Breaking News

Agar Demokrasi Kita tidak Mati

Penulis: Luthfi Assyaukanie Peneliti di Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Dosen di Universitas Paramadina, Jakarta
Pada: Selasa, 16 Apr 2019, 02:00 WIB
PERGELARAN pemilihan umum (pemilu) sejatinya bukan hanya medium untuk memilih presiden atau wakil-wakil rakyat. Yang lebih penting lagi, pemilu ialah peristiwa politik yang akan menentukan nasib demokrasi kita. Baik-buruknya masa depan Indonesia tergantung siapa yang kita pilih dalam pemilu ini.

Pilihan yang salah dalam pemilu bisa berpengaruh pada masa depan kehidupan politik kita dan demokrasi kita. Dahulu, di era 1960-an, tentara dan militer bisa dianggap sebagai pembunuh utama demokrasi. Namun kini, kebanyakan demokrasi mati di tangan rakyatnya sendiri, salah satunya lewat pemilu.

Steven Levitsky dalam bukunya yang terkenal How Democracies Die, secara gamblang menjelaskan, ‘demokrasi tidak akan mati di tangan seorang jenderal, tapi di tangan para pemimpin terpilih--presiden atau perdana menteri yang memenangi kontes kekuasaan’.

Para pemimpin terpilih itu bukan hanya presiden, melainkan juga wakil-wakil rakyat yang akan bekerja di parlemen. Di tangan merekalah masa depan suatu negara dipertaruhkan. Jika rakyat memilih kandidat yang benar, negeri ini akan aman. Sebaliknya, jika mereka memilih calon yang salah, demokrasi taruhannya.

Tebar ketakutan

Proses pembunuhan demokrasi lewat pemilu bisa berlangsung lama, tapi bisa juga berlangsung singkat. Jika kita salah memilih calon presiden, demokrasi bisa terbunuh seketika, dalam waktu singkat. Levitsky merujuk Jerman sebagai contoh bagaimana demokrasi dibunuh dengan cepat, ketika rakyat Jerman memilih Adolf Hitler sebagai pemimpin mereka. Kesalahan memilih dalam pemilu bisa berakibat fatal.

Hitler merupakan contoh ekstrem bagaimana demokrasi dibunuh lewat pemilu. Proses pemilunya cukup terbuka dan fair. Namun, situasi politik dan bagaimana para politikus memainkan situasi, itu yang krusial.

Jerman pada awal 1930-an ialah negara yang tengah memulihkan diri akibat Perang Dunia I dan berusaha menangkal dampak great depression yang melanda dunia ketika itu. Ada dua sikap yang diambil para politikus Jerman menghadapi situasi tersebut; pesimistis dan optimistis. Mereka yang pesimistis menggunakan retorika ketakutan dan ancaman asing. Sementara itu, yang optimistis menebar harapan dan membuka kerja sama dengan dunia luar.

Hitler berkampanye dengan retorika penuh pesimisme. Dia menebar ketakutan bahwa Jerman sedang terkepung dan akan bubar dalam waktu dekat. Malangnya, rakyat Jerman terpukau dengan retorika Hitler yang berapi-api. Mereka datang ke bilik suara dan memilih laki-laki itu. The rest is history.

Dalam banyak kasus, demokrasi mati perlahan-lahan, lewat proses panjang yang menyakitkan. Salah satu contohnya ialah Venezuela. Lewat pemilu, rakyat Venezuela memilih pemimpin yang salah. Hal tersebut yang membuat negeri itu kini terpuruk dalam resesi dan krisis besar. Pada 30 tahun lalu, Venezuela ialah salah satu negara demokratis di Amerika Latin.

Dekonsolidasi demokrasi
Kesalahan memilih pemimpin dalam pemilu ialah akar dari apa yang para akademisi sebut sebagai 'dekonsolidasi demokrasi'. Dekonsolidasi ialah proses demokrasi mengalami penurunan kualitas, baik pada aspek-apsek prosedural maupun aspek-aspek yang bersifat substansial.

Aspek-aspek prosedural terkait dengan penyelenggaraan negara, seperti kelancaran birokrasi dan kemudahan pengurusan administrasi. Sementara itu, aspek-aspek substansial terkait dengan hak-hak dasar warga negara, seperti jaminan kebebasan beragama, berpendapat, dan berekspresi.

Pemilu sejatinya menghasilkan pemimpin yang bisa melaksanakan dua aspek demokrasi itu. Setiap kali pemilih memasuki ruang pencoblosan, hal dasar yang mereka harus pertanyakan ialah apakah capres atau caleg yang akan mereka coblos mampu mengelola pemerintahan dan mampu menjamin hak-hak dasar mereka.

Kegagalan dalam memilih pemimpin ialah awal dari proses memburuknya demokrasi. Memilih pemimpin yang salah akan menciptakan banyak persoalan, dari ketidakpercayaan masyarakat karena pngelolaan negara yang kacau hingga frustrasi dan sikap-sikap agresif yang bisa berujung pada konflik sosial.

Gejala paling awal dekonsolidasi ialah ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pemimpinnya. Gejala itu tengah dihadapi negara-negara maju yang selama ini dikenal sebagai negara demokratis, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
Penelitian Roberto Stefan Foa dan Yascha Mounk (The Democratic Disconnect, 2016) terhadap negara-negara demokratis di dunia, mengungkapkan faktor ketidakpercayaan masyarakat pada elite dan institusi politik sebagai prekursor dari kepercayaan mereka terhadap demokrasi.

Mulanya, masyarakat atau warga bersikap kritis pada pemerintah dan elite politik. Namun lama-kelamaan, sikap kritis itu meningkat menjadi sikap apatis, bukan hanya pada institusi politik, melainkan juga pada demokrasi. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada demokrasi sebagai sistem politik yang ideal.

Amerika Serikat merupakan contoh paling fenomenal dalam studi tentang dekonsolidasi. Ketidakpercayaan masyarakat pada partai politik dan sikap apatis mereka pada politisi menjadi salah satu sebab kemenangan Donald Trump. Pria ini menang bukan karena didukung banyak orang, melainkan karena orang yang membencinya tak peduli politik dan tak mau datang ke bilik suara.

Apa yang terjadi di Amerika Serikat bisa terulang di Indonesia atau di mana saja. Itu terjadi jika para pemilih tidak peduli dengan politik dan tak peduli siapa yang akan menjadi pemimpin di negeri ini.

***

Halaman