Breaking News

Pilpres 2019 dan Masa Depan Pendidikan Politik

Penulis: Hodari Mahdan Abdalla Pengajar di Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDemPada: Senin, 08 Apr 2019, 06:45 WIB


PESTA demokrasi 2019 akan segera digelar dalam hitungan hari. Kampanye sudah berlangsung dan kedua kubu yang hendak merebut kursi kepresidenan, ibarat petinju telah memasuki ring pertandingan. Mereka saling mengeluarkan jurus terbaiknya. Hanya menunggu beberapa ‘ronde’, pemenang akan segera ditentukan.

Namun, ada satu hal yang sangat disayangkan. Narasi politik yang dibangun sama sekali jauh dari harapan publik. Setiap kubu sampai sekarang belum juga menawarkan visi dan misi yang jelas. Hanya umbaran sensasi yang terus-menerus diproduksi. Kita melulu disuguhi tontonan membosankan, percakapan politik tanpa gagasan.

Pesta demokrasi atau democrazy

Sistem demokrasi memang menghendaki dialog terbuka berlangsung. Perbedaan pendapat itu wajar dan bahkan dibutuhkan. Tak bisa disebut sebuah negara demokratis bila tanpa kehadiran oposisi. Kehadiran opisisi di sini penting, yakni sebagai kontrol atas kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa.

Namun yang terjadi di Indonesia, setidaknya kalau kita melihat narasi politik yang dibangun selama menjelang pilpres ini, perdebatan yang muncul ke permukaan jauh dari substansi. Bahkan, kalau boleh dikatakan, sangat mengancam kesehatan demokrasi itu sendiri.

Kenapa? Pertama, demokrasi yang sehat selalu mengandaikan perdebatan yang sehat pula.

Perdebatan yang sehat ialah pertarungan argumentasi yang berdasarkan pada data valid dan penggunaan akal sehat. Namun, realitas menunjukkan fakta sebaliknya. Hanya bersifat retorik. Bahkan, terkadang tak dapat membedakan antara mencela dan kritik, seperti munculnya fenomena cebong dan kampret.

Data dan akal yang digunakan hanya untuk menjatuhkan satu sama lain demi merebut persepsi publik. Persis seperti cerita kaum Sofis di Yunani, abad ke-5 SM.

Kedua, demokrasi yang sehat memang memberikan kebebasan berpendapat sebebas-bebasnya. Namun, kebebasan ini justru dimanfaatkan sebagai ladang basah untuk menabur hoaks dan ujaran kebencian (hate speech) yang justru kontra produktif dengan spirit demokrasi itu sendiri.

Bahkan, kedua isu inilah yang mendominasi wacana publik belakangan ini. Suka tidak suka, kubu Prabowo-Sandi (sebagai penantang) terbukti kerap memainkan isu tersebut untuk menghajar lawan. Sebagai petahana, kubu Jokowi-Amin yang ingin lanjut dua periode, tentu melakukan pertahanan dan bahkan serangan balik. Namun disayangkan, dalam melakukan serangan balik, menurut saya, mereka terpancing strategi permainan lawan.

Terbukti sampai hari ini, mereka lebih sibuk menanggapi umpanan hoaks dan hate speech lawan ketimbang menyusun visi-misi secara serius. Belum terlihat terobosan baru apa yang akan dilakukan.

Ketiga, demokrasi yang sehat selalu mengandaikan percakapan politik yang mengedepankan kepentingan dan aspirasi rakyat. Berasal dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuatan), kekuatan demokrasi mestinya ialah kedaulatan rakyat. Namun bagaimana akan berbicara kedaulatan rakyat, bila aspirasi mereka hanya dikapitalisasi demi suksesi kampanye. Rakyat tak lebih hanya sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan para politikus setiap kali jelang pemilu, termasuk pada pilpres kali ini.

Keempat, demokrasi yang sehat selalu mengandaikan bahwa rangkaian proses menuju pemilu termasuk pilpres tak hanya diterjemahkan sebagai kontestasi perebutan kekuasaan. Lebih dari itu juga sebagai referensi riil untuk sebuah pendidikan politik karena pemilu ialah tangga terakhir untuk mencapai puncak dari kerja-kerja politik, yakni kekuasaan yang dapat melahirkan kebijakan.

Kerja-kerja pemenangannya pun akhirnya menjadi penting dipelajari sebab di situlah sejatinya tecermin bagaimana kerja-kerja politik dilakukan. Namun, melihat pilpres kali ini dengan berbagai persoalan yang melimpah, kita mesti mempertanyakan ulang, pendidikan politik apa yang dapat kita petik.

Melihat empat masalah tersebut, sebenarnya kita hendak merayakan pesta demokrasi atau pesta democrazy? Sebuah pesta yang dirayakan dengan kecerdasan atau kegilaan?

Pendidikan politik dan peran partai
Potret narasi kampanye pada pilpres kali ini tak lain sebagai cerminan bagaimana pendidikan politik diselenggarakan selama ini. Maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan perdebatan retorik yang mendominasi ruang percakapan politik belakangan merupakan bukti nyata bahwa pendidikan politik kita belum berhasil, baik di kalangan politikus maupun masyarakat umum.

Para politikus tampak lebih mengedepankan hasrat politiknya daripada persoalan publik. Sementara itu, mayoritas publik cenderung emosional gagal menjadi pemilih rasional sehingga mudah terbakar isu-isu miring yang sengaja diproduksi.

Masalah ini tentu tak dapat dianggap sepele. Bila budaya politik semacam ini terus dibiarkan, bukan tak mungkin masa depan demokrasi kita menjadi taruhannya. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan politik penting untuk terus dipacu. Pada titik inilah partai politik seharusnya mengambil peran aktif.

Untuk memainkan peran itu, terdapat contoh menarik seperti yang dilakukan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Pada 2017, partai yang mengusung gagasan restorasi ini mendirikan kampus politik, Akademi Bela Negara (ABN).

Gagasan awal pembentukannya dilatarbelakangi sebuah fenomena politik kita yang belakangan kian tak dapat dicerna akal, yakni para politikus yang hanya umbar janji, korupsi, dan praktik-praktik ketidakadilan lainnya. Puncaknya, meletusnya kasus Ahok, yang mana politik identitas semakin menguat.

Kampus itu mendidik kader-kader tunas dan para politikus dari berbagai pelosok negeri. Materi yang disampaikan bukan sekadar strategi pemenangan. Kampus itu didedikasikan bukan hanya untuk mendongkrak perolehan suara (baca: elektabilitas partai). Lebih dari itu juga untuk menanamkan, pertama, nilai-nilai kebangsaan. Kedua, cita-cita politik para pendiri bangsa. Ketiga, ideologi partai. Keempat, ilmu tentang kepartaian. Kelima, filosofi kepribadian.

Materi itu disampaikan karena NasDem sadar bahwa kader partai harus menguasai tiga hal. Pertama ihwal kepartaian tentunya, dari bagaimana menjalankan mesin partai, menjaga ideologi, hingga strategi mendulang suara.

Kedua, kader juga harus memahami ihwal kebangsaan. Bagaimanapun menjadi politikus yang baik ialah yang punya semangat kenegarawanan. Ketiga, materi filosofi kepribadian diberikan karena sebagai politikus, kader juga harus memiliki skill kepemimpinan.

Dengan model seperti ini, diharapkan nantinya masa depan pendidikan politik terus mengalami kemajuan. Itu karena tanpa peran pendidikan politik, kaderisasi tak lebih hanya proses pengumpulan ‘kardus-kardus’ kosong yang mudah ditenteng ke sana sini. Politikus yang mudah ikut arus pragmatisme. Naudzubillah.

***

Halaman