Breaking News

Urgensi Menyelesaikan Masalah Kashmir

Penulis: Smith Alhadar Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe)Pada: Sabtu, 02 Mar 2019, 04:10 WIB 


ISU Kashmir, wilayah di Himalaya yang diperebutkan India dan Pakistan, bagai duri dalam daging bagi hubungan keduanya. Dalam tiga perang besar India dan Pakistan sejak merdeka dari Inggris pada 1947, dua di antaranya terkait dengan Kashmir. Kini, lagi-lagi Kashmir menjadi sumber eskalasi ketegangan keduanya, bahkan dapat berujung pada perang.

Krisis dimulai pada 14 Februari ketika kelompok teroris Jaish-e-Muhammad (JeM) yang berbasis di Kashmir yang dikontrol Pakistan melancarkan bom bunuh diri di Kota Pulwama, wilayah Kashmir yang dikontrol India, menewaskan 44 pasukan paramiliter India.

Menganggap mustahil eksistensi JeM yang dibentuk pada 2000 tak diketahui pemerintah Pakistan, pada 26 Februari India melancarkan serangan udara jauh ke dalam wilayah Kashmir yang dikontrol Pakistan untuk mengebom kamp latihan JeM.

India mengklaim serangannya berhasil memorakporandakan kamp itu dan menewaskan 300-an teroris JeM. Sehari kemudian, Pakistan membalas dengan melancarkan serangan udara jauh ke dalam wilayah Kashmir yang dikontrol India dan mengklaim menembak jatuh dua jet tempur India. Kedua negara juga terlibat saling tembak lintas perbatasan menggunakan artileri berat.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan langsung meminta India melakukan deeskalasi dan maju ke meja perundingan. Memang Pakistan tidak menginginkan perang. Balasan Pakistan terhadap serangan India merupakan keniscayaan pemerintahan Khan dan militer Pakistan. Bila pemerintahan Pakistan berdiam diri, secara politik akan merupakan tindakan bunuh diri pemerintahan Khan dan militer Pakistan akan kehilangan popularitas.

India juga tak menginginkan perang. Namun, serangan teroris JeM telah membuat pemerintahan hawkish PM Narendra Modi, pemimpin partai sayap kanan Hindu Bharatya Janata Party (BJP), yang selama ini konsisten mengklaim memprioritaskan keamanan, dalam posisi sulit.

Apalagi, kinerja pemerintahan Modi mengecewakan, sedangkan pemilu India akan mulai bergulir pada April mendatang. Ditambah dengan tekanan oposisi yang begitu keras, tak membalas serangan teroris dari Pakistan akan membuat posisi Modi dan pemerintahan BJP goyah.

Namun demikian, menyebut serangan India sebagai serangan pre-emptive nonmiliter dan bom dijatuhkan di wilayah kosong tampak Modi mengirim pesan kepada Pakistan bahwa India tidak ingin perang.

Empat bom yang dijatuhkan pesawat India jatuh di wilayah kosong di Kashmir-Pakistan yang tidak membawa kerusakan atau kematian orang. Klaim India bahwa serangan menewaskan ratusan anggota JeM hanya untuk konsumsi publik India.

Tempat yang dibom India yang diklaim sebagai kamp JeM juga masih dipertanyakan. Penduduk sekitar berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kamp yang di gerbangnya tertulis ‘Majlis Taklim al-Qur’an’ memang tempat pelatihan dan indoktrinasi jihad. Sementara itu, yang lain menganggap kamp buat latihan mujahidin pada 1980-an telah ditutup lama.

Bagaimanapun, krisis India-Pakistan mengisyaratkan perlunya masalah Kashmir diselesaikan secepatnya. Isu Kashmir telah muncul sejak Inggris membagi anak benua India menjadi dua negara menurut garis agama pada 1947: Pakistan dihuni mayoritas muslim dan India didominasi Hindu.

Mayoritas penduduk Kashmir--kini populasinya sekitar 20 juta jiwa--ialah muslim. Pada 1947/1948, perang India-Pakistan pertama meletus setelah suku-suku bersenjata dari Pakistan menginvasi teritori yang diperebutkan itu pada Oktober 1947.

Menghadapi pemberontakan internal dan invasi eksternal, Maharaja Hari Singh meminta bantuan tentara India dengan imbalan Kashmir akan diberikan kepada India. Ia pun menyerahkan kontrol atas pertahanan, komunikasi, dan urusan luar negeri kepada pemerintahan India. Kedua pihak setuju instrumen penyerahan Kashmir yang ditandatangani Singh akan diratifikasi dengan referendum, yang akan dilakukan setelah permusuhan berakhir.

Sejarawan berbeda pendapat tentang apakah Maharaja menandatangani dokumen itu setelah pasukan India memasuki Kashmir atau ia melakukannya di bawah tekanan militer tidak langsung. Perang terus berlangsung sampai pertengahan 1948 dan baru berakhir secara resmi pada Januari 1949 ketika PBB mengatur gencatan senjata dengan mendirikan garis gencatan senjata. Pasukan penjaga perdamaian PBB diterjunkan dan rekomendasi bahwa referendum menyangkut penyerahan Kashmir akan dilakukan sesuai kesepakatan sebelumnya. Namun, sampai sekarang referendum belum dilakukan. Garis gencatan senjata itu membagi sepertiga Kashmir di bawah kontrol Pakistan dan sisanya di bawah kendali India.

Pada 1965, untuk kedua kalinya India dan Pakistan terlibat perang menyangkut Kashmir. Dimulai setelah bentrok antara pasukan penjaga perbatasan pada April di negara bagian Gujarat, bereskalasi pada 5 Agustus ketika 30 ribuan tentara Pakistan melintasi garis gencatan senjata hingga ke Kashmir yang dikontrol India.

Unit infanteri, kendaraan lapis baja, dan pasukan udara terlibat dalam konflik yang saat itu terlokalisasi pada teater Kashmir. Namun, kemudian perang meluas. Pasukan India menyeberang perbatasan internasional di Lahore pada 6 September.

Kecamuk perang terbesar berada di sektor Sialkot tempat ratusan tank berhadap-hadapan dalam pertempuran terbuka. Hingga 22 September, kedua pihak menyetujui gencatan senjata yang diperantarai PBB, dengan kedua pihak sama-sama mempertahankan teritori yang direbut dari pihak lain.

Kendati kedua belah pihak tidak ingin perang dalam krisis saat ini--yang tidak akan menguntungkan siapa pun--eskalasi ketegangan bukan tidak mungkin akan berujung pada perang.

Maka dari itu, sudah seharusnya pemimpin India dan Pakistan mendengar seruan internasional--diwakili AS, Tiongkok, Uni Eropa, dan Rusia--agar melakukan komunikasi langsung dan menghindari segala bentuk aktivitas militer guna mendeeskalasi situasi.

Sesudah itu, isu Kashmir harus dicarikan jalan keluar secara damai. Mengambangkan isu ini sama dengan memelihara bom waktu bagi potensi perang di masa datang.

***

Halaman