Breaking News

Harapan Ekonomi Pascapemilu

Penulis: Rosdiana Sijabat Pengamat Ekonomi Unika Atma JayaPada: Kamis, 25 Apr 2019, 04:10 WIB


HASIL hitung cepat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang dirilis berbagai lembaga survei menunjukkan keunggulan petahana. Presiden Jokowi sudah hampir pasti terpilih kembali untuk menakhodai pemerintahan Indonesia lima tahun ke depan. Terpilihnya kembali Jokowi seakan menjawab ekspektasi pelaku pasar yang bertindak wait and see sebelum pemilu diselenggarakan.

Kemenangan Jokowi ini dalam jangka pendek akan membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia, seperti pengulangan Jokowi Effect 2014. Bahkan sebelum pilpres berlangsung, pasar merespons positif hasil survei elektibilitas capres yang menempatkan Jokowi unggul jika dibandingkan dengan Prabowo. Hal itu terlihat dari gerak penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pasar modal.

Setelah hitung cepat selesai dilaksanakan dan menunjukkan Jokowi unggul, rupiah menguat sebesar 82 poin (0,58%) pada level Rp14.003 per dolar AS pada Kamis (18/4) pagi. Indikator ini bukan segalanya, tetapi setidaknya menjadi barometer respons pasar yang positif atas hasil pilpres serta fenomena Jokowi Effect kedua. Hanya, tim ekonomi Presiden Jokowi perlu bergerak cepat dan hati-hati dalam melanjutkan kebijakan ekonomi, sehingga tidak terperangkap pada jebakan roda putar perekonomian yang sedang melemah, baik karena kondisi domestik maupun kondisi perekonomian global.

Kondisi domestik

Fundamental ekonomi Indonesia ada pada kondisi yang terjaga dengan baik. Hal itu bisa dilihat dari tingkat inflasi yang terkontrol, angka pengangguran pada level yang diantisipasi, konsumsi rumah tangga pada level 5% pada kuartal I/2019, dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten pada tingkat 5% dalam beberapa tahun terakhir meski perekonomian global kurang baik. Namun, tentu saja ada beberapa tantangan ekonomi dalam negeri yang perlu ditangani pemerintah dengan lebih baik.

Pertama, kita tidak boleh terlalu lama toleran terhadap defisit neraca berjalan atau current account deficit (CAD). Pada 2018, defisit transaksi berjalan sekitar 2,9% dari PDB, naik dari 1,7% di 2017. CAD ini akan membuat perekonomian kita mengalami gangguan ketidakseimbangan eksternal karena potensi tergerusnya cadangan devisa.

CAD ini menunjukkan impor kita yang tinggi, terutama impor minyak, bahan baku dan barang-barang modal. Impor yang tinggi juga untuk memenuhi konsumsi rumah tangga domestik, ini semua tidak baik untuk pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Kedua, perlu kerja keras menjadikan infrastruktur sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, tidak hanya menjadi stabilisator. Harus diakui, pemerintahan Jokowi telah berhasil membangun berbagai infrastruktur seperti bandara, tol, jalur kereta api modern, pelabuhan laut, dan mass rapid transit Jakarta dengan alokasi anggaran fantastis. Namun, infrastruktur yang sudah ada ini masih sebatas stabilisator belum menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, setidaknya sudah menstabilkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat sekitar 5%.

Kita ingin infrastruktur yang sudah ada membantu pertumbuhan ekonomi naik dari 5%. Infrastruktur yang tersedia harusnya meningkatkan konektivitas, menciptakan efisiensi, dan produktivitas penggunaan sumber daya sehingga biaya produksi yang turun, penurunan biaya ini dapat menjadi daya tarik. Melalui mutiplier effects dan spillover effects, proses ini akan mendorong ekspansi pada sektor riil sehingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, pemerintahan Jokowi perlu mempercepat gerak transformasi struktural, salah satunya pada sektor ketenagaakerjaan. Investasi masif pada infrastruktur jika tidak disertai pembenahan produktivitas SDM hanya akan menyebabkan diminishing returns dari infrastruktur tersebut.

Prioritas pembenahan SDM sudah ditunjukkan Presiden Jokowi dengan menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai misi penting jika kembali menjabat. Peningkatan kualitas SDM ini perlu diikuti perbaikan kebijakan pasar tenaga kerja dan aturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel.

Menurut lapangan usaha, penyumbang terbesar PDB Indonesia ialah sektor manufaktur. Jika produktivitas tenaga kerja naik signifikan, termasuk tenaga kerja sektor manufaktur, kita akan lebih banyak memproduksi produk bernilai tambah tinggi (higher value-added goods). Kebijakan yang lebih luwes juga diperlukan untuk mendorong perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian, informal, dan tradisional ke sektor manufaktur maupun sektor jasa.

Pelemahan ekonomi global

Pertumbuhan ekonomi global masih mengalami pelambatan. International Monetary Funds (IMF) memperbarui prediksi terhadap pertumbuhan ekonomi global 2019 dari 3,6% menjadi 3,3%. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia ini diperkirakan masih berlangsung sampai 2020 dengan prediksi hanya tumbuh sekitar 3,4%-3,6%. Lemahnya kinerja perekonomian global tersebut dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya penurunan volume

perdagangan global yang terjadi karena perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Estimasi dari World Economic Forum menunjukkan perang tarif antara kedua negara itu menurunkan pertumbuhan PDB global hingga menjadi 2,8% pada 2019 ini.

Kondisi jugalah yang membuat Jerman sebagai ekonomi terbesar besar di kawasan Eropa merevisi target pertumbuhan ekonomi dari 1,6% menjadi hanya 0,7% di 2019 ini. Bahkan, memperkirakan hanya akan mencapai 1,1% pada 2020. Hampir 40% perekonomian Jerman ditopang ekspor. Pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Amerika Latin juga melalui jalan terjal, karena kombinasi antara kontraksi perdagangan dan hiruk pikuk politik domestik di beberapa negara Amerika Latin.

Diprediksi, pertumbuhan ekonomi di kawasan Amerika Latin hanya sekitar 2,2% tahun ini. Argentina dan Venezuela menjadi contoh negara yang mengalami krisis dan kontraksi perekonomian. Krisis mata uang di 2018 membuat Argentina masih dalam pengetatan fiskal dan moneter. Negara ini mengalami masalah cadangan devisi karena anjloknya ekspor, sedangkan permintaan agregat domestik terpuruk karena hiperinflasi hinggai 54% pada awal 2019. Di Venezuela, perekonomian diperburuk oleh ketidakpastian politik domestik, hiperinflasi, defisit anggaran, dan utang publik yang tinggi diperkirakan akan membuat perekonomian Venezuela mengalami kontraksi sampai 10% di 2019.

Memanfaatkan momentum

Perang dagang AS dan Tiongkok memang dapat menurunkan permintaan produk impor dari Indonesia. Namun, Indonesia juga dapat memanfaatkannya demi mendapatkan keuntungan. Mari kita lihat dari sisi permintaan (demand) dan penawaran (supply). Dari sisi permintaan, perang dagang membuat dua negara ini perlu melakukan substitusi impor untuk mendapatkan harga produk yang lebih murah. 

Pemerintah perlu mencari strategi sebagai subsitusi impor bagi AS dan Tiongkok. Dari sisi penawaran, tarif tinggi yang ditetapkan AS dan Tiongkok akan menjadi biaya tinggi bagi perusahaan-perusahaan di kedua negara tersebut, yang akan mendorong perusahaan-perusahaan di sana melakukan relokasi produksi. Pemerintah perlu cepat memanfaatkan peluang menjadi lokasi produksi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan AS maupun Tiongkok.

Bisakah kita melakukan semua itu? Tentu kita harus percaya diri bahwa pemerintah bisa menghadapi pelemahan ekonomi global yang ada di hadapan mata. Jika pada 2014 saat Jokowi terpilih sebagai presiden dipandang sebagai figur yang dapat membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia, saat terpilih kembali pada 2019, masyarakat dan pelaku ekonomi sebenarnya sedang memberikan kepercayaan bahwa Jokowi melanjutkan pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. 


Terpenting dari itu, perekonomian kita perlu dikelola dengan hati-hati agar menjadi pemantik ekonomi kawasan, paling tidak di Asia Tenggara. Di luar faktor ekonomi, pasar akan membaca berakhirnya Pilpres dan Pileg 2019 sebagai salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia tanpa gejolak yang signifikan sebagai prestasi lain dari Presiden Jokowi. Selain itu menunjukkan kedewasaan politik masyarakat Indonesia. Mari kita sama-sama memanfaatkan prestasi ini agar dapat bangkit membangun ekonomi bangsa.

***

Halaman