Breaking News

Jaminan Sosial bagi Pahlawan Demokrasi

Penulis: Ferdinandus S Nggao Kepala Kajian Kebijakan Sosial LM-FEB UIPada: Jumat, 26 Apr 2019, 04:00 WIB


PEMILU 2019 yang diselenggarakan secara serentak telah berjalan dengan lancar dan aman. Hal itu tentu patut kita syukuri, terlepas dari adanya tudingan kecurangan yang terjadi. Namun, di balik berita kesuksesan tersebut muncul kabar duka. Ratusan petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu mengalami musibah, baik anggota KPPS, Panwaslu, maupun aparat keamanan. Jumlah korban, baik meninggal maupun sakit, cukup besar.

Lebih menyedihkan lagi, ternyata anggota Panwas dan KPPS yang diberi gelar pahlawan demokrasi itu tidak disertakan dalam program jaminan sosial. Walaupun demikian, kita perlu mengacungkan jempol kepada pihak KPU dan Bawaslu yang tetap memberikan santunan. Pertanyaannya, apa yang menjadi acuan dalam menentukan jenis dan nilai santunan yang akan diberikan?

Acuan utama dalam pemberian santunan ini ialah regulasi yang mengatur jaminan sosial, khususnya jaminan kecelakaan kerja (JKK) karena mereka menjadi korban dalam rangka melaksanakan tugas (pelaksanaan pemilu). JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.

Untuk menentukan santunan itu, perlu dipilah dulu para petugas yang menjadi korban. JKK aparat keamanan (polisi) sudah tentu ditangani PT Asabri (Persero) karena aparat keamanan (TNI dan Polri) secara otomatis tercatat sebagai peserta JKK yang dikelola Asabri. Sama juga dengan pegawai negeri sipil (PNS) yang secara otomatis sudah tercatat sebagai peserta JKK yang dikelola PT Taspen (Persero).

Acuan regulasi

Pemberian santunan bagi petugas pemilu (di luar TNI/Polri dan PNS) mengacu pada PP No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. PP itu merupakan turunan dari UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ada beberapa poin penting yang perlu dipahami. Pertama, UU SJSN mewajibkan para pemberi kerja untuk secara bertahap mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti (pasal 13). KPU dan Bawaslu ialah pemberi kerja, sedangkan anggota KPPS/PPK dan Panwaslu ialah pekerja.

Dalam hal ini, JKK merupakan salah satu program jaminan sosial yang semestinya menjadi prioritas diberikan kepada para pelaksana pemilu karena pekerjaan yang dilakukan memiliki risiko seperti yang dialami saat ini. JKK tidak hanya mencakup risiko kematian, tetapi juga risiko gangguan kesehatan.

Kedua, PP 44/2015 mengatur hak pekerja ketika pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerja pada BPJS. Dalam Pasal 27 dinyatakan bahwa jika pemberi kerja belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial, ketika mengalami risiko, pemberi kerja wajib memberikan manfaat kepada pekerja sebagaimana diatur dalam PP ini. Artinya, walaupun KPU dan Bawaslu tidak mendaftarkan anggota KPPS/KPP dan Panwaslu ke BPJS, KPU dan Bawaslu wajib memberikan santunan kepada pekerjanya yang mengalami risiko kecelakaan kerja. Semua biaya menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu.

Ketiga, PP 44/2015 juga mengatur tentang karakteristik pekerja yang wajib diikutkan dalam program JKK. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28, tenaga honorer termasuk pekerja yang wajib diikutkan dalam program JKK. Dari sisi ini, KPPS/PPK dan Panwaslu masuk dalam kategori pekerja yang berhak diikutkan dalam program JKK.

Keempat, ada beberapa manfaat yang diberikan kepada pekerja sebagaimana diatur dalam pasal 25. Terdapat dua jenis manfaat yang menjadi hak pekerja, yaitu pelayanan kesehatan dan santunan berupa uang. Bagi pekerja yang membutuhkan perawatan, biayanya ditanggung tanpa batas. Korban dirawat sampai sembuh dan semua biaya ditanggung.

PP 44/2015 menentukan ada delapan jenis santunan yang harus diberikan, sesuai dengan risiko kecelakaan kerja yang dialami. Misalnya, santunan kematian sebesar (60% x 80 x upah sebulan), santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total (Rp4.800.000), beasiswa pendidikan anak peserta yang masih sekolah bagi korban meninggal atau cacat total (Rp12.000.000), biaya pemakaman (Rp3.000.000).

Di samping itu, kalau mereka mengalami kecelakaan lalu lintas, selain kecelakaan tunggal, korbannya juga mendapat santunan dari Jasa Raharja. Santunan dari Jasa Raharja ini sama sekali tidak menghilangkan hak mereka sebagaimana diatur dalam PP 44/2015.

Negara memberi contoh
Penggunaan acuan regulasi sebagaimana disampaikan tersebut perlu dilakukan karena negara harus memberi contoh kepatuhan terhadap regulasi yang dibuatnya. Bagaimana negara mewajibkan pemberi kerja untuk melaksanakan program jaminan sosial kalau negara sendiri tidak patuh?

Pelaksanaan pemilu ialah urusan kenegaraan dengan biaya yang ditanggung negara. KPU dan Bawaslu ialah lembaga yang dibentuk negara untuk menyelenggarakan pemilu. Karena itu, KPPS dan Panwaslu ialah pekerja yang menyelenggarakan pemilu. Mereka melaksanakan tugas kenegaraan.

Lebih dari itu, pekerjaan yang mereka lakukan sungguh sangat penting, menentukan nasib bangsa ke depan. Kinerja mereka tak hanya mencerminkan perjalanan demokrasi, tetapi juga menentukan perjalanan bangsa. Bisa dibayangkan kekacauan yang terjadi kalau mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dampaknya akan dirasakan masyarakat bangsa ini.

Pekerjaan yang mereka lakukan juga memiliki risiko yang tinggi, tidak hanya terkait beban kerja, tetapi juga risiko ancaman fisik. Risiko beban kerja yang tinggi hari H membuat mereka kelelahan. Tidak hanya kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan psikis. Di beberapa tempat, mereka juga menjadi korban kekerasan fisik.

Musibah kali ini harus menjadi pelajaran. Ke depan, mereka sudah harus diikutkan dalam program jaminan sosial. Paling tidak ada tiga program jaminan sosial yang seharusnya diikutkan, yaitu JKN, JKK, dan JKM. Setiap petugas minimal didaftarkan ke BPJS untuk ketiga program tersebut.

Memang hal ini akan menambah beban keuangan karena harus menambah anggaran untuk membayar iuran. Namun, jaminan sosial dibutuhkan untuk memberikan kenyamanan petugas dalam menjalankan pekerjaannya. Apalagi, dari sisi regulasi ini sudah merupakan kewajiban. Untuk apa kita memberikan gelar kepada mereka sebagai pahlawan demokrasi kalau kita tidak memperhatikan jaminan sosial mereka?

***

Halaman