Breaking News

Saatnya Pemerintah Melakukan Manajemen Politik yang Tepat

Penulis: Pengamat Politik President University Muhammad AS HikamPada: Jumat, 03 Mei 2019, 08:44 WIB



KEPALA Staf Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko akhirnya menyampaikan secara lugas kerisauan hatinya terkait dengan fenomen yang disebut Ijtimak Ulama (IU) dalam perpolitikan Tanah Air beberapa waktu terakhir ini.

IU merupakan pertemuan kelompok pendukung kubu pasangan calon presiden dan wapres (Capres) 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengatasnamakan lembaga ulama untuk melakukan tekanan politik agar sang pasangan calon tersebut dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019.

Moeldoko tegas menolak baik klaim maupun tekanan tersebut serta mempertanyakan apa kapasitas IU sehingga merasa punya kewenangan melebihi lembaga hukum untuk menghentikan penghitungan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Saya kira, beliau sangat tepat mengomentari upaya tekanan-tekanan politik kubu 02 pada saat proses penghitungan suara belum usai dan ketika jalan ke arah resolusi konflik masih terbuka dengan memakai hukum yang berlaku.

Di sisi lain, saya kira, pihak kubu 02 -- terutama komponen Islam politik -- yang melalui IU telah mendesak KPU agar pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin didiskualifikasi sebagai dan tuntutan agar lembaga penyelenggara pemilu nasional menghentikan penghitungan suara serta menyatakan 02 sebagai penenang, akan tetap bergeming.

Bahkan kemungkinan gertakan people power yang dicanangkan oleh Amien Rais akan terus bergulir masih cukup tinggi.

Tanda-tanda ke arah itu sangat cetho welo-welo alias terang benderang. Selain deklarasi yang sudah empat kali dan satu kali syukuran digelar oleh Prabowo-Sandiaga, juga fenomena IU itu sendiri dan dipergencar dengan seruan dan ajakan untuk menyatakan kemenangan sang mantan Pangkostrad tersebut sebagai presiden terpilih terjadi di daerah-daerah.

Itulah sebabnya, hemat saya, sudah saatnya bagi pemerintah untuk melakukan manajemen politik yang tepat agar eskalasi gerakan bisa dicegah sedini mungkin. Bisa dengan lobi-lobi untuk melakukan rekonsiliasi dan menunggu selesainya proses pemilu, atau pencegahan (prevensi) konflik melalui penegakan hukum maupun langkah persuasif lainnya.

Dalam rangka itulah, saya melihat bahwa statement dan peringatan Moeldoko bahwa NKRI adalah negara hukum dan bukan negara ijtimak merupakan sebuah respons yang proporsional, tepat, dan perlu!

***

Halaman