Breaking News

Mensejahterakan Warga DKI

Penulis: Mathias S. Brahmana Wartawan Media IndonesiaPada: Senin, 27 Mei 2019, 06:00 WIB


SEMUA biaya korban kerusuhan 21-22 Mei 2019 akan ditanggung oleh BPJS dan APBD DKI. Demikian perkataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespon adanya korban jiwa maupun luka pascakerusuhan di beberapa titik di Jakarta.

Warga Ibu Kota tentu menerima apapun langkah Gubernur DKI sebagai kepala daerah dalam memakaikan uang pajak mereka. Apakah uang itu dari retribusi, pajak makanan dan minuman, pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, hasil jasa maupun dalam bentuk pendapatan asli daerah.

Hasil jerih payah warga Jakarta memang seharusnya disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat Ibu Kota. Namun apakah ratusan orang yang dirawat akibat kerusuhan itu benar-benar warga Jakarta? Ternyata hanya sebagian. Status asal korban membuat sejumlah warga keberatan bila Gubernur DKI menggunakan APBD DKI membiayai perawatan mereka.

Belakangan terungkap, bukan semua orang yang dirawat berstatus korban. Ada juga diduga sebagai pelaku kerusuhan yang terluka dalam aksi emreka dan bukan warga Jakarta.

Sejumlah warga Jakarta menyatakan keberatan pemakaian APBD DKI terhadap orang yang masuk katagori perusuh. Disebut perusuh karena mereka merusak infrastruktur milik DKI, membakar kendaraan warga DKI, memprovokasi, bahkan menjarah dagangan warga DKI.

“Saya tak sudi APBD DKI digunakan untuk membiayai perusuh,” cetus seorang warga Ibu Kota melalui media sosial. Ketidaksudian ibu tersebut kini bergulir bahkan telah membesar menjadi mosi tidak percaya.

Uang rakyat sejatinya digunakan buat kesejahteraan rakyat. Langkah Gubernur DKI akan menambah simpati bila selama kepemimpinannya berhasil melengkapi kekurangan pendahulunya. Cukup sederhana. Pedestrian Jalan Thamrin-Jalan Sudirman yang dirintis Basuki Tjahaja Purnama (BTP), misalnya, kini menjadi semakin indah dan asri setelah disentuh oleh Anies Baswedan.

Sayangnya, tidak semua peninggalan kreatifit dan inovatif itu disikapi dengan sentuhan lebih baik. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang digagas BTP kini kurang mendapat perhatian.

RPTRA nyata membuat permukiman kumuh menjadi asri dan sehat bahkan berhasil menjembatani silaturahmi warga. Mereka yang bertetangga selama belasna tahun cuma kenal wajah dan menjadi akrab setelah beberapa kali bertemu di RPTRA. Rumah mereka hanya terpisah 100 meter tapi selama ini tidak pernah saling sapa.

Karena hasilnya sangat positif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2017 menargetkan kehadiran RPTRA di setiap RW. Target tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama pembangunan dan penyediaan fasilitas RPTRA dengan pihak Wahana Visi Indonesia. Pendanaan dari APBD DKI dan swasta.

Sungguh disayangkan, bukannya bertambah, RPTRA malah semakin kurang terurus. RPTRA Kalijodo, misalnya, terkesan tak terurus. Sampah berserakan, pengunjung juga terlihat semakin sepi. Kaum milineal yang semula senang berolah raga di sana, kian jarang datang. Padahal untuk merebut Kalijodo dari tangan para jagoan sangatlah menguras tenaga.

Alangkah menyenangkan jika Gubernur Anies Baswedan bersedia menyentuh lingkungan permukiman dengan menghadirkan RPTRA lengkap fasilitas olah raga. Sarana olah raga Sabuga ITB Bandung bisa menjadi pembanding. Setiap sudut dilengkapi dengan alat-alat olah raga Pendidikan.

Tempat itu selalu ramai didatangi warga yang ingin hidup sehat sejak subuh hingga menjelang siang dan warga kembali menyemut pada sore dan malam. Warga bahkan sampai menyebutnya Sorga (Sarana Olah Raga Sabuga).

Bukankah APBD DKI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dengan melengkapi fasilitas olah raga di setiap RPTRA, warga Ibu Kota akan senang kembali berkumpul sambil menjaga kebugaran dan kesehatan. Warga sehat, Jakarta juga akan sehat.

***

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Halaman