Breaking News

Tokoh Agama dan Partisipasi Pemilu 2019

Penulis: M Afifuddin Anggota Bawaslu RIPada: Rabu, 27 Mar 2019, 02:30 WIB

SALAH satu rekomendasi hasil Munas Alim Ulama NU yang digelar di Banjar, Jawa Barat (27 Februari-1 Maret 2019), ialah seruan agar warganya menggunakan hak pilih dan tidak menjadi golongan putih (golput). Lebih dari itu seruan lainnya ialah agar semua pihak tidak mengotori Pemilu 2019 dengan praktik politik uang, kabar bohong (hoaks), dan konflik karena beda pilihan politik.

Beberapa saat sebelumnya, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) mengimbau agar umat Katolik yang mempunyai hak pilih selayaknya memberikan suara pada Pemilu 2019.

Pada kesempatan lain, saya menghadiri kegiatan Sinode GPIB yang dihadiri sekitar 700 pendeta atau tokoh agama Protestan. Dalam dialog tentang kepemiluan 2019 tersebut, ada pesan yang sangat kuat tertangkap atas kekhawatiran pelaksananaan Pemilu 2019 ini.

Kekhawatiran para pihak atas pelaksanaan Pemilu 2019 sebagian didasari atas semakin meriahnya kampanye dengan mengedepankan isu dan sentimen agama dengan tensi kampanye yang negatif dan saling menyerang.

Isu krusial kampanye
Masa kampanye rapat umum dimulai pada 24 Maret-13 April 2019. Biasanya, dalam masa kampanye inilah beberapa potensi pelanggaran dan kehangatan proses menggaet suara yang dilakukan para peserta pemilu meningkat. Diperlukan upaya pencegahan dan koordinasi dalam hal mengantisipasi agar kampanye berlangsung secara damai dan berujung pada Pemilu 2019 yang damai.

Sejumlah komitmen pemilu damai sejatinya ialah semangat moral yang mengikat agar kampanye benar-benar dilakukan secara damai dan mengedepankan narasi kampanye positif yang menggembirakan. Di antara isu krusial yang mengemuka dalam masa kampanye ini sebagai berikut. Pertama, meningkatnya intensitas menggunakan isu berlabel suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Isu ini memang menjadi salah satu isu yang renyah dipakai dalam kampanye. Akan tetapi, kalau kita salah menangani dan mengantisipasinya, sejatinya isu ini mempunyai ‘daya ledak tinggi’. Misalnya, dalam keseharian kita kali ini, fenomena banyaknya grup Whatsapp (WA) sudah sering dimeriahkan dengan posting-an saling dukung di antara anggota grup, dan pada saat yang sama menimbulkan perdebatan.

Bahkan, dalam beberapa kejadian hal ini membuat anggota grup yang tidak sependapat dengan posting-an anggota lainnya lantas keluar grup karena situasi yang dianggap tidak nyaman. Tentu hal ini bukanlah yang kita harapkan dari dampak pelaksanaan kampanye pemilu yang mestinya berlangsung menyenangkan dan menggembirakan.

Kedua, penyebaran berita bohong. Hoaks atau berita bohong juga menjadi tantangan tersendiri dalam pemilu kali ini. Bahkan intensitas berita bohong mengalami kenaikan yang signifikan. Di antara kejadian yang menyita perhatian beberapa saat lalu ialah adanya berita bohong yang beredar tentang 7 kontainer surat suara yang dicoblos. Padahal, saat berita itu muncul, surat suara belum juga dicetak percetakan pemenang tender.

Saat berita tersebut muncul, KPU dan Bawaslu langsung malakukan sidak dan penelusuran ke Kantor Bea Cukai di Tanjung Priok untuk memastikan informasi itu. Dalam konteks penyelenggara pemilu, Bawaslu bersama KPU dan Menkominfo yang mengkoordinasi semua platform yang ada di Indonesia sudah mempunyai Memorandum of Action (MoA) yang tujuannya menurunkan akun yang isinya ujaran kebencian, fitnah, dan hal lain yang dilarang dalam kampanye pemilu.

Kalau dalam pemilu sebelumnya, ujaran kebencian dan berita bohong yang disampaikan lewat spanduk dan media konvensional lainnya, begitu spanduk tersebut diambil, selesailah masalah dan hilanglah potensi dampaknya.

Saat ini medsos sudah menjadi salah satu media sosialisasi. Percepatan informasi apa pun bisa lebih cepat daripada yang kita pikirkan dampak dan risikonya. Dari sinilah kemudian muncul banyaknya informasi seputar ujaan kebencian, berita bohong, dan sejenisnya yang terkadang publik langsung percaya minus klarifikasi dan memastikan kebenaran informasinya.

Ketiga, maraknya politik uang. Praktik politik uang ialah satu di antara kejahatan pemilu yang berdampak pada pidana pemilu. Dalam catatan Bawaslu, sampai akhir Maret 2019 ini sudah ada 6.474 temuan dan laporan pelanggaran dengan dugaan pidana sebanyak 539 kasus.

Dari sekian kasus, ada sejumlah putusan pelanggaran yang sudah inkrah. Kasus politik uang sebanyak 7 kasus yang sudah inkrah. Meskipun dalam penindakan ini ialah hal maksimal yang dilakukan (ultimum remedium), jajaran pengawas memposisikan pencegahan, pengawasan, dan penindakan dalam satu tarikan nafas.

Dalam konteks ini, pencegahan diposisikan sebagai langka preventif awal agar pelanggaran tidak terjadi secara masif. Dalam pengalaman pengawasan Pilkada Serentak 2018 lalu, Bawaslu melakukan patroli antipolitik uang di sejumlah daerah, dengan harapan memunculkan psikologi ketakutan para pihak untuk tidak melakukan politik uang. Kampanye melawan dan menolak politik uang menjadi salah satu langkah pencegahan Bawaslu.

Langkah pencegahan
Di antara hasil pemetaan kerawanan Pemilu 2019 (IKP) ialah maraknya penggunaan politik identitas sebagai materi kampanye. Oleh karenanya, jauh-jauh hari sejak menjelang pelaksanaan Pilkada 2017 lalu Bawaslu menggandeng para tokoh agama untuk membuat beberapa gerakan menolak politisasi agama, isu politik identitas dalam kampanye Pemilu 2019.

Penjelasan para tokoh agama akan sangat penting untuk mendinginkan suasana hangat masa kampanye Pemilu 2019. Penyelenggara pemilu harus semaksimal mungkin memanfaatkan pentingnya peran tokoh agama dalam pelakasanaan pemilu yang damai dan aman.

Bawaslu sendiri telah membuat beberapa materi terkait dengan pengawasan pemilu dikaitkan dengan ajaran agama-agama untuk bisa menjadi salah satu referensi para tokoh agama atau siapapun. Hal lain yang sudah dilakukan Bawaslu ialah menggandeng aktivis lintas iman untuk juga menyosialisasikan pemilu.

Sejumlah inisiatif penegahan ini dilakukan agar para pihak mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan peserta kampanye, pemilih, dan semua pihak dalam masa kampanye.

Pada akhirnya, ujung tombak dari pelaksanaan kampanye ini berlangsung baik atau tidak juga sangat bergantung dengan peran semua pihak, peserta pemilu, pemilih, penyelenggara pemilu.

Salah satu aktor penting dalam pemilu ialah peran tokoh agama yang bisa dimaksimalkan untuk mengajak semua pihak melakukan hal positif dalam masa kampanye. Harapan kita semua, kampanye rapat umum ini menjadi salah satu sarana transaksi gagasan, transaksi ide, dan menjadi referensi pemilih.

***

Halaman