Breaking News

Garis Akhir Pemilu 2019 dan Perdebatan Pemantau Luar Negeri

Penulis: Fadli Ramadhanil, Peneliti Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)Pada: Sabtu, 06 Apr 2019, 10:35 WIB


MENJELANG hari pemungutan suara, ruang publik semakin penuh sesak dengan persiapan Pemilu 2019 dan 'perseteruan' para peserta pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu sedang berupaya untuk memastikan setiap detail tahapan pelaksanaan pemilu berjalan tepat waktu. Selain memastikan tahapan pemilu berjalan tepat waktu, penyelenggara pemilu juga dituntut untuk bekerja secara profesional.

Profesionalitas penyelenggara pemilu ini yang akan menumbuhkan kepercayaan publik kepada lembaga penyelenggara pemilu. Jika lembaga penyelenggara pemilu dipercaya, transisi kepemimpinan Indonesia dapat berjalan dengan damai. Di tengah upaya penyelenggara pemilu yang terus bekerja, para peserta pemilu semakin menghadirkan kompetisi yang makin keras.

Ibarat sebuah perlombaan lari jarak jauh, minggu awal April ini ialah 400 meter terakhir bagi para kontestannya. Semua peserta pemilu akan mengambil pilihan sprint menuju garis finis yang akan diselesaikan pada 17 April 2019. Di dalam 400 meter terakhir ini pula tidak jarang kecurigaan antarkontestan, termasuk kecurigaan kepada penyelenggara pemilu sering dimunculkan peserta pemilu.

Sebagai sebuah kompetisi, kecurigaan ini dinilai sebagai sebuah hal yang wajar. Namun, setiap kecurigaan dan prasangka itu haruslah disampaikan dengan detail fakta dan disalurkan melalui mekanisme yang sudah disiapkan dalam hukum pemilu (electoral law) Indonesia.

Kepercayaan kepada setiap institusi yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu harus dijaga. Apabila terdapat ketidakprofesionalan yang dilakukan lembaga tersebut, haruslah diselesaikan dengan mekanisme hukum, agar kepercayaan setiap orang kepada penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan tetap terpelihara.

Pemantau pemilu luar negeri
Di tengah persaingan yang kian tajam antarpeserta pemilu, hadir narasi yang disampaikan salah satu tim kampanye peserta pemilu untuk mengundang pemantau pemilu dari luar negeri.

Keinginan itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja, jika pengundangan pemantau pemilu dari luar negeri itu dinarasikan untuk mengajak negara sahabat atau organisasi pemantau pemilu internasional melihat Indonesia melaksanaan pemilu secara serentak untuk pertama kalinya. Namun, keinginan untuk mengundang pemantau pemilu dari luar negeri itu diikuti dengan argumentasi bahwa keberadaan mereka penting karena Pemilu 2019 ini sudah terjadi banyak kecurangan dan berpotensi semakin banyak jika tidak dipantau pemilu dari luar negeri.

Pada titik ini, ada hal yang penting untuk diluruskan terkait dengan keberadaan pemantau pemilu, termasuk pemantau pemilu dari luar negeri. Keberadaan pemantau pemilu pada prinsipnya ialah ruang partisipasi bagi masyarakat untuk ikut serta memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Sejalan dengan itu, keberadaan pemantau pemilu juga diharapkan memperbanyak mata dan telinga serta memperpanjang kaki lembaga penegak hukum pemilu.

Pemilu Indonesia dilaksanakan di kondisi geografis yang sangat luas dan beragam. Belum lagi jumlah pemilih yang mencapai 192 juta orang serta peserta pemilu yang banyak. Oleh sebab itu, perlu partisipasi masyarakat, termasuk pemantau pemilu guna ikut memastikan tahapan pemilu tidak dilaksanakan secara suka-suka oleh mereka yang berkontestasi.

Setiap pemantau pemilu, apalagi pemantau pemilu dari luar negeri, harus diakreditasi lembaga pengawas pemilu. Ada beberapa hal prinsip yang harus dipenuhi lembaga penyelenggara pemilu.

Beberapa di antaranya kepastian bahwa mereka dalam melakukan aktifitas pemantauan pemilu akan memosisikan diri sebagai pihak yang netral dan bukan bagian dari tim pemenangan dari salah satu peserta pemilu. Termasuk juga soal sumber dana, pengalaman memantau pemilu, serta wilayah yang akan dipantau. Namun, perlu diingat, keberadaan pemantau pemilu, sesuai dengan terminologinya, ialah memantau proses pemilu.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan pemantau, baik oleh pemantau yang dalam bentuk organisasi, perseorangan, dalam negeri, maupun dari luar negeri, akan mendokumentasikan apa yang mereka lihat. Lalu, jika ada penyimpangan, tindak lanjutnya tetap mesti melalui mekanisme penanganan pelanggaran pemilu yang berlaku di Indonesia.

Satu pintu

Dalam konteks pemilu di Indonesia, seluruh pelanggaran pemilu diproses melalui satu pintu, yakni lembaga pengawas pemilu. Setiap jenis pelanggaran, baik itu pelanggaran administrasi pemilu maupun tindak pidana pemilu, proses awalnya tetap melalui rumah Bawaslu.

Oleh sebab itu, keberadaan pemantau pemilu dari luar negeri tidaklah dapat disederhanakan hubungannya dengan memastikan kecurangan pemilu yang terjadi di Indonesia dapat dihentikan. Lagi pula, dengan atau tanpa pemantau pemilu dari luar negeri, setiap pelanggaran pemilu itu wajib ditindaklanjuti dan diproses pengawas pemilu. Bahkan, pengawas pemilu untuk memproses sebuah pelanggaran pemilu tidak perlu menunggu laporan dari pemantau, masyarakat, atau peserta pemilu.

Dalam fungsinya melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu, lembaga pengawas pemilu bisa menemukan sendiri sebuah dugaan pelanggaran dan langsung menindaklanjutinya. 


Oleh sebab itu, jika memang proses pelaksanaan pemilu berkelindan dugaan kecurangan dan penanganan dugaan kecurangan itu macet di Bawaslu, jawaban dari semua itu bukanlah memaksakan pemantau pemilu dari luar negeri hadir di Indonesia. Termasuk juga ada dugaan ketidaknetralan aparatur keamanan dan aparatur sipil negara yang harusnya netral, tetapi terlibat dalam kepentingan pemenangan, mekanisme penyelesaian, dan penanganannya sudah ada di kerangka keadilan pemilu di Indonesia.

Oleh sebab itu, ada sesuatu yang perlu ditinjau ulang ketika menjadikan keberadaan pemantau pemilu dari luar negeri sebagai indikator Pemilu 2019 sudah berjalan baik dan demokratis.

Selain itu, dari aspek organisasi pemantau pemilu dari luar negeri, sebagai organisasi yang independen, pasti memiliki indikator tersendiri untuk menentukan sikap, apakah akan memantau pemilu di sebuah negara atau tidak. Artinya, tidak perlu melihat keberadaan pemantau dari luar negeri sebagai sesuatu prasyarat kita untuk percaya terhadap proses pemilu.

Jika memang banyak lembaga yang bertanggung jawab untuk penegakan keadilan pemilu tidak bekerja konsisten, inilah titik soal yang harus didorong untuk diselesaikan.

Lembaga penyelenggara pemilu semacam KPU, Bawaslu, dan TNI-Polri harus menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi. Keraguan masyarakat terhadap tidak bekerjanya lembaga penegak hukum harus dijawab secara cepat. Tidak boleh satu pun pelanggaran pemilu dibiarkan berlalu begitu saja.

***

Halaman