risiko yang akan dihadapi banyak negara pada 2019.

Untuk Indonesia terlebih menjelang pemilu, polarisasi tidak hanya terjadi di level elite (kandidat, fungsionaris partai), tetapi juga terjadi di masyakarat, yakni politik identitas menjadi salah satu instrumen polarisasi. Ini juga yang membuat Indonesia mendapat skor rendah dalam hal kultur politik dan kebebasan sipil seperti kasus di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Pratiwi Utami (Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesia Politics and Democracy, 2018), hoaks yang terjadi di tengah polarisasi yang meningkat potensial dijadikan elite/kelompok tertentu sebagai instrumen keberpihakan politik termasuk menjadi ancaman bagi demokrasi partisipatif.

Ruang politik yang mestinya memberikan posisi dan tanggung jawab yang egaliter bagi seluruh rakyat dalam berdemokrasi dan menyampaikan pendapat tereduksi menjadi ruang beku penuh kekhawatiran dan skeptisisme.

Dalam konteks elektoral politik pilpres, tentu saja semburan kebohongan dan fitnah yang melimpah di ruang publik tersebut telah ikut mereduksi posisi elektoral kandidat tertentu. Rakyat melakukan migrasi pilihan politik bukan atas dasar kesadaran dan hasil kontemplasi jujur, melainkan karena terokupasi asupan informasi dan referensi politik yang sesat.

Dalam situasi seperti ini, kedewasaan perilaku elite politik untuk meliterasi dan mengendalikan diri menjadi solusi efektif. Para elite harus berani dan tegas mengorbankan sikap pragmatisme (suka menebar fitnah dan kebencian). Terutama di dalam masa kampanye terbuka saat ini demi kampanye yang elegan dan bermartabat.

Ini memang tidak mudah, tetapi mau tidak mau harus dijalankan sebagai sebuah fase kritis untuk menuju pada kematangan berdemokrasi. Kita ingin elite politik di bangsa ini menjadi pahlawan yang membangkitkan kembali akal sehat sebagai mercusuar dalam berpolitik.

***

Halaman