Breaking News

Menjaga Supremasi Politik

Penulis: Umbu TW Pariangu Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, KupangPada: Kamis, 23 Mei 2019, 03:15 WIB

PROSES elektoral Pemilu 2019 mendekati titik klimaks. Penetapan rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional telah diumumkan lebih cepat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5) dini hari. Hasil rekapitulasi menetapkan pasangan calon (paslon) 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang dengan perolehan suara mencapai 85.607.362 (55,50%), sedangkan paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 68.650.239 suara (44,50%), dengan perolehan suara sah mencapai 154.257.601.

Hasil tersebut setidaknya mengakhiri spekulasi elektoral selama ini yang dibumbui desas-desus politik yang memanaskan tensi konstelasi politik pasca-17 April. Kompetisi politik sejak musim kampanye yang diaransemen dengan trik dan manuver politik dengan daya sensitivisme sosial yang cukup tinggi, membuat proses pemilu diwarnai aura ketegangan dan persaingan yang sengit.

Akibatnya, polarisasi politik yang mestinya terkubur setelah proses pencoblosan, malah masih berlanjut ke dalam utak-atik mesin kalkulasi elektoral yang beresidu pada kecurigaan tripod (tiga kaki) dimulai pada lembaga hitung cepat, institusi penyelenggara pemilu, hingga kepada Mahkamah Konstitusi.

Distrust tersebut tentu sedikit tidak memengaruhi gerak demokrasi yang tengah menggeliat di tengah partisipasi politik rakyat pada pemilu yang menembus 80,90%, melampaui target KPU, yakni 77,5%. Ketidakpercayaan berupa tuduhan, dibangun di atas logika dan asumsi politik yang validitasnya tidak pernah bisa dibuktikan secara rasional dan bertanggung jawab.

Wajah kontestasi seperti berupaya dimasukkan ke tempurung egoisme politik, seolah-olah kontestasi pemilu dengan segala deliberasi prosesnya yang mestinya dihargai dan ditaati bersama, menjadi tidak lebih penting daripada aktualisasi 'iman' kemenangan politik individu/kelompok yang seolah-olah dipaksakan untuk 'mengesahkan' kemenangan politik sepihak.

Bukan ilusi
Padahal menurut John Rawls dalam Justice As Fairness: Political Not Metaphysical (1985), politik bukanlah 'metafisis'. Politik bukan ilusi, imajinasi, dan semburan kata-kata ansich. Politik ialah adu rasionalitas, ide, kalkulasi yang didukung fakta-fakta empiris yang akurat. Sikap Prabowo-Sandi yang menolak hasil pemilu dan melakukan gugatan ke MK ialah sikap konstitusional yang perlu dihargai.

Namun demikian, keputusan politik tersebut perlu diikuti dengan kejiwabesaran untuk mengarahkan para pendukungnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menjurus anarkistis, yang justru bertolak belakang dengan jalan konstitusional yang sedang diinisiasi Prabowo-Sandi saat ini.

Soliditas untuk menjaga konstitusionalitas politik dengan risiko apa pun semestinya menjadi fundamen watak politik sebab di seberang sana ada ratusan juta hak-hak rakyat untuk menikmati kebebasan, kedamaian, dan keharmonisan yang perlu dilindungi dan dijunjung tinggi.

Menarik apa yang dikatakan Thomas Hobbes sebagaimana dikutip David Held (Demokrasi dan Tatanan Global, 2004:50-51), ketika menjelaskan tentang hakikat kekuasaan. Intinya, Hobbes mengatakan: pertama, politisi dalam kekuasaan ialah 'manusia rekaan' (artificiall man).

Ia ada sebagai politisi karena dibentuk institusi kekuasaan beserta norma dan serangkaian pranata yang kesemuanya itu dilahirkan apa yang disebut sebagai kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyatlah yang menjadi otoritas tertinggi praktik kekuasaan; kedua, kekuasaan itu tidak abadi, ia hanya rekayasa untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan bagi semua sehingga di dalam artifisialitas itu, seorang politikus tetap harus mengikatkan dirinya pada nilai integritas, moral, dan humanitasnya.

Sepertinya dalam konteks menyikapi hasil pemilu saat ini, sebagian elite politik belum cukup dewasa untuk memberikan porsi yang terbesar terhadap kedaulatan rakyat, termasuk mematuhi seluruh mekanisme demokrasi pemilu yang dijamin undang-undang. Membesar-besarkan asumsi bahwa pemilu curang, tanpa konsisten dan bertanggung jawab membarikade kesimpulan tersebut dengan amunisi data dan fakta yang valid, ditambah pula dengan upaya melakukan people power yang diembuskan jauh-jauh hari, tak lebih sebagai sebuah upaya untuk menggiring opini dan meresahkan publik ketimbang mencari kebenaran yang semestinya.

Jika memang ingin mencari kebenaran yang semestinya, yang dilakukan pihak paslon 02 ialah bekerja keras mengumpulkan berbagai dokumen pembuktian yang menguatkan tuduhan untuk diadu dan dipertanyakan di forum yang konstitusional. Bukan malah terus membangun wacana kecurangan secara sporadis dan bombastis di ruang-ruang publik.

Bagaimanapun proses demokrasi pemilu akan merugikan kepentingan dan kenyamanan rakyat, bangsa dan negara jika elitenya lebih sibuk memproduksi inflasi kata-kata dan wacana yang irasional karena kepanikan, ketimbang mencontohkan secara elegan kepada rakyat, bagaimana cara yang layak untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Socrates menjadi contoh bagaimana ia begitu tekun dan konsisten melakoni pencarian natura kebenaran degan aktivitas bertanya terus-menerus dengan menggunakan eksplorasi bahasa yang kritis dan membangun. Baginya, bahasa merupakan instrumen yang potensial dan dasyat untuk membangun pencerahan dan menjadi kekuatan politik sehingga dengan kekuatan bahasa itu pula, Socrates harus rela dipenjara karena ucapan dan kata-katanya sendiri.

Supremasi politik
Memenjarakan kepentingan diri, ego, demi menjaga kerukunan di dalam rumah besar keindonesiaan itulah yang mestinya dimiliki oleh para elite saat ini untuk bisa menghalau kerugian-kerugian yang muncul akibat sikap pragmatisme yang berkembang biak. Sudah selayaknya, demi kepentingan kolektif kebangsaan, pengumuman kemenangan kontestasi pilpres kemarin dimaknai sebagai kemenangan seluruh rakyat Indonesia.

Bukan lagi kemenangan segmentasi politik tertentu. Dengan tanpa mobilisasi, tekanan politik, rakyat telah mempartisipasikan dirinya secara luar biasa pada 17 April untuk melahirkan pemimpin Indonesia 2019-2024 yang demokratis. Karenanya, sikap lapang dada menerima hasil proses demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat sepenuhnya merupakan supremasi politik tertinggi yang dibutuhkan bagi negara ini.

Dalam konteks itu, kesigapan Polri dan TNI yang menjaga dan menegakkan kondusivitas politik bangsa dari berbagai tindakan anarkistis dan penyusupan 'penumpang gelap' pascapemilu, jangan dimaknai sebagai sikap negara atau kekuasaan yang intimidatif. Sebaliknya, sikap itu merupakan kewajiban konstitusional demi mempertahankan kehormatan kedaulatan rakyat dari jamahan kepentingan politik jangka pendek elite/kelompok tertentu yang mati rasa dengan nasib bangsa ini.

Bukankah penyelewengan kekuasaan juga akan terjadi ketika ketika negara, agen atau perwakilan politik tampak tidak berbuat apa-apa (tanpa pembuatan keputusan) (Bachrach dan Baratz 1962), sekalipun keadaan sedang menjurus pada hal-hal yang mengancam ketertiban bersama?

***

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Halaman