Breaking News

Mewaspadai Jihadis Post-Truth

Penulis: Fathorrahman Ghufron Wakil Katib Syuriyah PWNU dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga YogyakartaPada: Jumat, 24 Mei 2019, 03:00 WIB

MENJELANG dan pascapemilihan umum (pemilu) ruang publik kian disesaki kegaduhan sosial yang merusak sendi-sendi keadaban. Masyarakat yang sejatinya menjadi laboratorium sosial tempat berseminya nilai-nilai kebajikan, kerukunan, gotong royong, dan aneka rupa tepo seliro lainnya, lamat-lamat mengalami defisit dan mulai berubah menjadi arena tanding untuk saling menjegal.

Ditambah lagi kehadiran figur publik yang tak lagi mencerminkan laku keteladanan dan kesantunan dalam setiap ucapan dan tindakannnya. Tak sedikit dari mereka yang sibuk melayani kepentingan segelintir pihak yang dibela mati-matian dengan menghalalkan berbagai cara. Bahkan, dalam psiko-sosial yang paling sadis, masyarakat digiring menjadi martir perlawanan terhadap siapa pun yang dianggap menyimpang dari sikap pembenaran yang diinginkan dalam pemilihan presiden (pilpres). Dampaknya, masyarakat semakin terbelah dalam berbagai kubu yang tak jelas juntrungnya.

Mengimajinasi jihad
Ironisnya lagi, dalam kondisi sosial yang semakin mengalami titik nadir, urat saraf masyarakat diaduk dengan provokasi nirkeadaban dan diseret ke ruang imajinasi kolektif yang disertai sikap pembenaran sepihak terhadap sosok yang dibela. Bahkan, untuk menguatkan pembelaan terhadap dukungannya dan perlawanan terhadap berbagai pihak yang dianggap menyimpang dari apa yang diyakini benar, banyak figur publik membangun narasi jihad terhadap sesuatu yang bersifat pejoratif dan delutif.

Dalam narasi jihad, ada yang melantunkan takbir untuk menghipnotis masyarakat agar mengamini apa yang menjadi kehendak pembelaannya dengan cara meluapkan perasaan menang meski pilpres belum sepenuhnya usai. Ada pula yang bersedia melakukan sumpah kutukan (mubahalah) yang 'memaksa' Tuhan agar mengamini setiap doa yang dipanjatkan sembari meneduhi kepalanya dengan kitab suci Alquran.

Dengan suasana tensitas yang seolah-olah tak terkendali dan nada suara yang sangat agitatif, jihad menjadi sebuah selubung doa untuk meyakinkan pendukungnya bahwa pemerintah sudah melakukan kecurangan. Oleh karena itu, dalam sumpah kutukannya, ada harapan yang sangat sadis bahwa bila ada salah satu yang terbukti curang, ada kerelaan untuk menerima segala murka bagi dirinya dan tujuh turunannya.

Tak sedikit dari barisan figur publik lainnya yang menyelenggarakan sebuah seremonial acara berjilid-jilid bertajuk 'ijtimak ulama' untuk melampiaskan mosi tak percaya terhadap hasil yang dianggap tak berpihak pada keyakinannya. Bahkan, tanpa risih melahirkan sebuah rekomendasi yang salah satunya menghimbau kepada KPU untuk mendiskualifikasi salah satu paslon yang dituduh curang.

Tak berhenti di situ, segenap figur publik yang begitu militan mendukung salah satu capres menggelar demonstrasi bertajuk 'iftar akbar' (22 Mei) untuk mendesak KPU membatalkan pengumuman hasil perolehan suara pilpres dan pileg. Berbagai flyer bernada jihad dan teologi menakutkan diedarkan ke berbagai kanal media sosial untuk menyatakan bahwa acara tersebut serupa perang badar melawan kecurangan.

Dari sekian mata rantai aksi pembenaran yang dilakukan figur publik untuk membela dukungannya dengan aneka rupa ekspresi perlawanan, menjadi sebuah indikasi yang sangat mencolok betapa post-truth begitu rapi dikanalisasi ke dalam beragam bentuk penyikapan sehingga menyentuh pada wilayah yang bersifat transcendental-parokial.

Masyarakat yang bersumbu pendek tentu akan mudah tersulut dalam jelaga provokasi yang hanya akan mengorbankan dirinya. Banyak dari mereka yang akhirnya berurusan dengan polisi lantaran ceroboh mengunggah berbagai ancaman yang merembet pada figur presiden. Dalam suasana sosial yang bersemburat dusta dan post-truth, tak terasa ruang-ruang sosial yang sejatinya menjadi media interelasi berubah bentuk sebagai media aneksasi.

Menyikapi post-truth
Oleh karena itu, menyikapi wabah post-truth yang begitu pandemik melingkupi relung kehidupan kita, diperlukan cara berfikir kritis dan arif dalam mencermati setiap bentuk ujaran yang berlalu lalang di berbagai media sosial.

Patut disadari bahwa post-truth ialah potret psikologis sekelompok orang yang cenderung menggiring kebenaran dengan selera yang diinginkan meskipun hal itu tidak mencerminkan sebuah kebenaran yang sesungguhnya.

(Ralph Keyes, The post-truth era). Dalam post-truth yang dilakukan figur publik yang ditengarai lekat sebagai pengemban ajaran agama sekalipun, sesungguhnya tak lepas dari agenda terselubungnya untuk membenarkan setiap pihak yang didukung.

Selain itu, dalam konteks Pilpres 2019 ini, meskipun dalih jihad disematkan dalam aneka rupa perlawanan terhadap kecurangan yang dituduhkan kepada pihak penyelenggara ataupun kontestan, sesungguhnya hal itu hanyalah serupa siasat untuk menutupi rasa bersalahnya karena tidak bisa mengantarkan dukungannya sesuai dengan harapannya.

Kita harus bertindak selektif menerima setiap ajakan yang menyeret ke kubang pembenaran dengan motif perlawanan terhadap kecurangan. Bila kita memang meyakini ada kecurangan, marilah percayakan kepada pihak yang lebih otoritatif dan konstitusional untuk menangani setiap kecurangan itu. Itu karena banyak orang yang sudah bersedia menjadi penjaga dan pengawal pemilu dengan sepenuh hati dan merelakan dirinya demi suksesnya pemilu, tetapi harus jatuh sakit dan meninggal dunia dalam setiap proses pemilu yang dijalani. Hal itu sebagaimana menimpa saudara-saudara kita yang berkhidmat sebagai KPPS di berbagai di TPS.

Lalu, ketika pemilu yang berlangsung secara transparan dan setiap pasang mata bebas mengawasi setiap prosesnya, masihkah kita lebih percaya kepada para jihadis post-truth yang selalu berupaya menggiring emosinya sebagai kebenaran yang tak berdasar fakta? Tidakkah kita mau tergugah untuk menghargai setiap jerih payah para pelaksana dan petugas pemilu yang hingga ini masih berjibaku untuk menyeselesaikan tugas mulianya sebagai pejuang demokrasi?

Marilah kita minta fatwa kepada hati kita masing-masing agar bisa lebih dewasa menyikapi setiap kemenangan dan kekalahan yang menjadi sunnatullah dalam sebuah pertandingan meraih politik kekuasaan. Itu karena politik kekuasaan hanyalah salah satu instrumen untuk menegakkan politik kebangsaan dan keindonesiaan yang jauh lebih mulia dalam kehidupan kita.

Terlebih dalam suasana bulan Ramadan, semoga kita bisa berintrospeksi diri untuk menahan segala nafsu liar yang bisa menjerumuskan pada kubang kenistaan. Dengan demikian, kita akan memperoleh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari segala murka Tuhan yang bisa menjadi bekal dalam kehidupan hingga akhir zaman.

***

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Halaman