Breaking News

Politik dan Sensibilitas Humor

Penulis: Frano Kleden Alumnus STFK LedaleroPada: Selasa, 30 Apr 2019, 06:20 WIB

HALILI, pengajar ilmu politik pada Fakultas Ilmu Sosial UNY, mengeksplorasi dua ampas yang masih tertinggal dan mengendap pascapilpres lalu. Ampas pertama menurutnya ialah penguatan konservatisme oposisional kontra Pancasila (Kompas, 25/4). Sebetulnya, sebelum riuh rendah Pilpres 2019, sudah terjadi penguatan identitas sekaligus resistansi atas liyan, bahkan oposisi atas Pancasila dan pluralisme.

Ada begitu banyak data yang bisa dipaparkan untuk mengonfirmasi situasi mengkhawatirkan ini. Survei Setara Institute (2016) di DKI dan Bandung Raya menunjukkan bahwa 5,8% pelajar mendukung upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Survei Alvara Research Centre (2017) di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar menunjukkan bahwa 19,4% aparatur sipil negara (ASN) anti-Pancasila. Lalu, survei LSI pada 2018 menjelaskan signifikansi penurunan dukungan publik terhadap Pancasila, yaitu di angka 75,3%, padahal 13 tahun sebelumnya masih di angka 85,2%.

Kuatnya politisasi identitas keagamaan pada Pilpres 2019 oleh kedua kubu menjadi semacam racun yang bisa mengentalkan konservatisme dan konsolidasi kelompok kontra Pancasila. Dalam situasi tersebut, garis demarkasi diri dan liyan semakin tegas. Oposisi 'kami' melawan 'mereka' semakin membelah tajam. Jokowi serbajelek di hadapan para pendukung Prabowo, begitupun sebaliknya, Prabowo buruk di mata pendulang suara Jokowi. Dengan justifikasi keagamaan, pilpres membuat pendukung dua 'pesaing' berkualifikasi buruk secara keagamaan; munafik, kafir, sesat, murtad, penista ulama, penista agama, dan lain-lain.

Ampas kedua ialah banalisasi ujaran kebencian dan kebiadaban (ibid). Dinamika Pilpres 2019 secara terang-terangan merusak keadaban kita, yang semakin mudah memaki, mencela, dan merendahkan. Laporan terbaru tentang kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) yang dirilis Setara Institute, Maret, mengungkap terjadinya dua kali lipat peningkatan ujaran kebencian berbau KBB di tahun politik. Pada 2017, hanya terjadi empat tindakan ujaran kebencian, sedangkan pada 2018 terjadi delapan tindakan. Pesta politik sebagai sebuah hajatan demokrasi yang seharusnya dirayakan dalam suasana damai dan penuh keriangan berubah menjadi perang politik serampangan.

Membaca fenomena yang terjadi, analis politik, Yudi Latif, tak ragu-ragu menyebut pemilu tahun ini sebagai pemilu yang paling menguras energi, memecah, dan mendebarkan dalam sejarah pemilu Indonesia. Pelbagai ekses negatif tak terhindarkan manakala demokrasi dirayakan tanpa memberikan ruang bagi etika dan penalaran. Politik sebagai teknik memang banyak mengalami kecanggihan, tetapi sebagai etik, yang tampak hanyalah kemerosotan. Kebajikan dasar kehidupan bangsa, seperti keadaban, responsibilitas, keadilan, dan integritas runtuh.

Dipeluk politik
Dalam bukunya berjudul Identity and Violence: The Illusions of Destiny, Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi 1998, memberikan narasi yang bagus tentang kekerasan yang dipantik perbedaan identitas. Menurut Sen, selain berperan memberikan kekuatan dan kehangatan dalam kehidupan bermasyarakat, identitas berperan melahirkan komunitas-komunitas terintegrasi dan eksklusif sebagai respons dari lingkungan sosial politik yang berubah cepat. Di sini solidaritas dan sinyal kebebasan sebagai buah demokratisasi sering kali bersinggungan dengan perilaku bermusuhan dan bertindak kasar.

Bahaya politik identitas yang diangkat Sen patut menjadi perhatian kita. Di Indonesia, agama dikenal sebagai satu sumber identitas selain suku, ras, bahasa, dan budaya. Belakangan ini perbedaan identitas tidak lagi memperkaya dan memperindah bangsa. Ia malah membuka peluang terjadinya konflik dan perpecahan. Salah satu pemicu konflik dan perpecahan ialah politik untuk merebutkan ruang-ruang kekuasaan. Berita-berita hoaks yang disembur para politikus untuk mengaduk emosi massa sudah bertebaran di mana-mana. Kebenaran tidak laku lagi dalam politik. Ia mati, dipasung kelompok-kelompok masyarakat.

Yang terjadi selanjutnya ialah aktus penghalalan segala cara. Kelompok yang berbeda pilihan politik dianggap sebagai liyan yang harus diberongsong walau mereka ialah keluarga dan tetangga sendiri. Ketegangan menjadi tinggi hingga menjalar masuk dalam persoalan hidup sehari-hari yang sebetulnya tidak memiliki hubungan dengan politik. Sebuah keluarga dikabarkan harus memindahkan keluarganya karena berbeda politik dengan pemilik lahan pekuburan. Aneh tapi nyata. Belum lagi saling ejek dan bully sana-sini dalam media sosial (Kompas, 20/4).

Fakta-fakta itu memperlihatkan bahwa masyarakat kita sedang begitu kuatnya 'dipeluk politik', bukannya 'memeluk politik' meminjam istilahnya Asep Salahudin dalam artikelnya Politik dan Humor (Kompas, 18/4). Dalam terminologi 'dipeluk politik', masyarakat tenggelam dalam keyakinan politik yang fanatik dan membatu, cenderung keras, serius, dan mudah meledak. Identitas kelompok dipolitisasi sedemikian eksklusif sehingga bisa menimbulkan gejala-gejala intoleran yang juga memiliki tendensi fundamentalistis.

Sebagai sebuah gugatan, dalam arena politik, semangat 'memeluk politik' perlu dilestarikan. Dalam 'memeluk politik', politik tak lagi dimanipulasi hingga menjadi semacam setan yang menakutkan, tapi dikembalikan kepada muruahnya sebagai sebuah seni mengelola suara kepada masyarakat sebagai pemilik suara tersebut. Aplikasi seni tersebut dikembalikan dalam keadaban publik yang bisa ditampilkan dalam wujud kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum (ibid).

Sensibilitas humor
Di Indonesia, isu politik tampak menjadi yang paling sensitif. Ia sangat kuat dan mudah memprovokasi manusia untuk bertindak diskriminatif, dominatif, represif, dan destruktif. Ia bisa menjadi ancaman bagi peradaban. Oleh sebab itu, politik yang terlalu kaku perlu dicairkan agar menggembirakan. Politik yang melibatkan kubu-kubu yang berseberangan mesti dicairkan dalam percakapan-percakapan ringan, hangat, dan penuh kekeluargaan.

Itulah sebabnya Aristoteles dalam The Name of the Rose-nya Umberto Eco menyematkan martabat filosofis pada aspek tawa. Lalu, Gus Dur menjadi presiden yang dikenal menjalankan tugas politiknya dengan penuh kegembiraan. Suguhan-suguhan humor dibawanya dalam politik. Ia bahkan menyebut ranah politik sebagai ranah yang paling subur menjadi lahan lelucon.

Seseorang dengan sensibilitas humor yang baik mampu menyampaikan sesuatu dengan metafora sehingga membuka cakrawala pikiran pendengar. Kualitas akal sehatnya teruji sebab apa yang keluar dari mulutnya tidak hanya sekadar omongan kosong nirmakna, tapi selaras dengan kebenaran, kesederhanaan, dan kebaikan bersama. Humor lalu menjadi instrumen ampuh pemecah kekakuan dan ketegangan yang mungkin tercipta. Dihadapkan dengan ujian yang berat, ia mengajak kita untuk menahan diri, menurunkan tensi, dan menjaga kepala agar tetap dingin.

Tidak hanya itu, humor menyingkirkan kepura-puraan, persaingan, tipu daya dan pengkhianatan, serta mencegah pertikaian. Dengannya, setiap kelompok menyadari bahwa dirinya bukan pusat dunia, mereka yang lain bernilai pada mereka sendiri, dengan menghormati keberlainan mereka, kita sendiri semakin bernilai.

Jadi, ada suatu hubungan dialektis bahwa humor secara tidak langsung merealisasikan tingkat kemanusiaan yang tinggi seperti ditegaskan Pancasila. Ia membebaskan orang agar tidak lagi dipeluk secara kaku oleh politik. Ia memperkuat tuah Pancasila, meminggirkan hoaks, menerobos sekat-sekat politik identitas, dan mengembangkan sikap toleransi.

***

Halaman