Breaking News

Pemilihan Presiden bukan Memilih Sampo

Penulis: Jurnalis Henri SiagianPada: Rabu, 22 Mei 2019, 19:12 WIB


KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 sehari lebih cepat dari jadwal 22 Mei.

Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendulang suara 85.607.362 atau 55,5%, unggul jauh atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang meraih 68.650.239 suara atau 44,5%. Total suara sah nasional mencapai 154.257.601.

Momentum itu akan menjadi lembaran baru yang mengakhiri polemik seputar Sistem Informasi Penghitungan (Situng) suara KPU ataupun beragam hasil survei atau riset hasil pilpres yang telah beredar di masyarakat.

Penetapan hasil rekapitulasi nasional itulah yang memiliki legitimasi dan kekuatan hukum sebagai dasar penetapan pemenang pemilu. Bukan hitung cepat lembaga survei, bukan pula Sistem Informasi Penghitungan Suara KPU, apalagi sistem penghitungan internal tiap paslon.

Karena, perhitungan yang memiliki kesahihan adalah perhitungan manual yang digelar KPU dengan dihadiri Badan Pengawas Pemilu hingga para saksi partai politik (parpol) dan tim pemenangan calon presiden dan wapres. Adapun perhitungan lain hanyalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat seputar hasil pemilu.

Dan pada Senin (20/5/2019), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menolak laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Alasannya, bukti yang dilampirkan pelapor tidak memenuhi persyaratan. Di mana, BPN menyertakan bukti berupa 73 kliping lampiran berita dan dua status laporan penanganan pelanggaran di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Putusan itu menjawab narasi yang dilontarkan oleh Prabowo di beragam kesempatan seputar kecurangan dalam Pemilu 2019. Bahkan, Prabowo menegaskan akan menolak hasil pemilu yang curang. Prabowo telah melontarkan narasi seputar kecurangan dalam Pemilu 2014, yakni saat dirinya berpasangan dengan Hatta Rajasa kalah berhadapan dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Beragam pihak juga melantangkan seruan Prabowo dengan penolakan hasil pemilu karena maraknya kecurangan. Elite BPN juga melontarkan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara terkait pemilu, termasuk penghitungan suara oleh KPU dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dan pada Selasa (21/5) hingga Rabu (22/5), massa mengikuti aksi untuk menolak penetapan hasil pemilu oleh KPU pada 22 Mei. Hanya saja, aksi itu tercoreng dengan tindak provokasi sejumlah pihak hingga terjadi kericuhan dengan aparat keamanan pada Rabu (22/5) dini hari.

Investasikan harapanBabak akhir Pilpres 2019 telah melampaui beragam proses dan tahapan. Partai politik (parpol) dan kandidat politik telah menawarkan ide dan di sisi lain rakyat telah menggunakan hak pilih mereka.

Bila mengutip istilah yang dilontarkan SC Henneberg dan RP Omrod dalam karya mereka berjudul The Triadic Interaction Model of Political Marketing Exchange, pemilih telah menginvestasikan harapan mereka ke aktor politik yang menawarkan harapan seusai keinginan mereka.

Adapun terhadap kekhawatiran ataupun kecurigaan atas spekulasi kecurangan dalam pemilu, negara telah memberikan beragam instrumen. Mulai dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), Bawaslu, hingga tingkat perselisihan hasil suara di MK.

Sedangkan mengenai dugaan kecurangan oleh penyelenggara pemilu, bisa diproses di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Semua itu telah diatur dalam undang-undang (UU) yang diproduksi oleh pemerintah bersama dengan seluruh fraksi yang ada di DPR.

Dan para anggota fraksi di DPR juga yang telah menyeleksi personel DKPP, KPU, dan Bawaslu. Sebagian dari anggota MK juga dipilih berdasarkan seleksi oleh fraksi-fraksi di DPR.

Sehingga, bila seluruh instrumen itu dipercayai, sama saja dengan tidak memercayai proses pembahasan dan hasil pilihan para anggota dewan. Termasuk, fraksi-fraksi yang ada di tim pemenangan capres-wapres seperti Gerindra dan PKS yang ada di BPN Prabowo-Sandi.

Sehingga, KPU kemudian bersikap tidak mempersoalkan penolakan Prabowo dan proses yang sedang berjalan juga tidak akan dihentikan.

Lalu, apakah publik tetap bisa menyatakan menolak hasil pemilu di saat seluruh proses dilalui?

Dalam pemasaran produk komersial, konsumen bisa saja membeli produk yang tidak termasuk dalam produk terbaik atau terlaris dengan alasan tertentu. Semisal, masyarakat sah-sah saja untuk membeli sampo tanpa kondisioner dan formula yang bisa menghilangkan beragam gangguan di kepala. Meskipun, kebanyakan masyarakat lain menganggap sampo terbaik adalah yang telah dilengkapi kondisioner dan beragam formula.

Adapun di pemasaran politik, agak berbeda. Andrew Lock dan Phil Harris dalam Political Marketing: vive la difference menjelaskan sejumlah ciri khas pemasaran politik. Seperti, pemilih selaku pembeli akan membeli berupa pemberian hak pilih terhadap produk berupa harapan yang ditawarkan kandidat atau parpol secara bersamaan. Selain itu, masyarakat pemilih harus menerima hasil pilihan kolektif meskipun berbeda dengan preferensi mereka.

Dengan kata lain, seluruh kandidat, parpol, maupun simpatisan harus bisa menerima hasil pilihan kolektif yang berbeda dengan preferensi mereka.

Sebab, bagi mereka yang menolak kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, akan tetap berurusan dengan pasangan ini. Sehingga, lima tahun ke depan, segala urusan mulai dari kelahiran, kesehatan, pendidikan, hingga kematian warga negara adalah urusan pemerintah Jokowi-Amin.

Adapun bagi yang tetap ingin menolak hasil pemilu kali ini, bisa kembali menggunakan hak di proses pemilihan pada 2024 dan memperjuangkan kembali calon yang memberi janji sesuai harapan warga.

***

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Halaman