Breaking News

Pragmatisme Pendidikan

Penulis: Dedy Ibmar Pegiat Kajian Logika dan Filsafat Pojok Inspirasi Ushuluddin (Piush) UIN JakartaPada: Senin, 20 Mei 2019, 02:10 WIB


MENGAPA setiap manusia saat ini seolah-olah menjadikan pendidikan sebagai jalan keluar bagi segala hal? Bagi keluarga dengan perekonomian mapan, pendidikan dapat menjadi ajang untuk meningkatkan status dan reputasi keluarga. Dengan catatan, sang anak benar-benar mendapat pekerjaan dengan status yang tinggi di masyarakat.

Sementara itu, bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, pendidikan merupakan salah satu jalan paling memungkinkan untuk keluar dari kemiskinan. Dengan pendidikan, anak dapat memiliki cukup pengetahuan untuk beradaptasi pada sistem mapan yang sedang berkuasa lantas menanggalkan status kemiskinannya.

Paradigma dan stereotip pragmatis akan kebutuhan pendidikan ini, tentu berdampak pada reduksi proses belajar yang akhirnya juga terjebak dalam kepentingan pragmatis. Belajar, kini lebih tepat menjadi sebuah kata suruhan, bukan ajakan. Kita akan lebih sering mendengar 'belajar!' dan 'ayo belajar!' justru dengan nada tinggi. Bisa dibayangkan apabila kata 'main' yang diberi imbuhan 'ber' menjadi ungkapan suruhan dan dengan tanda seru, 'Bermain!', barangkali akan ada banyak anak yang tidak mau bermain. Sederhananya belajar bukan lagi suatu hal yang menyenangkan, melainkan terlalu 'berkepentingan'.

Pendidikan yang pragmatis
Saat ini universitas hanya kamuflase menjaring kelas pekerja. Mahasiswa berpredikat summa cum laude dari fakultas eksak sekalipun, kadang bernasib lebih tragis ketimbang rekan seangkatan mereka, yang indeks prestasinya di bawah angka dua. Terdapat banyak kasus yang mana sebagian mahasiswa cerdas jenius itu mati bunuh diri. Putus asa dengan dirinya yang jadi anomali di masyarakat. Bahkan, sudah jadi pemahaman umum, banyak sarjana tak tahu cara menerapkan ilmunya dalam kehidupan. Mereka kehilangan arah sedari dalam diri sendiri.

Sementara itu, anak-anak didik berperangai tak lazim, bisa serta-merta didepak dari sekolah lantaran dianggap mengganggu ketenangan belajar. Hanya segelintir pesantren yang masih mau menerima santri paling nakal, onar, dan banyak polah, lantas mengarahkan bakat mereka sedemikian rupa.

Sekolah atau kampus yang gagal mengerti keunikan potensi manusia, baru menyadari kesalahannya beberapa tahun kemudian, pascamenjatuhkan keputusan sepihak pada anak-anak jenius yang luar biasa sulit dikendalikan. Gus Dur, Steve Jobs, dan Mark Zuckerberg ialah para teladan terbaik dalam anekdot ini.

Muaranya jelas, kita terlalu pragmatis memandang pendidikan hingga esensi pendidikan itu habis terkuras. Yang tersisa hanyalah formalitas normatif. Padahal, pada sistem masyarakat liberal-kapitalis, struktur sosial dan kultur pendidikan sangat jelas disusun sedemikian rupa agar tetap menjaga keberlangsungan produksi. Kita dipersepsi sedemikian rupa agar selalu menganggap pendidikan sebagai satu-satunya harapan untuk dapat keluar dari kemiskinan. Karena itu, pendidikan yang dinilai dapat mendulang kekayaan modal ekonomi dengan mudah, laris manis menjadi pilihan. Akhirnya, kita bagaikan tak diberi pilihan lain selain menjadi alat produksi, pekerja yang bahkan hampir serupa robot.

Pragmatisme semu
Tentu saja, pendidikan atas kepentingan pragmatis, dalam beberapa sudut pandang tak melulu harus salah. Pertanyaannya, benarkah pendidikan benar-benar memberi dampak pragmatis ekonomi? Sayangnya tak selalu demikian, justru cenderung lebih banyak sebaliknya. Pola pendidikan di Indonesia hanya selesai di atas kertas, tidak benar-benar memberi efek ekonomi. Salah satu buktinya ialah Indonesia masih saja kesulitan mengejar industrialisasi sumber daya alam, bahkan hingga sekarang.

Hampir seluruh sektor industri, seperti industri elektronik, otomotif, pertahanan (alutsista dan senjata), konstruksi, alat rumah tangga, hingga barang kemasan, bahan bakunya berasal dari sumber daya alam (mineral logam). Indonesia punya bahan baku, meski bukan yang terbesar, cukup diperhitungkan. Hanya, pemanfaatannya masih lemah. Mineral mentah diekspor dan kemudian kembali impor 'produk jadi'.

***


Halaman