Breaking News

Politik Dagang Sapi

Penulis: Adi Prayitno Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, Direktur Eksekutif Parameter Politik IndonesiaPada: Rabu, 10 Apr 2019, 04:30 WIB


AROMA tak sedap politik dagang sapi di Pilpres 2019 perlahan mulai terkuak ke permukaan. Pemicunya didasarkan pada pengakuan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Hashim Djojohadikusumo yang mengklaim kursi menteri kabinet telah dibagi ke parpol pengusung andai Prabowo Subianto menang pilpres. Sontak saja banjir kecaman berdatangan dari berbagai penjuru arah sebab praktik politik semacam ini sudah lama ditinggalkan karena menggerogoti esensi demokrasi.

Secara sederhana politik dagang sapi lazim didefinisikan sebagai praktik politik transaksional jual beli kekuasaan sebagai imbalan dukungan yang diberikan parpol atau elite bagi capres tertentu dalam pemilu.

Biasanya, pola relasi yang dibangun berdasarkan kepentingan taktis pragmatis jangka pendek. Prinsip utamanya tentang bagaimana cara mendapatkan dan mengakumulasi kekuasaan politik.

Tentu saja isu politik dagang sapi kian menambah hiruk-pikuk suasana pilpres yang sangat emosional. Publik terperanjat karena praktik ini terbukti menodai idealisme demokrasi yang susah payah dibangun bersama, yakni batu bata bangunan kehidupan politik kebangsaan yang didesain secara rasional guna merawat keajekan berdemokrasi tanpa transaksi politik apa pun.

Mungkin saja pengumuman jatah kursi menteri diniatkan untuk mengonsolidasi dukungan parpol pengusung. Minimal ada garansi jika Prabowo Subianto menang karpet merah akan terbentang luas bagi PKS, PAN, dan Demokrat. Semacam privilege bagi mereka yang susah payah ikut memenangkan pertarungan, tapi publik menyikapi lain. Praktik bagi-bagi kekuasaan sebelum pilpres berkonotasi negatif dan busuk.

Nasi sudah menjadi bubur. Tak perlu menangisi susu yang sudah tumpah. Aurat politik dagang sapi telanjur telanjang dipertontonkan. Publik kadung menghakimi pembagian jatah menteri bagian dari politik transaksional, bukan politik adu gagasan seperti yang digembar-gemborkan selama ini. Klarifikasi dan pembelaan lainnya sebatas retorika manis untuk mengaburkan substansi persoalan.

Pada ujung spektrum lain, kubu penantang terkesan mendahului kehendak Tuhan seolah sudah menang pemilu. Satu prediksi fatal tak terukur karena semua rilis survei kredibel memenangkan Jokowi dengan selisih elektabilitas dua digit di kisaran angka 15% hingga 20%. Dalam logika survei, selisih dua digit dalam rentang waktu tersisa hitungan hari sangat sulit bagi Prabowo menang pilpres. Butuh keajaiban spektakuler.

Kubu penantang mungkin lupa bahwa banyak kisah perang besar di dunia yang berakhir tragis karena pasukan tempurnya sibuk berebut harta rampasan (ghonimah) sebelum perang usai. Efeknya luar biasa. Bukan hanya kalah perang, melainkan juga hancur lebur dilumat musuh. Pilpres sudah memasuki fase kampanye krusial yang mestinya dijadikan momentum menambal elektabilitas yang kedodoran. Bukan malah sibuk berbagi jatah kursi menteri.

Basis koalisi

Steven B Wolinetz dalam Beyond the Catch All Party (2002) menganalisis tiga tipologi orientasi parpol dalam berkoalisi. Pertama, koalisi berbasis pada kesamaan asas perjuangan dan kebijakan partai (the policy seeking party).

Fokus orientasi koalisinya didasarkan pada eksplorasi kebijakan politik populis bukan berebut jabatan politik. Isu yang dikemukakan berkelindan dengan kebutuhan dasar hidup rakyat, seperti harga sembako murah, pertumbuhan ekonomi, akses terhadap dunia kerja, stabilitas harga, dan lain sebagainya.

Kedua, koalisi yang berorientasi perolehan suara maksimal (the vote seeking party). Dasar koalisi difokuskan mengejar suara sebanyak mungkin demi kepentingan elektoral. Anatomi kekuatan politik dikapitalisasi untuk mendulang dukungan. Mulai penyusunan struktur tim kampanye, performa isu, hingga pola kerja pemenangan dikerahkan sekedar mengejar target suara mayoritas.

Ketiga, koalisi yang tujuan utamanya mengejar jabatan publik (the office seeking party). Koalisi semacam ini tak peduli dengan diskursus isu populis yang dikehendaki rakyat. Justru yang mengemuka bagaimana melakukan barter politik dengan kandidat yang diusung. Pada level inilah rasionalitas politik mulai tergadaikan. Tak peduli visi misi dan program kerja kandidat yang penting kepastian jatah kekuasaan.

Secara normatif, model kolisi ideal seharusnya berbasis kesamaan isu, program kerja, dan kebijakan membumi. Terutama menyangkut segala hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, praktik politik dagang sapi yang berorientasi transaksi kekuasaan hanya menjadi benalu demokrasi yang mesti diamputasi.

Padahal, rakyat menanti program kerja solutif yang ditawarkan kubu penantang tentang potret Indonesia 5 tahun mendatang. Selama ini diskursus dan isu politik yang ditawarkan masih belum jelas, utopis, dan sukar ditangkap konsep operasionalnya.

Paradoks
Fenomena politik jual beli kekuasaan menjadi paradoks di tengah konsolidasi demokrasi yang makin kuat mengakar. Dalam banyak hal, perkembangan demokrasi cukup menjanjikan. Bukan hanya soal jaminan kebebasan berpendapat dan berserikat yang berlimpah ruah, melainkan juga kesempatan semua kalangan memiliki kesempatan sama untuk menjadi calon pemimpin masa depan.

Belum pernah ada dalam sejarah demokrasi di Indonesia bahwa ‘orang biasa’ bisa menjadi pemimpin. Ini ialah berkah demokrasi yang patut disyukuri. Namun di sisi lain, masih banyak hal yang perlu diratapi karena buah demokrasi tak selalu berbuah manis. Masih saja ada upaya merusak kualitas demokrasi dengan politik transaksional. Belum lagi soal penggunaan politik identitas secara berlebihan yang berimplikasi pada terbelahnya rakyat.

Mestinya, kubu penantang lebih mengedepankan program kerja yang jauh lebih menjanjikan demi meraup dukungan. Misalnya, soal solusi mengurangi kemiskinan, akses mudah terhadap pendidikan lanjut, kesehatan, dan kesejahteraan. Isu semacam ini relatif membumi dari sekadar mengkritik petahana tanpa solusi terukur.

Publik yang kian rasional menanti gebrakan nyata dari kubu penantang untuk membawa Indonesia maju dan berkeadilan. Tentu yang diinginkan bukan semata jargon retoris tak berpijak pada realitas faktual, melainkan narasi program kerja solutif dan lebih operasional untuk memberikan kepastian klaim kehidupan lebih baik.

Sementara itu, Jokowi sebagai petahana bukan hanya sukses mempertahankan kepuasan publik atas semua capaian kinerjanya, melainkan juga mampu menawarkan program kerja yang lebih konkret dengan tambahan tiga kartu sakti. Itu artinya, Jokowi begitu serius membenahi sejumlah sektor yang selama ini belum maksimal.

Akhirnya, praktik tak sedap politik dagang sapi mengancam kualitas pemilu karena politik diringkus seolah sekadar memperoleh kekuasaan. Padahal, begitu banyak bangunan diskursus, wacarana, dan isu yang bisa ‘diolah’ untuk mendapatkan simpati rakyat, bukan malah mengumbar syahwat kekuasaan berlebihan.

***

Halaman