Breaking News

Penulis: Darmansjah Djumala Diplomat bertugas di Vienna, Austria, Dosen S-3 Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Padjadjaran, BandungPada: Jumat, 03 Mei 2019, 01:30 WIB


BOM bunuh diri mengguncang Sri Lanka pada 21 April. Teroris meledakkan diri di tiga gereja ketika umat kristiani menjalankan ibadah Paskah dan di empat hotel ketika para tamu sedang menikmati sarapan. Teror pagi itu merenggut nyawa 253 orang dan melukai lebih dari 500 orang. Dunia pun mengutuk serangan teror biadab itu.

Pemerintah Sri Lanka menuduh kelompok Islam radikal lokal, National Thowheeth Jama’ath/NTJ (Jemaah Tauhid Nasional), sebagai pelakunya. Namun, selang beberapa hari, Islamic State (IS) menyatakan bertanggung jawab atas teror itu. Pemerintah Sri Lanka mengklaim, ada 140 orang yang punya hubungan dengan IS masih berkeliaran di negara itu. Tak urung, pernyataan itu menyulut dugaan ada kerja sama antara NTJ dan IS dalam serangan teror terkoordinasi itu. Ada sel-sel hidup terkait dengan IS yang setiap saat bisa menebar teror lagi.

Menarik untuk dicermati, Perdana Menteri Sri Lanka mengindikasikan kemungkinan teror itu sebagai aksi balas dendam kelompok Islam radikal terhadap aksi pembantaian oleh Brenton Tarrant, teroris white supremacy (supremasi kulit putih), di Selandia Baru. Tarrant menembaki muslim yang sedang melaksanakan ibadah salat Jumat di dua masjid di Christchurch, 15 Maret lalu.

Dalam observasi kasatmata, dua tragedi teror itu, di Sri Lanka dan di Selandia Baru, dipandang sebagai aksi kekerasan akibat kebencian antara 2 pihak; Islam radikal yang dendam terhadap Barat akibat serangan mereka ke dunia Islam di Timur Tengah, dan kelompok supremasi kulit putih yang khawatir dengan kehadiran ras kulit berwarna, terutama muslim, di negeri mereka. Tidak sesederhana itu ternyata.

Lanskap baru
Teror terhadap muslim di Selandia Baru secara kejam dan biadab, yang kemudian dibalas dengan tindakan teror di Sri Lanka yang tak kurang biadabnya, telah membentangkan lanskap baru dalam wacana terorisme global. Selama ini muncul stereotyping dan stigma, apabila ada teror, para analis sering mengaitkannya dengan Islam radikal. Namun, dengan adanya teror di Selandia Baru, yang pelakunya ialah penganut ideologi white supremacy, ternyata bahwa terorisme tidak hanya eksklusif merujuk Islam radikal, tetapi juga gerakan supremasi kulit putih/ultrakanan yang antimigran dan anti-Islam yang tak kalah radikalnya.

Seberapa seriuskah ancaman teror oleh gerakan supremasi kulit putih/ultrakanan itu? Menurut Global Terrorism Index 2018, Mesuring the Impact of Terrorism, dalam rentang waktu 2013–2017, terjadi 127 serangan oleh individu/kelompok yang berideologi supremasi kulit putih/ultrakanan yang memakan korban 66 jiwa. Dari data itu, terindikasi bahwa teror ultrakanan menunjukkan tren meningkat, baik dalam jumlah serangan maupun korban.

Sejak 2013, serangan teror kelompok ultrakanan meningkat dari tahun ke tahun; dari 9 meningkat menjadi 10, 26, 23, dan 59 serangan berturut-turut sampai 2017. Jumlah korban pun cenderung naik; dari 1 jiwa pada 2013, meningkat menjadi 11, 26, 11, dan 17 jiwa berturut-turut sampai 2017.

Pengamat terorisme dari Project Syndicate, Bjorn Ihler, dalam tulisannya The Global Threat of White Terror, Maret 2019, mengonfirmasi kecenderungan naiknya teror oleh ultrakanan ini. Yang menarik, diungkapkan pula bahwa serangan teror oleh ultrakanan di AS jauh lebih banyak daripada Islam radikal. Pada titik ini muncul pertanyaan, bagaimana memaknai fenomena terorisme oleh ultrakanan ini? Bagaimana masyarakat internasional harus menangani fenomena teror supremasi kulit putih/ultrakanan dalam konteks lanskap baru terorisme global?

Panduan masyarakat internasional terkait dengan upaya pemberantasan terorisme terangkum dalam United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS) yang disepakati pada 2006. Dokumen PBB yang selalu dievaluasi setiap 2 tahun itu berisi pedoman penanggulangan terorisme, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Meskipun tidak bergerak dalam ranah kebijakan penegakan hukum (law enforcement), pedoman strategis itu memberikan arah kebijakan capacity building bagi negara anggota dalam penanggulangan terorisme.

Ada ketidakadilan
Ada dinamika yang menarik dalam rangkaian evaluasi dokumen panduan tersebut, yaitu perubahan dalam daftar pelaku terorisme. Jika pada 2001, ancaman terorisme hanya merujuk kepada Al Qaeda, Taliban, dan kelompok radikal yang berafiliasi kepada mereka, pada evaluasi 2014, pelaku teror juga menunjuk kepada IS. Aktor terorisme ini pada 2015 bertambah dengan foreign terrorist fighters/FTF (teroris asing yang beroperasi di negara lain) dan pada 2017 bertambah lagi dengan dimasukkannya FTF returnees and relocators (teroris asing yang kembali ke negaranya dan yang berpindah ke negara lain).

Dari evaluasi strategi pemberantasan terorisme global di PBB di atas jelas terlihat, terjadi perubahan dalam daftar pelaku teroris global, tetapi tidak dalam persepsi ancaman terorisme itu sendiri. Rujukan pelaku teroris, setidaknya dalam deliberasi UNGCTS dan Dewan Keamanan PBB, sejauh ini hanya ditujukan pada tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok Islam radikal. Pelaku tindak kekerasan oleh kelompok supremasi kulit putih/ultrakanan yang antimigran dan anti-Islam tidak dibahas di dalam kedua forum penting PBB itu, alih-alih dikategorikan sebagai tindakan terorisme.

Meski dibahas, isu tindak kekerasan oleh kelompok white supremacy/ultrakanan hanya dibahas di Komite 3 PBB, yang menangani isu-isu sosial, kemanusiaan, dan HAM. Itu menunjukkan bahwa tindakan teror oleh supremasi kulit putih/ultrakanan 'hanya' dianggap sebagai isu sosial dan kemanusiaan, bukan sebagai isu yang mengancam keamanan secara global, seperti halnya teror oleh Islam radikal.

Terasa ada nuansa ketidakadilan dan ketidakseimbangan di sini. Bukankah pola pengembangan paham radikalisme white supremacy sama dengan Islam radikal; penyebaran pahammya melalui media sosial, pelaku dan sumber pendanaanya yang bersifat global? Yang paling penting ialah kedua tindak kekerasan itu memakan korban yang sama, nyawa manusia yang tidak berdosa. Oleh karena itu, dapat dipahami jika ada pandangan bahwa tindak kekerasan oleh kelompok supremasi kulit putih itu harus diperlakukan sama dengan yang dilakukan Islam radikal; keduanya dikategorikan sebagai tindakan terorisme global.

Teror di Sri Lanka dan di Selandia Baru telah membentangkan lanskap baru terorisme global. Kini disadari, dua jenis tindak kekerasan itu saling terkait, setidaknya oleh rasa saling benci dan balas dendam. Terorisme yang selama ini hanya diasosiasikan pada gerakan Islam radikal ternyatalah bahwa ia juga terkait dengan gerakan supremasi kulit putih/ultrakanan.

Kini saat yang tepat bagi masyarakat internasional untuk mulai membahas kedua jenis tindak kekerasan itu secara adil dan berimbang. Keduanya ialah tindakan terorisme yang tidak hanya mengoyak rasa kemanusiaan, dan jika tidak ditangani sejak dini, juga mengancam keamanan global.

***

Halaman