Breaking News

Koruptor Pastilah Perusak Moral

Penulis: S Sahala Tua Saragih Dosen LB Prodi Jurnalistik Fikom UnpadPada: Jumat, 26 Apr 2019, 04:10 WIB


ADA sebuah gejala (fenomena) rutin yang terjadi pada setiap awal tahun ajaran baru di sebuah kompleks Perumnas di Kota Bandung. Perumnas tersebut berdampingan dengan sebuah kompleks perumahan swasta (Perumta) atau real estate.

Pada masa pendaftaran calon siswa SD negeri di Perumnas itu selalu banyak orangtua memarkirkan sepeda motor dan mobil di tepi jalan Perumta tersebut. Lalu, mereka berjalan kaki ke SDN itu melalui jalan berkelok ke kanan yang jaraknya hanya 50 meter. Rupanya orangtua siswa baru wajib memberi sumbangan untuk membeli berbagai fasilitas SDN itu. Ketika diwawancarai untuk menentukan jumlah sumbangan, para orangtua yang duduk bersama anak masing-masing mengaku berjalan kaki ke sekolah karena tak memiliki kendaraan bermotor.

Setiap tahun ajaran baru juga kerap diberitakan, banyak orangtua yang membawa SKTM (Surat Keterangan tidak Mampu) aspal (asli tapi palsu). Ketika mengurus SKTM itu kepada ketua RT, ketua RW, dan lurah, anak mereka yang hendak mendaftar ke SMP negeri atau SMA/SMK negeri kerap turut mendampingi orangtuanya. Mereka menyaksikan sendiri orangtuanya menyalamkan sejumlah uang kepada ketiga pejabat pembuat SKTM itu.

Tindakan yang sama juga sering dilakukan orangtua agar anak mereka yang baru diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) bisa memperoleh biaya pendidikan mahasiswa miskin (Bidikmisi). Beberapa tahun silam dalam sebuah pertemuan antara rektor dan jajarannya dengan para orangtua dan mahasiswa baru penerima Bidikmisi di sebuah PTN besar di Bandung, dalam sambutannya sang rektor berkata, "Saya doakan agar bapak-bapak dan ibu-ibu benar-benar miskin." Tampaknya sang rektor tak yakin semua orangtua mahasiswa baru itu miskin karena banyak di antara mereka naik mobil ke kampus, entah mobil siapa.

Ada orangtua yang menyadari anak mereka yang masih SD tidak begitu pintar. Lalu, setiap menerima buku rapor, naik kelas, dan ulang tahun guru kelas anaknya, sang orangtua selalu membawa hadiah bagus bagi sang guru. Hasilnya jelas, nilai anak mereka senantiasa sangat bagus.

Ada beberapa SDN, SMPN, SMKN, dan SMAN favorit di Kota Bandung. Banyak orangtua yang melakukan berbagai cara agar anak mereka diterima. Ini menyangkut gengsi keluarga, terutama gengsi orangtua. Bila gagal, tahun berikutnya, setelah naik ke kelas 2, segera diurus pindah ke sekolah idaman itu. Tentu saja mereka memberi sejumlah uang kepada kepala sekolah atau guru (biasa disebut oknum guru) yang mengurusnya.

Menjelang pendaftaran seleksi nasional mahasiswa PTN (SNMPTN) kerap pula terjadi 'cuci rapor'. Para orangtua menghubungi guru yang bisa mengganti buku rapor anaknya agar semua nilai anaknya sejak kelas 1 hingga kelas 3 bagus. Dengan demikian, anak mereka dapat diterima di PTN yang mereka dambakan tanpa ujian. Tentu saja tiada upaya rekayasa nilai yang gratis. Dulu ketika nilai ujian nasional (UN) sangat menentukan kelulusan siswa, tiap tahun terjadi bisnis bocoran soal UN. Entah siapa pembocor dan pedagangnya.

Pernah seorang anak bungsu yang masih kelas 2 SD bertanya kepada ibunya. "Ma, berapa sih gaji papa?" Ayahnya pegawai negeri sipil di balai kota. Ibunya menjawab, "Yah, lumayanlah, Put. Cukuplah untuk biaya kita berlima."

Putri punya dua kakak yang bersekolah SDN dan SMPN favorit. Rupanya si anak tak puas dengan jawaban ibunya. Lalu ia kembali bertanya, "Gaji papa besar, ya, Ma. Buktinya kita punya dua mobil dan dua motor." Ibunya langsung menjawabnya dengan nada tinggi, "Sudah, ah, berisik. Anak kecil mau tahu saja urusan ortu. Dah, pergi sana! Tugas kamu belajar saja, ya. Enggak perlu tanya-tanya gaji papa, ya."

Pesimistis

Pada akhir 2018, Ketua KPK Agus Rahardjo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Kementerian Agama menandatangani surat komitmen implementasi pendidikan antikorupsi masuk sebagai bahan ajar di semua jenjang pendidikan. Ini dilaksanakan paling lambat mulai tahun ajaran 2019/2020.

Dalam diskusi Pengembangan Media Pendidikan Antikorupsi di kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada 18 Maret, Deputi Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masagung Dewanto menyatakan, aspek terpenting sekaligus tersulit dari implementasi pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan bukan pada ketersediaan materi ajar untuk mengejar pengetahuan. Aspek paling utama ialah bagaimana memunculkan sebanyak mungkin tenaga pendidik yang sekaligus berperan sebagai teladan perilaku antikorupsi. Dia menegaskan, selain mengajarkannya kepada semua siswa dan mahasiswa, publik juga harus mendorong agar pendidikan antikorupsi terus dilakukan sejak dini di lingkungan sekolah dan keluarga (Pikiran Rakyat, 19/3/2019: 15).

Cepi Ruyana, salah satu pembicara dalam diskusi itu juga menyatakan, tujuan akhir pendidikan antikorupsi ialah terbentuknya karakter antikorupsi sejak usia dini. Sejak kecil, anak harus diperkenalkan tata nilai, yaitu nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi.

Secara etimologis, korupsi berasal dari kata corrumpere (bahasa Latin), artinya merusak. Jadi, koruptor ialah perusak. Orangtua yang korupsi (termasuk menyuap) pastilah merusak moral anaknya. Guru yang korupsi pastilah merusak moral muridnya. Pejabat kampus atau dosen yang korupsi pastilah merusak moral mahasiswanya. Pejabat pemerintah, pejabat negara, anggota DPR, DPRD, DPD, pengurus parpol, dan pengusaha yang korupsi pastilah merusak moral rakyat Indonesia.

Fenomena sosial yang penulis kisahkan di awal tulisan ini tentu hanyalah sebagian kecil praktik korupsi yang diajarkan para orangtua dan guru kepada anak dan siswa masing-masing. Setiap hari anak (siswa dan mahasiswa) dengan mudah menyimak berita korupsi yang membanjiri media massa dan media sosial, termasuk perdagangan jabatan di tingkat kementerian, Pemda, BUMN, bahkan sekolah-sekolah negeri dan PTN-PTN. Dalam situasi (tradisi) buruk demikian, mereka harus mengikuti pelajaran baru tentang antikorupsi.

Apakah kita patut optimistis atau justru pesimistis terhadap program nasional pendidikan antikorupsi itu? Bisa jadi ini menjadi proyek nasional yang menggunakan banyak uang negara. Telah menjadi pengetahuan umum, ada proyek di sana ada korupsi. Semakin besar anggaran proyeknya makin besar pula korupsinya. Tak mustahil nanti proyek tersebut bagai proyek nasional Penataran P4 pada masa rezim Orde Baru. Praktik dalam proyek itu tak sesuai dengan butir-butir Pancasila yang diindoktrinasikan kepada para peserta penataran.

Sungguh memalukan dan menyedihkan bila kelak dalam pendidikan antikorupsi terjadi korupsi. Bila ini nanti terjadi, lembaga-lembaga pendidikan kita semakin antipendidikan, antimoral, antikejujuran, dan tak punya rasa malu.

***

Halaman