Breaking News

Pendidikan dan Kesejahteraan

Penulis: Victor Yasadhana Direktur Pendidikan Yayasan SukmaPada: Senin, 20 Mei 2019, 02:30 WIB 


"WHAT really matters in the determination of national prosperity is not the educational levels of individuals but the nation's ability to organize individuals into enterprises with high productivity," (Ha-Joon Chang: 2011).

Dalam salah satu bab bukunya yang berjudul 23 Things They Don't Tell You About Capitalism, chapter 17: More education in itself is not going to make a country richer, dengan gaya bertutur ringan, lugas, dan lumayan menggelitik, Ha-Joon Chang, mengajak pembacanya menjawab beberapa pertanyaan penting; apakah tingginya tingkat pendidikan akan selalu berujung pada semakin sejahteranya sebuah negara?.

Selanjutnya, apakah semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dapat dicapai seseorang melalui pendidikan, relevan dengan tingkat produktivitasnya? Chang, ekonom dan penulis beberapa buku ekonomi ternama dari University of Cambridge menegaskan tidak banyak bukti yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan akan membuat kesejahteraan nasional juga membaik.

Di bagian lain, Chang juga memberi catatan bahwa anggapan tentang perkembangan knowledge economy telah mendorong peran pendidikan menjadi sangat penting bagi tumbuhnya kesejahteraan masyarakat ialah menyesatkan. Knowledge economy dipahami sebagai sebuah istilah yang merujuk pada kegiatan produksi dan jasa berbasis pada aktivitas penggunaan pengetahuan secara intensif yang memberi kontribusi pada percepatan pertumbuhan teknologi dan sains yang berujung pada pertumbuhan ekonomi (Powell dan Snellman: 2010; Gulle: 2010). 


Pengetahuan ialah faktor produksi terpenting melebihi tanah, buruh, dan modal (Osborne: 1998). Ide dasar knowledge economy ialah otak dan bukan otot yang akan memengaruhi produktivitas. Otak dan bukan ototlah yang akan menjadi sumber kesejahteraan.

Benarkah tingginya tingkat pendidikan tidak serta-merta membuat masyarakat makin sejahtera? Mengapa proses pendidikan tidak mampu memberi kontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan?

Belum tentu sejahtera
Berbeda dengan anggapan umum yang percaya bahwa proses bersekolah atau menuntut pendidikan juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, Chang justru menyatakan sulit ditemukan korelasi positif antara proses bersekolah/menuntut pendidikan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. 


Salah satu sebabnya ialah ketidakmampuan proses bersekolah memenuhi dan membekali seseorang dengan kemampuan yang benar-benar diperlukan saat mereka terjun ke lapangan kerja.

Menurutnya, hampir bisa dipastikan, pengetahuan yang didapat melalui proses bersekolah tidak berkaitan dengan kebutuhan dunia kerja. Chang menekankan, bahkan di tingkat pendidikan tinggi, pengetahuan yang didapat, tidak relevan jika dikaitkan dengan upaya peningkatan produktivitas. 

Pendidikan yang didapat selama proses bersekolah/kuliah memang penting untuk kebutuhan hidup yang lebih mandiri dan bermakna, tetapi tidak serta-merta mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam kehidupan nyata, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bersekolah--dalam kacamata ekonomi yang sempit--dianggap sebagai kegiatan yang sia-sia. Kenapa? Tentu saja karena bersekolah tidak serta-merta mampu menumbuhkan produktivitas. Bahkan menurutnya, mengajarkan beberapa mata pelajaran, seperti musik, sejarah, filsafat, dan sastra dianggap sebagai sebuah upaya sia-sia karena tidak berguna, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan kesejahteraan. 

Chang di satu sisi mengakui, mengajarkan mata pelajaran-mata pelajaran di atas bertujuan untuk memperkaya hidup dan mendukung seseorang menjadi warga negara yang baik, yang ia sebut sebagai 'alasan terbaik untuk melakukan investasi di bidang pendidikan'.

Namun, Chang juga menunjukkan data; mengacu pada capaian mata pelajaran matematika yang diujikan dalam TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) dan PISA (Program for International Student Assessment), perolehan anak-anak kelas empat di Amerika Serikat berada di bawah Kazakhstan, Rusia, Lithuania, dan Latvia.

Tentu saja, hasil itu juga berada di bawah hasil yang diperoleh anak-anak kelas empat di 'macan Asia', seperti Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura. Hasil yang sama juga didapat anak-anak di negara-negara makmur Eropa--selain Inggris dan Belanda--yang justru berada di bawah capaian anak-anak Amerika Serikat. 

Data yang sama juga ditemukan dalam capaian di bidang sains. Artinya, capaian pengetahuan (dalam hal ini matematika) tidak memberikan gambaran yang sama dengan performa ekonomi negara-negara tersebut. Jika capaian TIMSS dan PISA ialah representasi kualitas pendidikan, ia tidak selalu berarti mendongkrak tingkat kesejahteraan ekonomi.

Data lain terkait dengan angka masuk ke perguruan tinggi di negara sejahtera, seperti Swiss, ternyata ialah yang terendah di kalangan negara-negara maju. Padahal, Swiss ialah salah satu negara paling makmur di dunia. Setidaknya sampai 1996, angka masuk perguruan tinggi Swiss ialah 16%, lebih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah, seperti Yunani (91%), Lithuania (76%), atau Argentina (68%). Artinya, tidak ada korelasi langsung antara pendidikan tinggi dan tingkat kesejahteraan (Chang: 2011).

Mengajarkan produktivitas
Lalu, bagaimana pendidikan harus dikelola untuk mendorong kesejahteraan sebuah negara? Bagaimana meningkatkan produktivitas bisa diajarkan? Tidak dapat dimungkiri, ada gelagat pragmatisme yang menggerogoti penyelenggaraan pendidikan. Orientasi masyarakat untuk menempuh pendidikan bisa jadi hanya untuk mengejar status sosial melalui selembar ijazah tanpa mempertanyakan apakah pengetahuan yang mereka dapat, akan membantu pencapaian kesejahteraan mereka. 


Pragmatisme itu muncul dari anggapan yang telalu berlebihan pada pendidikan sebagai satu-satunya kunci menuju kesejahteraan. Padahal, anggapan itu perlu untuk selalu diuji kebenarannya.

Pada dasarnya yang menentukan tingkat kesejahteraan nasional bukanlah tingkat pendidikan yang dapat diraih seseorang, melainkan kemampuan untuk mengelola dan meningkatkan kapasitas-kapasitas produktif individu-individu secara nasional. Hal itu dapat dilakukan dengan banyak cara. 

Beberapa di antaranya; pertama, mengubah orientasi pendidikan sejak di ruang kelas untuk lebih memikirkan kemampuan dan keterampilan yang perlu dipelajari dan dikuasai dalam kehidupan nyata. Belajar dengan menimbang konteks dan mengacu pada penerapan pengetahuan dalam mengatasi masalah sehari-hari akan membantu murid untuk mengembangkan kapasitas produktif mereka dalam mengatasi masalah nyata dalam kehidupan.

Kedua, membekali mereka yang belajar dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang memang diperlukan, seperti menumbuhkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, pengembangan kapasitas berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan rangsangan bagi upaya menumbuhkan kreativitas dan inovasi yang diperlukan di masa dunia yang berubah cepat seperti saat ini. 

Kapasitas-kapasitas tersebut ialah muasal produktivitas. Ketiga, menciptakan dan memperkuat lembaga-lembaga yang diperlukan untuk mendongkrak kapasitas produktif melalui penguatan sekolah-sekolah kejuruan atau perguruan tinggi khusus sebagai jawaban atas kebutuhan tenaga kerja terlatih.

Pemikiran bahwa tingkat pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan derajat kesejahteraan masyarakat mungkin bukan pendapat populer yang mudah diterima. Terlebih, saat orang percaya bahwa pendidikan ialah jalan menuju kesejahteraan. Namun peringatan Ha-Joon Chang, mungkin perlu juga diperhatikan. 

Setidaknya untuk memberi kesempatan dan membuka diskusi serta menengok kembali orientasi pendidikan kita. Sudahkah penyelenggaraan pendidikan kita berujung pada kesejahteraan?

***

Halaman