Breaking News

Urgensitas Kontrol Akademik atas Proses Demokrasi

Penulis: Max Regus Alumnus S-3 Universitas Tilburg Belanda dan Akademisi di STKIP St Paulus Ruteng, FloresPada: Selasa, 23 Apr 2019, 01:15 WIB


PENULIS menjadi pemilih pemula pada 1992. Tahun-tahun kekuasaan Soeharto yang begitu menakutkan, yang sebagian anak-anak ideologisnya barangkali masih berkeliaran sekarang ini. Saat itu, pemilu sama sekali tidak memancarkan kemeriahan seperti sekarang. Selain parade pertunjukan musik dari partai penguasa, tidak ada survei politik termasuk lembaga hitung cepat (quick count) seperti sekarang. Rezim otoriter Orde Baru, yang kemudian membusuk di 1998, tidak mengizinkan Indonesia berkembang menjadi negara demokratis yang modern.

Pada hari-hari ini, keberadaan lembaga survei politik, termasuk lembaga hitung cepat sedang menjadi sorotan. Bahkan, sorotan-sorotan itu sudah muncul jauh sebelum perhelatan Pemilu 2019. Isu paling dominan yang muncul berkaitan dengan keberadaan lembaga survei politik ialah netralitas dan kejujuran mereka dalam pemilu.

Serangan-serangan yang dilancarkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (pasangan nomor urut 02) terhadap sejumlah lembaga survei pemilu pada hari-hari sesudah pencoblosan, terpusat pada argumentasi-argumentasi ini. Bahkan, belakangan, ada tokoh yang menganjurkan agar ke depan hitung cepat ditiadakan saja karena kehadirannya lebih banyak membawa kerugian.

Artikulasi pilihan politik

Dalam hari-hari sesudah pencoblosan Pemilu 2019, sejumlah lembaga hitung cepat mendapatkan serangan. Publik tahu bahwa gelombang tuduhan diarahkan kepada sejumlah lembaga hitung cepat yang secara terbuka memprediksikan keunggulan pasangan Joko Widodo-Ma'aruf Amin (pasangan nomor urut 01).

Gelombang tuduhan diarahkan kepada semua lembaga hitung cepat yang menyimpulkan kekalahan pasangan 02. Hitung Cepat yang berada di ranah ilmiah mendapatkan hujatan berbasiskan disposisi emosional belaka. Beberapa hari lalu, tuduhan-tuduhan keji ini menggerakkan sejumlah lembaga hitung cepat membuka data dan metode kerja mereka dalam Pemilu 2019.

Mengapa kecurigaan terhadap lembaga hitung cepat muncul secara membabi buta seperti sekarang, juga menjadi hal yang tidak bisa dijelaskan secara lengkap. Barangkali hal penting yang dapat dikemukakan ialah hitung cepat secara khusus atau survei politik secara umum, yang berada di wilayah saintifik, selalu dilihat dari sisi kepentingan politik dan politik sekarang secara sempit dan brutal diperlakukan sebagai jalan meraih kekuasaan semata. Sesuatu yang hanya berorientasi pada kemenangan.

Survei politik sebagai usaha saintifik untuk membedah kompleksitas demokrasi dan politik, tidak lagi dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak publik untuk memperoleh informasi yang benar tentang politik. Karena kerakusan akan kekuasaan, angka-angka yang muncul dalam hitung cepat, yang dikerjakan dengan basis-basis teoretis, dianggap sebagai 'musuh' yang mengganggu orientasi kemenangan.

Kini, barangkali tidak ada hal lain yang juga dapat dikatakan berkaitan dengan serangan terhadap lembaga survei politik dan hitung cepat Pemilu 2019 ini selain proses pembusukan masif, yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pelaku dan partai politik datang dan pergi, tetapi demokrasi yang sehat dan semakin matang ialah sebuah kerinduan politik publik.

Dengan informasi yang terbatas dan salah, publik banyak terperosok dalam lubang kesesatan. Mereka mungkin hanya memiliki peluang terbatas untuk menerima calon-calon terbaik dari sistem politik. Survei politik mungkin tidak cukup mengungkapkan silang sengkarut politik yang sepenuhnya dapat diinformasikan kepada warga politik. Namun, dengan bantuan survei politik, warga negara lebih mampu mengartikulasikan preferensi politik mereka sendiri.

Survei politik dan demokrasi
Salah satu survei paling menonjol dan menyita perhatian kita ialah pemilihan umum (pemilu). Pada musim pemilu, tidak saja di Indonesia, lembaga survei banyak membantu, tidak saja para pemilih (voter), tetapi juga calon perwakilan politik (candidate). Lembaga survei mengungkapkan elemen-elemen fundamental pemilu, seperti preferensi pemilih, partisipasi dalam pemilihan, opini publik tentang kandidat, dan kepuasan massa terhadap kinerja inkumben.

Meskipun survei pemilu menarik banyak perhatian karena kemampuan mereka untuk memprediksi hasil pemilu, fungsi survei yang paling penting ialah membantu warga negara memahami makna pemilu. Survei politik membantu menjelaskan, antara lain masalah apa yang penting, bagaimana kualitas kandidat dapat memengaruhi keputusan pemilih, dan seberapa banyak dukungan yang ada untuk proyeksi perubahan politik-demokratis. Hasil survei politik membentuk pandangan publik, tetapi tidak untuk menjustifikasi kemenangan atau kekalahan.

Survei politik dapat memastikan prosedur pemilihan yang adil dan jujur. Kehadiran lembaga survei membantu memastikan bahwa semua pemilih dapat menjalankan hak pilih mereka. Serangan terhadap lembaga survei politik belakangan ini bisa muncul dari rasa frustrasi politik yang berakar pada masalah sistemis, termasuk polarisasi politik, pengaruh uang dalam politik, dan degradasi wacana politik. Di sisi lain, publik tidak bisa menerima kebebasan politik begitu saja, selain mesti bekerja secara serius untuk mempertahankannya.

Ini juga merupakan pengingat bahwa demokrasi kita tidak pernah sempurna dan kita tidak bisa berpuas diri dengan proses politik yang tengah berlangsung ini. Survei politik, dengan pasokan informasi tentang keluasan dan kedalaman politik, serentak menyediakan garansi partisipasi lebih luas dan konstruktif di sisi publik.

Kontrol akademik
Indonesia tidak hanya berhenti pada pertarungan antarfaksi-faksi politik seperti sekarang ini. Jalan demokrasi masih panjang hingga kedewasaan bisa benar-benar menjadi bagian dari kultur dan peradaban politik di negeri ini. Hingga sejauh ini, di antara sisi kurang yang ada, lembaga survei politik dan hitung cepat, sudah menyumbang begitu banyak bagi pemerkayaan hak-hak politik warga. Kerja-kerja ilmiah dalam konteks survei politik dan hitung cepat menempati titik urgensitas yang tidak terbantahkan dalam kerangka besar membangun politik dan demokrasi yang semakin beradab di negeri ini.

Kita tidak bisa membayangkan apa jadinya proses politik kita dalam pemilu ini, ketika para maniak kekuasaan mengamuk membabi buta di ruang publik. Sementara itu, di sudut yang lain publik tidak memiliki basis informasi memadai atas proses politik dan demokrasi. Kehadiran lembaga survei politik dan hitung cepat membantu publik memiliki alat ukur pembanding atas klaim-klaim kemenangan menyesatkan. Kehadiran survei politik dan hitung cepat dalam Pemilu 2019 merupakan bagian sahih dari kontrol akademik atas proses politik dan demokrasi.

***

Halaman