Breaking News

Gerakan Salafi dan Demokrasi

Penulis: Sunarwoto Pengajar Pascasarjana UIN Yogyakarta dan Peneliti Gerakan Salafi di IndonesiaPada: Selasa, 30 Apr 2019, 06:00 WIB

TINGKAT partisipasi Pemilu 2019 menggembirakan, yakni lebih dari 80%. Isu tentang tingginya tingkat golongan putih (golput) tidak terbukti. Hal lain yang menarik ialah keikutsertaan pihak-pihak yang sebelumnya menolak pemilu dan demokrasi.
Laporan penelitian CRCS Yogyakarta (2019) yang baru saja dirilis menunjukkan banyak kontestan yang ikut pemilu legislatif berasal dari orang-orang yang berpaham jihadis yang menolak demokrasi, termasuk sistem pemilihan umum. Mereka berubah menjadi aktor dalam politik demokrasi. Hal ini tentu bisa ditafsirkan beragam.
Pertama, mereka telah mengubah pendirian soal keharaman demokrasi menjadi halal dari sudut pandang keagamaan. Bisa juga, kedua, mereka tetap meyakini keharaman demokrasi, tetapi mengikuti alur demokrasi dengan tujuan merebut kekuasaan dan mengubah negara Pancasila menjadi sistem Islam, baik negara Islam ataupun khilafah secara khusus.
Dalam tulisan ini, saya tidak mengikuti kedua tafsiran tersebut. Saya mengajukan argumen bahwa partisipasi kelompok-kelompok Islam yang antidemokrasi dalam pemilu tidak bisa dilepaskan dari semakin kuatnya demokrasi dan negara-bangsa. Saya akan menjelaskan argumen saya ini dengan secara khusus menganalisis perkembangan gerakan Salafi di Indonesia dalam lima tahun terakhir.
Salafi dan pemilu
Sebagaimana jihadis, Salafi juga menolak demokrasi dan unsur-unsurnya, seperti pemilu karena buatan manusia. Di Indonesia belum ada Salafi yang menjadi anggota legislatif atau mendirikan partai secara khusus, seperti kasus Mesir melalui Parti al-Nour dan Tunisia melalui Partai al-Nahdah.
Namun, pada Pemilu 2014, banyak Salafi di Indonesia ikut pemilu. Harian Republika (24/5/2014) melansir bahwa beberapa ustaz Salafi mempromosikan pemilu dan mendukung salah satu kandidat presiden. Situs Tirto.id melansir berita bahwa pada Pemilu 2019 ini di tempat pemungutan suara (TPS) dekat radio Rodja di Cileungsi, Bogor, banyak Salafi yang turut mencoblos.
Pada 2018, Dewan Pimpinan Pusat Al-Irsyad lewat surat bernomor 004/DFPA/VI/1439 mengeluarkan fatwa kebolehan ikut pemilu berdasarkan fatwa-fatwa para syekh Salafi Arab Saudi, seperti Bin Baz dan Salih Fauzan al-Fauzan.
Ikut pemilu diperbolehkan, menurut fatwa itu, berdasarkan kaidah fikih irtikab akhaff al-dararain (memilih yang paling ringan dari dua kemudaratan). Mereka memandang bahwa ikut pemilu akan mengurangi akibat-akibat buruk sistem demokrasi. Pemilih harus memilih pemimpin yang membawa maslahat. Di sinilah alasan ancaman terhadap Islam diletakkan. Mereka memandang Islam sedang terancam sehingga mereka perlu memenangkan kandidat yang membela Islam.
Paradoks gerakan Salafi
Penolakan Salafi terhadap demokrasi berbenturan dengan doktrin Salafi tentang keharusan taat kepada ulil amri (penguasa). Kaum jihadis menolak ketaatan kepada penguasa karena bukan ulil amri, yakni tidak menerapkan Islam secara kaffah dan malah mengikuti sistem demokrasi.
Kaum Salafi memandang ulil amri sebagai pemerintah yang berkuasa sekalipun tidak menjalankan syariat Islam secara kaffah. Selagi muslim bebas menjalankan perintah agama, wajib hukumnya menaati pemerintah. Keikutsertaan Salafi dalam berbagai program pemerintah menunjukkan mereka mengakomodasi negara. Akomodasi itu merupakan wujud nyata ketaatan terhadap ulil amri.
Di sisi lain, Salafi menolak konsep-konsep negara-bangsa (nation-state) yang dianut Indonesia, seperti demokrasi dan nasionalisme. Mereka absen dari berbagai demonstrasi jalanan karena dipandang berasal dari nonmuslim. Mereka menolak jargon hubb al-watan min al-iman (cinta tanah air sebagian dari iman) karena Islam tidak mengajarkan kesetiaan yang bersifat partisan (ta'assub) seperti nasionalisme. Kecintaan harus diberikan hanya kepada Allah.
Salafi yang berubah
Salafi terbagi menjadi kelompok-kelompok. Salafi di Indonesia umumnya ialah Salafi 'puris' (purist), selain kelompok jihadis yang relatif sedikit. Seperti kata Quintan Wiktorowicz (2006), Salafi puris fokus pada pencucian diri (tasfiyah) dan pendidikan (tarbiyah), dan menghindari keterlibatan urusan politik.
Mereka tidak ikut pemilu. Namun, di Indonesia mereka semakin terlibat urusan politik dengan ikut pemilu. Lalu, apakah Salafi di Indonesia berubah? Joas Wagemakers (2016) memerinci Salafi puris atau dalam istilah dia, quietist, menjadi tiga. Pertama, Salafi puris yang menjauhi sepenuhnya dunia politik (alooftist). Kedua, Salafi puris yang loyal kepada pemerintah dan mendukung program-program pemerintah (loyalists). Terakhir, Salafi puris yang bahkan mempropagandakan loyalitas kepada pemerintah sebagai bagian iman dan kewajiban menaati ulil amri.
Menurut amatan saya, setidaknya sejak 2014, gerakan Salafi di Indonesia berubah. Kaum Salafi puris menjadi semakin 'politis' dengan ikut proses demokrasi. Mereka juga ikut program-program pemerintah, seperti adopsi kurikulum, dan imunisasi. Kendati mengikuti fatwa para ulama Salafi, mereka rela menyesuaikan tafsir keagamaan mereka, dari antidemokrasi menjadi sesuai demokrasi.
Akomodasi dan demokrasi
Penerimaan Salafi terhadap demokrasi memang tidak sepenuhnya, tetapi mengadopsi sebagiannya dengan penafsiran Islam mereka. Hal itu menunjukkan semakin kuatnya demokrasi di Indonesia. Penegakan hukum menjadi penting bagi kekuatan demokrasi. Namun, semakin banyaknya korupsi dan penyelewengan hukum yang melibatkan para pejabat menjadikan proses demokrasi sering tidak melahirkan keadilan.
Salah satu alasan Salafi ikut pemilu ialah kekhawatiran terhadap kerusakan (darar) terhadap negara, termasuk lemahnya penegakan hukum, jika dipimpin mereka yang tidak mampu membawa kemaslahatan. Mereka merasa harus ikut pemilu untuk mencegah kerusakan tersebut.
Mereka berharap melahirkan pemimpin yang mampu mengatasi kerusakan dan menegakkan hukum secara adil. Mereka ingin ikut membangun negara yang kuat dengan hukum yang tegak. Kelompok-kelompok antidemokrasi harusnya terakomodasi dalam sistem demokrasi untuk menyalurkan aspirasinya secara konstitusional dan membiarkan mereka melakukan tindakan di luar konstitusi dan institusi demokrasi.
***

Halaman