Breaking News

Saatnya Rekonsiliasi

Penulis: Lely Arrianie Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu, Ketua Program Magister Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta
Pada: Sabtu, 20 Apr 2019, 01:40 WIB 
DI atas kertas hitung cepat (quick count) Jokowi-Amin memang telah menang, tapi tentu saja tidak bisa diklaim sudah menang karena penghitungan kertas suara yang diakui ialah perhitungan nyata atau real count. Namun, bukan itu masalah sesungguhnya, melainkan terulangnya peristiwa pascapenghitungan cepat saat Pilpres 2014.

Saat itu hampir semua lembaga survei (yang memiliki kredibilitas), hasil penghitungannya menunjukkan kemenangan Jokowi-JK, tapi ada satu lembaga survei yang penghitungannya menunjukkan kemenangan Prabowo.

Hingga saat itu, klaim kemenangan terjadi di dua kubu. Bahkan, sempat-sempatnya Prabowo pun bersama Hatta yang menjadi pasangaannya saat itu langsung sujud syukur dan kita seolah memiliki dua presiden di saat yang bersamaan.

Hari ini, pascahitung cepat Pilpres 17 April 2019, peristiwa itu terulang lagi, ketika hampir semua lembaga survei kredibel juga menyajikan hasil yang sama yang menunjukkan kemenangan Jokowi-Amin rata rata di angka 54% dan Prabowo –Sandi sekitar 45%, tiba tiba Prabowo tanpa didampingi Sandiaga Uno melakukan konferensi pers yang intinya membantah dan tidak menerima hasil hitung cepat semua lembaga survei itu.

Di pihak lain, Jokowi di dampingi Amin juga melakukan konferensi pers yang intinya meminta pendukungnya bersabar menunggu penghitungan resmi KPU sambil menyisipkan ucapan terima kasih kepada semua komponen penyelenggara Pemilihan Umum Pileg dan Pilpres 2019.

Tentu saja apa yang diungkapkaan Prabowo dalam konferensi pers itu serta-merta membuat pendukungnya menjadi ramai kembali di media sosial. Mereka yang semula tampak ikhlas dan mengunggah hal positif sambil mengucapkan selamat kepada Jokowi-Amin seolah menarik kembali rasa ikhlas mereka. Kemudian mengunggah hal-hal yang ikut mempertanyakan kredibitas lembaga survei dan hasil hitung cepat yang mereka lakukan. Saling berjawab pantun pun berlanjut, media sosial makin ingar bingar kembali.

Sebenarnya, sekeras apa pun perbedaan yang dimunculkan dalam kontestasi Pilpres 2019 ini, setinggi apa pun perbedaan antarpendukung, semua pendukung itu disatukan dalam kaidah budaya yang sama.

Pascapengumuman hasil hitung cepat lembaga survei di berbagai media mainstream, hampir semua pendukung menarik diri dari perbincangan yang terkait dan memantik konflik, ada gambaran kesedihan dan kegembiraan yang mampu meredam bisingnya pertukaran komunikasi terkait dengan politik di media sosial.

Para pendukung 01 tampak hati-hati menuliskan quote dalam unggahan mereka, meski merasa menang. Sebaliknya, para pendukung 02 juga tampak bijak menyikapi semua pengumunan lembaga survei itu dengan mengucapkan selamat dan menganggap itu semua sebagai takdir Tuhan.

Namun, semua itu tidak berlangsung lama, menjelang magrib, Prabowo didampingi para tim suksesnya mengadakan konferensi pers. Gayung pun bersambut, para pendukungnya mulai menggoreng isu bahwa pelaksanaaan pemilu tidak berjalain fair. Itu karena banyak pendukungnya yang tidak bisa mencoblos, banyak kertas suara yang rusak, dan bahkan mengumumkan hasil hitung cepat dan exit poll internal menunjukkan kemenangan sebaliknya.

Persis apa yang pernah dinyatakan Shimmanoff bahwa jika seseorang sedang bermain bridge dan ia ialah pembagi kartunya, orang itu harus mengajukan penawaran lebih dahulu. Seolah ingin memantik argumen pendukungnya, Prabowo menawarkan pertentangan atas hasil hitung cepat lembaga lembaga survei itu dengan menyatakan bahwa hasil hitung cepat lembaga survei internal kubu 01 justru menyajikan hasil kebalikan dari semua lembaga survei itu dan Prabowo-Sandi-lah yang menang.

Tentu saja apa yang dinyatakan Prabowo tidak bisa diabaikan untuk tidak memiliki respons dari pendukungnya. Konferensi pers itu ialah pertukaran pesan politik yang tentu saja diharapkan Prabowo bukan sekadar membuat senang para pendukungnya, melainkan juga memancing perlawanan linier terhadap apa pun yang seolah menempatkan Prabowo-Sandi dalam kapasitas yang kalah.

Prabowo mengabaikan realitas panggung pertunjukan politiknya. Kata-katanya dan para tim suksesnya yang selalu mengatakan akan menerima apa pun takdir Tuhan dimentahkan kembali oleh konferensi Pers itu. Seolah ia hanya bisa dikalahkan kecurangan.

Prabowo barangkali lupa bahwa terlepas dari keberagaman manusia, ada banyak kesamaan yang sering kali membuat manusia dipersatukan pilihan, realitasnya sebanyak banyaknya pendukung prabowo-Sandi dipentas pertunjukan kampanye, selalu diimbangi sama banyaknya pendukung pertunjukan kampanye Jokowi-Amin. Bahkan, saya dalam pengamatan panjang kontestasi Pilpres 2019 ini melihat banyaknya ‘pemilih diam’ (silent voters) yang ikut mendukung Jokowi, tapi tidak ingin dan tidak mampu menunjukkan dukungannya, terutama di media sosial.

Komunikasi itu berlangsung dalam sebuah dunia yang jelas-jelas objektif. Terdiri atas diskursus, pembicara, audiensi, dan respons. Artinya, apa pun alasannya, kosakata yang digunakan Prabowo untuk menampilkan diskursus konflik dalam konferensi pers itu kembali membelah masyarakat yang semula mungkin pelan-pelan bisa berangkulan kembali.

Padahal, menurut Cherwitz dan Hikins; komunikasi yang dianggap membangun realitas tidak dapat dipahami tanpa acuan pada realitas itu sendiri. Jadi, agak sulit bagi Prabowo untuk menerima realitas penghitungan ilmiah lembaga survei karena acuannya bukan pada realitas suara yang diberikan rakyat di bilik suara, melainkan pamer kekuatan di lapangan dan panggung kampanye.

Genre yang ditampilkan Prabowo dalam konferensi pers itu, menghalangi proses rekonsiliasi antara pendukung yang sebetulnya bisa dimulai meski belum ada ketetapan resmi dari KPU, tapi alih-alih mengikuti pikiran Thomas Lindolf tentang interpretasi media karena pesan politiknya menyebar di berbagai media, termasuk media sosial. Prabowo lalai dan abai menjadikan dirinya sebagai perekat kebangsaan yang ‘diam sesaat’ untuk membaca kepentingan bangsa di atas semua kepentingan kekuasaan yang ingin diraihnya.

Jika Lindolf menampilkan tiga genre dalam tiap interpretasi penyampaian pesan lewat media, baik genre isi, genre interpretasi, dan genre tindakan sosial, ketidakmampuan Prabowo mengelola isu penghitungan cepat hasil pilpres itu bisa menyebabkan tindakan sosial yang merugikan dirinya.

Gegap gempita pilpres yang seharusnya dibungkus dalam kontemplasi kebangsaan dan sikap kenegaraan seorang tokoh seperti Prabowo ternodai ketidakingintahuannya dalam membaca konflik panjang yang melelahkan publik, sepanjang kontestasi pilpres ini.

Sayang sekali memang, saatnya rekonsialiasi pun tampaknya harus menunggu kearifan seorang Prabowo Subianto yang katanya ingin menyejahterakan dan memakmurkaan rakyat dengan akal sehat yang menjadi slogannya tampaknya belum akan terwujud, kecuali jika dia berkuasa, barangkali itu yang ada dibenaknya.

Namun, menunggu Prabowo untuk mengajak rakyat tenang sambil menunggu hasil resmi penghitungan suara dari KPU juga seperti mimpi bagi kita semua yang berharap rekonsiliasi ini segera terjadi atau Prabowo tidak rela rakyat kembali merajut kasih sebagai sesama anak negeri.

***

Halaman