Breaking News

Rekonstruksi Demokrasi Pasca-Pemilu 2019

Penulis: Ribut Lupiyanto, Deputi Direktur C-Publica (Center for Public Capacity Acceleration)Pada: Sabtu, 27 Apr 2019, 10:45 WIB
PUNCAK hajatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah berlalu. Kini masuk fase antiklimaks, yaitu rekapitulasi penghitungan suara. Kondisi politik nasional masih memanas terkait dengan klaim kemenangan tiap-tiap kubu kontestan.

Kontestan pemilu kini fokus melakukan pengamanan suara. Penyelenggara masih harap-harap cemas terkait dengan target partisipasi. Publik masih risau apakah kontestasi demokrasi akan berakhir dengan aman dan berkualitas. Ditambah lagi penasaran terkait dengan kontestan pilihannya mendapatkan kemenangan atau tidak.

Pemilu 2019 menjadi pertaruhan bagi kualitas demokrasi Indonesia. Jika terselenggara lancar dan lebih berkualitas, akan memberikan optimisme bagi kemajuan bangsa. Sebaliknya, jika sama saja atau lebih buruk akan semakin memperpuruk pembangunan bangsa. Rasa galau hingga pesimistis menjelang pemilu mesti dihalau. Totalitas upaya, kedewasaan politik, dan sinergisme antarpihak dibutuhkan guna merekonstruksi optimisme berdemokrasi pasca-Pemilu 2019.

Pesimisme demokrasi

Pesimisme umumnya diawali dan dibuktikan dengan munculnya kegalauan. Kegalauan menjangkiti dinamika politik nasional. Hampir semua pihak merasakannya, baik kontestan, penyelenggara, maupun masyarakat.

Pertama ialah kontestan pemilu, baik calon anggota legislatif (caleg) maupun partai politik (parpol). Caleg selalu diliputi rasa galau terkait dengan potensi kalah, banyak mengeluarkan biaya, takut stres, kurang siap dengan kapasitas, serta bingung bagaimana memenuhi janji politik selama kampanye. Caleg untuk DPR RI tercatat 7.968 orang, sedangkan kursi yang diperebutkan hanya 560 buah. Artinya, peluang kemenangan seorang caleg ialah 7,03%.

Kampanye pemilu juga membutuhkan biaya yang banyak menguras kantong caleg. Biaya yang normal diperuntukkan bagi atribut, kegiatan sosialisasi, operasional tim sukses, dan lainnya. Ini belum termasuk jika caleg melakukan politik uang dan setoran ke parpol. Biaya politik bervariasi antarcaleg dan antardaerah. Penelitian Prajna Research Indonesia (2018) menyebutkan biaya caleg untuk DPR bervariasi minimal antara Rp1-Rp6 miliar.

Aktivitas kampanye dengan persaingan ketat, gesekan kuat, dan berbiaya banyak berpotensi menimbulkan stres bagi caleg atau tim suksesnya, terutama jika kalah. Kegalauan caleg terkait dengan kapasitas dan kebingungan memenuhi janji dimulai dari rekrutmen caleg. Parpol terpaksa menjaring caleg artis dan pengusaha demi popularitas dan biaya. Nyatanya tidak sedikit caleg yang buta politik.

Kedua ialah penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Penyelenggara diliputi kegalauan terkait dengan potensi partisipasi rendah, penilaian kinerja, dan proses karut marut. Partisipasi politik menunjukkan tren mengkhawatirkan selama pemilu pascareformasi. Tingkat partisipasi Pemilu 1999 sebesar 92,74%, Pemilu 2004 (84,07%), Pemilu 2009 (70,99%), dan membaik pada Pemilu 2014 sebesar 75,11%. KPU hanya mampu menargetkan partisipasi Pemilu 2019 sebesar 77,5%. Jika target ini tidak tercapai, penyenggara akan mendapatkan penilaian gagal dari publik.

Ketiga ialah masyarakat umum sebagai subjek demokrasi. Masyarakat dihantui rasa galau, jangan-jangan pemilu kotor masih berlangsung, akan terjadi konflik sosial, serta kualitas kepemimpinan hasil pemilu akan mengecewakan. Pemilu kotor berdasarkan pengalaman didominasi terjadinya politik uang (money politics). Politik uang yang tidak logis jika ditilik dalam kalkulasi gaji sangat rentan menimbulkan malapraktik politik, seperti korupsi, gratifikasi, dan sejenisnya.

Masyarakat selanjutnya galau bahkan takut jika kompetisi berbuah konflik sosial. Ruang kompetisi di Pemilu 2019 semakin bersifat lokal dan sangat terbuka. Kompetisi tidak sekadar antarparpol, tetapi antarcaleg dalam satu parpol pun bisa saling jegal. Gesekan horizontal yang berpotensi konflik menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

Gesekan di lapangan ialah keniscayaan, tetapi tidak semestinya melebar menjadi konflik. Konflik politik yang terjadi selama Pemilu 2019 berpotensi terlanjutkan pada masa selanjutnya. Pihak-pihak yang kalah rawan menunggangi setiap permasalahan hingga menjadi bibit konflik.

Masyarakat juga galau menyongsong nasib bangsa lima tahun ke depan. Nasib bangsa masih akan suram jika caleg yang menang tidak berkualitas hanya bermodal finansial dan popularitas. Masyarakat penting menghindari reaksi atas sumber kegalauannya dengan ancaman menjadi golongan putih (golput).

Strategi rekonstruksi

Pesimisme ialah wajar dan logis jika melihat pengalaman dan dinamika di lapangan. Kontraproduktif akan terjadi jika rasa galau terus dipendam, didiamkan, dan dipelihara. 'Ungkapkanlah', demikian nasihat Sigmund Freud terhadap pihak yang galau.

Manifestasi perilaku untuk menghalau galau tidak cukup dengan kata-kata atau curhat. Psikologi komunikasi antar pihak penting dijalin agar saling terbuka, bisa lega, dan menghasilkan solusi konstruktif. Optimisme mesti dibangun dalam diri pihak-pihak yang diliputi rasa galau.

Kontestan pemilu ke depan perlu penguatan kedewasaan politik. Upaya yang dapat ditempuh antara lain menumbuhkan sikap siap kalah atau menang, mengeluarkan modal secara proporsional, selalu menguatkan aspek spiritual, belajar dunia parlemen dan politik, serta berjanji dalam kampanye secara realistis dan logis.

Masyarakat mesti melawan pesimisme dengan pembentengan diri dan optimisme sikap. Langkah yang dapat ditempuh, antara lain tidak terjebak politik uang, cerdas memilih dan memilah, dan menghindari keterlibatan konflik. Masyarakat penting menyadari dirinya sebagai tuannya parpol. Implikasinya masyarakat mesti bisa menuntut bukan sebaliknya dikendalikan perilaku caleg dan parpol.

Penyelenggara pemilu ke depan mesti mengusir pesimisme dengan profesionalisme kinerja. Kerja yang dapat diupayakan, antara lain sosialisasi masif, menyusun regulasi kepemiluan yang memudahkan, membuka ruang partisipasi, menjaga independensi, profesional, sinergis dengan semua pihak, bekerja taat regulasi, serta sigap terhadap kondisi darurat dan dinamika lapangan.

Upaya tersebut merupakan modal penting dalam konstruksi optimisme mewujudkan demokrasi yang berkualitas ke depan. Rekonstruksi optimisme berdemokrasi mesti dilakukan masif secara individual maupun kolektif dalam berbangsa.

***

Halaman