Breaking News

Sinergitas Penyelenggaraan Jamsosnas Atasi Defisit JKN

Penulis: Ferdinandus S Nggao Kepala Kajian Pembangunan Sosial LM-FEBUI
Pada: Sabtu, 17 Nov 2018, 00:05 WIB


DEFISIT keuangan BPJS Kesehatan belum tuntas diatasi. Dana yang dikucurkan pemerintah dari pajak rokok sebesar Rp4,9 triliun belum mampu menutup total defisit yang dialami. Di sisi lain, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus tetap berjalan karena manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Karena itu, pemerintah mengambil sejumlah langkah, antara lain sinergitas layanan kesehatan antarpenyelenggara jaminan.

Dalam rangka ini, 29 Oktober 2018, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 141/PMK 02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan. PMK ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Ada dua kategori penyelenggara jaminan kesehatan dalam PMK ini, yaitu penyelenggara jaminan sosial nasional (Jamsosnas) dan penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan. Tulisan ini lebih fokus pada penyelenggara Jamsosnas karena merupakan institusi publik yang secara khusus didirikan pemerintah. Indonesia saat ini memiliki lima penyelenggara Jamsosnas dengan target berbeda, yaitu BPJS Kesehatan (masyarakat umum), BPJS Ketenagakerjaan (pekerja swasta, baik formal, informal, maupun pekerja mandiri), PT Taspen (aparatur sipil negara dan pejabat negara), PT Asabri (anggota TNI dan Polri serta ASN Kemenhan/Polri), dan PT Jasa Raharja (korban kecelakaan angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas, kecuali kecelakaan tunggal).

Sinergitas yang diatur dalam PMK ini lahir dengan asumsi bahwa kelima penyelenggara Jamsosnas memiliki irisan dalam layanan kesehatan karena peserta BPJS Kesehatan juga bisa menjadi peserta institusi lainnya. Ada kemungkinan, layanan kesehatan yang dibebankan ke JKN sebetulnya merupakan beban penyelenggara lain.

BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri memiliki program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang di dalamnya tercakup biaya perawatan. Pasal 29 ayat 2 UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) menyatakan, JKK diselenggarakan untuk menjamin peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Artinya, ketika pesertanya mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatannya ditanggung institusi masing-masing melalui program JKK.

Sementara itu, Jasa Raharja memiliki program santunan biaya perawatan bagi korban kecelakaan angkutan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas dengan nilai maksimal Rp20 juta. Perlu dipahami bahwa kecelakaan lalu lintas juga bisa masuk dalam kategori kecelakaan kerja. UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.

Mekanisme sinergi


Irisan-irisan inilah yang perlu diatur. PMK ini diterbitkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan koordinasi agar berjalan lebih optimal. Ada beberapa poin penting diatur dalam PMK ini yang perlu diketahui publik. Pertama, koordinasi layanan mencakup layanan kesehatan karena kecelakanan lalu lintas, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja.

Kedua, mekanisme penjaminannya diatur melalui perjanjian kerja sama antara fasilitas kesehatan dan tiap-tiap institusi. Misalnya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas di luar kecelakaan tunggal, penjaminan pertama ialah Jasa Raharja. Kalau kecelakaan lalu lintas ini masuk dalam kategori kecelakaan kerja dan korban ialah peserta program JKK, penjaminan kedua ialah penyelenggara JKK sesuai kepesertaannya. Kalau korban bukan peserta JKK, tetapi peserta BPJS Kesehatan, penjamin kedua ialah BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan karena santunan perawatan Jasa Raharja dibatasi plafon Rp20 juta. Kelebihan biaya perawatan menjadi tanggung jawab penjamin kedua.

Sementara itu, untuk kecelakaan tunggal yang masuk kategori kecelakaan kerja dan korbannya peserta JKK, penjaminnya ialah tiap-tiap penyelenggara program JKK. Korban kecelakaan tunggal yang bukan peserta JKK, tetapi peserta BPJS Kesehatan, penjaminnya ialah BPJS Kesehatan.

Dalam hal kasus kecelakaan kerja (termasuk penyakit akibat kerja), jika pasiennya peserta JKK, penjaminnya ialah tiap-tiap penyelenggara JKK. Jika pasiennya bukan peserta JKK tetapi peserta BPJS Kesehatan, yang menjadi penjaminnya ialah BPJS Kesehatan. Karena proses penentuan kecelakaan kerja ini membutuhkan waktu, BPJS Kesehatan bisa membayarkan terlebih dahulu biaya pelayanan kesehatan. Namun, bila terbukti sebagai kecelakaan kerja, penyelenggara JKK wajib membayar biaya pelayanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

Di samping sebagai upaya mengatasi defisit JKN, sinergitas ini sebetulnya memang perlu dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial. Sinergitas ini dibutuhkan untuk menjamin setiap peserta mendapatkan haknya. Apalagi, kalau seseorang dijamin melalui program JKK, ada manfaat lain yang diperoleh selain biaya perawatan, sesuai dengan risiko yang dialaminya.

Pengoptimalan

Sebetulnya, sinergitas layanan ini sudah dinyatakan dalam Perpres sebelumnya (Perpres No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang telah beberapa kali diubah). Bahkan, perjanjian kerja sama antarpenyelenggara juga sudah ada. Beberapa ketentuan dalam PMK ini sebetulnya juga mengadopsi mekanisme yang ada dalam perjanjian kerja sama yang sudah dilakukan penyelenggara. Hanya saja Perpres yang lama belum diikuti ketentuan rinci pelaksanaan koordinasi yang bisa menjadi payung hukum bagi para penyelenggara dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dalam PMK ini.

Selama ini, mekanisme koordinasi diatur tiap-tiap penyelenggara. Walapun demikian, pelaksanaan kerja sama untuk kecelakaan lalu lintas antara Jasa Raharja dan penyelenggara lain, termasuk dengan pihak fasilitas kesehatan, sudah berjalan. Hal ini dimungkinkan karena penentuan status kasus kecelakaan lalu lintas relatif lebih mudah dan cepat. Koneksi data kecelakaan secara antara kepolisian dan Jasa Raharja juga sudah daring.

Adanya PMK ini diharapkan pelaksanaan koordinasi antarpenyelenggara bisa lebih optimal. Namun, ada beberapa titik kritis yang perlu diperhatikan. Pertama, penentuan status kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penentuan apakah sebuah penyakit merupakan penyakit akibat kerja atau tidak, apakah kecelakaan lalu lintas masuk kategori kecelakaan kerja atau tidak, bukanlah perkara gampang. Di sini bisa terjadi perbedaan persepsi yang bisa menimbulkan konflik.

PMK hanya mengatur prosedur penentuan status penyakit atau kecelakaan, tetapi tidak mengatur parameter teknisnya. Di sini perlu ada kesepakatan bersama terkait dengan parameter atau kriteria penentunya untuk meminimalkan perbedaan persepsi.

Kedua, ada kemungkinan perusahaan menghindar untuk melaporkan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja demi mengejar zero accident. Selama ini, identifikasi kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja lebih mengandalkan laporan dari pemberi kerja. Inilah yang menyebabkan adanya kemungkinan kasus yang mestinya masuk rana JKK, tetapi dibebankan ke JKN. Karena itu, perlu peran aktif penyelenggara Jamsosnas dan fasilitas kesehatan dalam mendeteksi adanya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.

***

Halaman