Breaking News

Sekolah yang Antipendidikan

Penulis: S Sahala Tua Saragih Dosen LB Prodi Jurnalistik Fikom UnpadPada: Rabu, 06 Mar 2019, 03:45 WIB


"TELAT Bayar SPP Push Up 100 Kali”. Ini judul berita Harian Media Indonesia, Rabu (30/1). GN (10 tahun), siswi Sekolah Dasar Bina Mustama Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dihukum berat oleh kepala sekolahnya gara-gara tidak/belum membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama 10 bulan pada Senin (28/1).

GN belum membayar SPP-nya karena orangtuanya tidak/belum sanggup membayarnya. Hukumannya tidak tanggung-tanggung, push up 100 (seratus kali) plus tidak dibolehkan menerima kartu ujian sehingga tak berhak ujian. Menurut pengakuan kepala sekolah swasta itu, bukan hanya GN, ada pula enam siswa lainnya yang dikenai hukuman serupa gara-gara tidak/belum membayar SPP. Menurut berita itu, GN mengalami trauma berat sehingga tak mau lagi bersekolah. Sebelumnya GN juga telah mengalami penghukuman yang sama.

Tindakan kepala sekolah yang jelas-jelas antipendidikan itu langsung dikecam keras anggota Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarini. Tindakan tersebut kata Retno sudah masuk kategori kekerasan fisik dan psikis terhadap anak, yang berpotensi kuat melanggar Pasal 76C UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Dalam pasal itu tegas dinyatakan, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 76A berbunyi, "Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya."

Menurut Pasal 77 UUPA, setiap orang yang melanggar Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta. Pasal 80 UUPA juga dengan tegas menyatakan, setiap orang yang melanggar Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.

Menurut UUPA Pasal 1 ayat 16, "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

Sayang nian, tragedi pendidikan dasar itu hanya sekali diberitakan di berbagai media massa. Kita yakin, pasti banyak nian siswa miskin yang dihukum oleh sekolah gara-gara tak sanggup membayar SPP di negeri ini. 


Hukumannya tentu berbeda-beda, tetapi efeknya sama, membuat siswa malu dan api semangat belajarnya padam. Padahal, sesuai dengan namanya (sumbangan), mestinya siswa tidak wajib membayar SPP. Itu seharusnya bersifat sukarela. Lagi pula, apakah SD swasta di kabupaten yang kaya itu bangkrut gara-gara tujuh siswa tak sanggup membayar SPP?

Ketika membaca berita sedih itu, kita langsung teringat buku terkenal Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Eko Prasetyo (2004). Kepahitgetiran dalam dunia pendidikan kita yang dibeberkan Eko dalam buku kritisnya ternyata masih terus terjadi hingga kini.

Kita tak mengetahui, apakah para kepala sekolah dan guru pernah membaca dan menyimak UUPA. Seharusnya mereka mengetahui dan melaksanakan amanat Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat." Pasal 9 ayat 1a juga menyatakan, "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."

Amanat UU

Semua kepala sekolah dan guru wajib melaksanakan perintah UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN). Dalam Pasal 5 dinyatakan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 6 juga menyatakan, setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan 15 tahun tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 

Dalam Pasal 12 ditegaskan pula, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Mereka semestinya memahami hakekat sejati pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU SPN, "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara."

Pun UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UU GD) Pasal 20 ayat c memerintahkan, "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.”

Apakah mereka sadar, "Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran?" Hukuman berat yang dilakukan kepala sekolah swasta kepada GN jelas melanggar Pasal 4 ayat 4 UU SPN ini. 

Tindakannya jelas menunjukkan sekolahnya antipendidikan. Sekolah yang propendidikan tentulah menghormati dan melaksanakan dengan baik tujuan luhur pendidikan, sebagaimana diatur dalam UUSPN dan UU lainnya.

Begitulah jadinya bila sekolah mengukur pendidikan hanya dengan rupiah. Ada uang siswa disayang, tak ada uang siswa melayang. Begitulah bila motif dan tujuan suatu yayasan mendirikan sekolah adalah uang. Mestinya karena memiliki banyak uanglah orang-orang mendirikan yayasan, lalu mendirikan sekolah swasta, bukan sebaliknya. 

Aturan kaku dan kejam yang diberlakukan SD swasta itu pastilah demi menyelamatkan dan menguntungkan pemilik yayasan yang mendirikannya. Sang kepala sekolah dan guru-guru hanyalah alat yayasan untuk meraih uang dengan mengatasnamakan pendidikan, yang tampaknya bertujuan luhur nian.

Pemimpin yayasan (pemilik sekolah) dan kepala SD itu mestinya bersyukur, menghormati, menghargai, dan mendukung penuh anak-anak orang-orang yang miskin secara ekonomis, tetapi sesungguhnya kaya secara psikologis, yakni semangat untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Hingga kini jalan terbaik mematahkan lingkaran setan kemiskinan adalah pendidikan yang setinggi-tingginya.

Mereka mestinya mengetahui, banyak anak yang sebenarnya secara ekonomis orangtua mampu, tetapi mereka tidak mau bersekolah. Kalaupun mereka bersekolah, hanya karena terpaksa (dipaksa orangtua demi gengsi keluarga) sehingga mutunya pun rendah. Jadi, seharusnya mereka dengan tulus mendukung dan menghargai kemauan dan semangat para orangtua dan siswa yang miskin secara ekonomis namun kaya secara psikologis (semangat untuk maju).

Lagi pula Kabupaten Bogor bukanlah daerah miskin. Ada banyak perusahaan besar di sana yang tentunya punya program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Apakah pihak yayasan dan SD itu pernah berusaha mencari beasiswa atau bantuan dana pendidikan dari perusahaan-perusahaan kaya raya tersebut?

Para kepala sekolah dan guru mestilah menjadi teladan bagi para siswa dalam hal apa pun, terutama dalam proses pendidikan formal (sekolah). Selain perusahaan-perusahaan, pemerintah daerah kabupaten/kota harus bertanggung jawab penuh terhadap masa depan semua anak, termasuk para anak orang-orang miskin secara ekonomis. Apa gunanya pemerintah sangat sibuk membangun berbagai sarana fisik, tetapi anak orang-orang miskin dipermalukan di hadapan para siswa dengan hukuman yang tak mendidik dan dilarang bersekolah?

***

Halaman