Breaking News

Hari Nelayan dan Tantangan Kesejahteraan

Penulis: Bisman Nababan, Pengurus DPP HNSI Jakarta dan dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, FPIK-IPB, BogorPada: Senin, 20 Mei 2019, 23:05 WIB


NELAYAN Indonesia dengan jumlah sekitar 2,7 juta jiwa dan sebagian besar sebagai nelayan tradisional, merupakan konstituen terbesar kelima setelah petani, buruh, santri, dan guru dari warga negeri ini. Namun, dari kelima lapisan masyarakat terbesar ini, hanya nelayan yang belum memiliki hari nelayan nasional.

Hampir tiga tahun lamanya para nelayan Indonesia menanti dengan penuh kesabaran dan harapan agar Presiden Joko Widodo dapat menerbitkan sebuah surat keputusan untuk menetapkan 21 Mei sebagai hari nelayan nasional. Tentunya hal itu yang akan diperingati secara nasional oleh semua stake holders terkait.

Penetapan hari nelayan nasional ditujukan sebagai bukti bahwa Pemerintah dan rakyat Indonesia memberikan pengakuan dan penghargaan atas jasa-jasa dan perjuangan kaum nelayan sejak penjajahan Belanda. Mereka sudah ikut perjuangan merintis kemerdekaan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta berjuang mengisi kemerdekaan dalam pembangunan nasional Indonesia, meningkatkan martabat para nelayan, meningkatkan peran nelayan sebagai penyedia protein hewani yang berasal dari ikan untuk mendukung ketahan pangan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Nelayan Indonesia secara umum memiliki tingkat kesejahteraan relatif rendah dan berada di bawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, tingkat penguasaan dan pemanfaatan teknologi rendah, kesehatan lingkungan dan tempat tinggal kurang baik, serta sarana dan prasarana perikanan kurang memadai.

Dalam segala kekurangan nelayan tersebut diatas, nelayan Indonesia ikut berperan dalam menjaga dan mengawasi pulau terluar dan terpencil di wilayah Indonesia. Mereka juga berperan sebagai penyedia informasi illegal fishing kepada pemerintah, dan sebagai perekat hubungan antar daerah.

Di samping itu, peran nelayan Indonesia sangat penting sebagai penyedia sumber protein hewani. Ikan memiliki kandungan gizi dan protein yang tinggi dengan kandungan kolesterol yang rendah serta mengandung asam lemak Omega-3 yang tidak dimiliki hewan lainnya dan memiliki unsur EPA dan DHA yang dibutuhkan untuk perkembangan struktur dan fungsi otak pada bayi.

Ikan juga memiliki kandungan protein yang relatif lebih mudah dicerna oleh tubuh manusia. Untuk itu, ikan merupakan sumber protein hewani yang sangat penting dan dapat digunakan sebagai substitute (pengganti) protein dari ternak sapi dimana produksi ternak sapi dibanding kebutuhan daging sapi dalam negeri selalu defisit. Dengan demikian, peningkatan produksi ikan oleh nelayan sangat penting untuk dapat mendukung terciptanya ketahanan pangan nasional yang stabil.

Sumbangan untuk PDB
Potensi lestari sumber daya ikan yang sangat besar di perairan Indonesia (12,54 juta ton/tahun) diikuti dengan laju pertumbuhan domestik bruto (PDB) sektor perikanan yang selalu di atas pertumbuhan perekonomian nasional dan sektor lainnya seperti sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, serta sektor kehutanan dan penebangan kayu.

Namun demikian, total sumbangan pendapatan domestik bruto (PDB) dari sektor kelautan dan perikanan masih sangat kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Misalnya, pada 2014, sumbangan PDB dari sektor kelautan dan perikanan terhadap total PDB Indonesia masih sangat kecil yaitu hanya 3,25%. Sementara sumbangan PDB dari sektor perikanan sendiri hanya sejumlah 2,34% (KKP, 2015). Untuk itu, peran nelayan untuk meningkatkan penghasilan devisa negara dari sektor perikanan dan kelautan ini sangat diperlukan.

Lingkungan dan tempat tinggal nelayan secara umum masih kurang baik, sangat rentan terhadap bencana seperti banjir dan gempa bumi, serta rentan terhadap dampak pencemaran lingkungan. Di samping itu, ketersediaan ikan yang semakin menurun akibat pencemaran lingkungan dan pemanasan global diikuti dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak, dan semakin terbatasnya ketersediaan bahan bakar minyak mengakibatkan produktivitas nelayan cenderung menurun. Untuk itu, tingkat penguasaan teknologi dan peningkatan sarana dan prasarana perikanan bagi nelayan merupakan hal yang sangat urgen.

Mengingat masalah dan tugas besar yang dibebankan kepada nelayan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatkan devisa negara, perekonomian rakyat, dan perekonomian nasional Indonesia, serta mendukung Nawa Cita Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia serta Laut Menjadi Masa Depan Bangsa, maka penetapan hari nelayan nasional menjadi sangat strategis dan menjadi suatu keharusan untuk direalisasikan sekaligus memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap nelayan, meningkatkan awarness terhadap nelayan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, meningkatkan pendidikan, serta penguasaan dan penerapan teknologi bagi nelayan.

Perayaan hari nelayan di berbagai daerah Indonesia umumnya mengikuti tradisi lokal dan mitos yang berkembang di daerah tersebut seperti acara Ruwat atau Nyadran Laut yang dilaksanakan setiap April atau November/Desember di mana tanggalnya tidak menentu di Lampung Timur dan Selatan; acara Labuh Saji yang secara rutin dirayakan di Pelabuhan Ratu sebagai simbol hubungan nelayan dengan Nyi Roro Kidul dilaksanakan setiap 6 April, di mana perayaan ini sudah berlangsung sejak abad ke-15; acara hari nelayan 1 Mei di Ujung Genteng, Sukabumi; peringatan hari nelayan di Pagandaran pada November; Tasikmalaya merayakan hari nelayan pada Desember; Garut melaksanakan perayaan hari nelayan setiap 1 September; Cianjur perayaan hari nelayan dilaksanakan pada Juni; Subang merayakan hari nelayan pada Oktober; Cirebon merayakan hari nelayan pada September; acara Petik Laut 13 Maret di kota Pasuruan, Jawa Timur.

Di samping itu, perayaan hari nelayan setiap 21 Mei dilakukan secara rutin sejak 1974 di 34 provinsi dan 400 kabupaten/kota berkaitan dengan diselenggarakannya Kongres Nelayan Indonesia Pertama yang dibuka dan ditutup oleh Presiden Soeharto. Acara itu dihadiri oleh semua organisasi masyarakat yang berhubungan dengan nelayan dan perikanan seperti Organisasi Nelayan Golkar, Gerakan Nelayan Marhaenis, Karyawan Nelayan Pancasila, DPP Gerakan Nelayan Seluruh Indonesia (Gensi), PP Serikat Nelayan Muslimin Indonesia (Sernemi), Nelayan KOSGORO, Nelayan SOKSI, dan PB Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII).

Kongres nelayan Indonesia pertama ini menyatukan semua organisasi nelayan dan perikanan dalam satu wadah organisasi perjuangan nelayan dengan melahirkan satu organisasi nelayan yaitu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Dengan demikian, 21 Mei merupakan tonggak sejarah lahirnya perjuangan kaum nelayan untuk memperbaiki nasibnya agar merdeka di lautnya sendiri, merdeka dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, serta dapat meningkatkan kesejahteraannya dalam suatu wadah organisasi yaitu HNSI.

Untuk itu, penetapan hari nelayan nasional pada 21 Mei merupakan pilihan yang tepat dan dapat diterima oleh seluruh nelayan di Indonesia. Itu karena tidak didasarkan oleh tradisi atau mitos suatu daerah tertentu akan tetapi merujuk pada perjuangan para nelayan Indonesia.

Usulan 21 Mei sebagai hari nelayan nasional juga didasari atas hasil kesepakatan pada Rembug Nelayan Nasional 7-9 September 2015 di Jakarta, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan HNSI dan dihadiri para wakil nelayan dari seluruh Indonesia. Mereka membuat penegasan kembali dan deklarasi untuk meminta Pemerintah agar menetapkan 21 Mei sebagai hari nelayan nasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden.

Hasil rapimnas DPP HNSI, DPD HNSI, dan DPC HNSI pada 19-20 Mei 2017 di Yogyakarta serta hasil Temu Nelayan Nasional dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan di Yogyakarta, pada acara perayaan Hari Nelayan Nasional yang dipusatkan di Yogyakarta 21 Mei 2017 menyerahkan Deklarasi Nelayan Indonesia kepada pemerintah (Menteri Kelautan dan Perikanan ibu Susi Pudjiastuti), di mana salah satu butir deklarasi tersebut adalah meminta agar Pemerintah menetapkan 21 Mei sebagai hari nelayan nasional.

Dengan ditetapkannya hari nelayan nasional melalui Keppres maka akan ada gerakan bersama seluruh stake holders terkait nelayan yang dipimpin oleh Pemerintah, dan dilaksanakan setiap tahun secara rutin. Pelaksanaan kegiatan dipusatkan di tiap provinsi berbeda setiap tahun, untuk meningkatkan harkat dan martabat para nelayan.

Selain itu untuk memajukan secara bersama sistem pengelolaan perikanan di Indonesia. Gerakan bersama ini sekaligus untuk memajukan nelayan dan komunitasnya baik dalam hal penangkapan ikan dan termasuk kesejahteraan nelayan tersebut serta memajukan industri perikanan dan kelautan.

***

Halaman