Breaking News

Fasilitasi Perdagangan, Ekspor dan Investasi

Penulis: Gusmardi Bustami Mantan Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional KemendagPada: Sabtu, 22 Jun 2019, 09:00 WIB


Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan pentingnya peningkatan ekspor dan investasi, apabila kita ingin menjaga kesehatan neraca pembayaran dan neraca perdagangan serta penciptaan lapangan kerja.

Dalam pertemuan APEC di Vina del Mar, Cile, pertengahan bulan lalu, menghasilkan pernyataaan bersama Menteri Perdagangan, antara lain mendukung fokus tahun ini fasilitasi perdagangan, rantai nilai global, dan perdagangan cerdas.

Berbagai kebijakan telah dilakukan, antara lain penyederhanaan perizinan, penurunan dweling time, one single submission (OSS), serta telah ada pengeluaran 16 paket kebijakan ekonomi. Namun, semua kebijakan itu masih belum dirasakan efektivitasnya.

Semua ini dimaksudkan untuk peningkatan ekspor dan investasi serta bagaimana Indonesia menjadi bagian dari global value chains (GVCs). Satu hal yang penting dilakukan ialah fasilitasi perdagangan atau trade facilitation (TF) untuk mendukung ketiga isu itu.

TF pada dasarnya difokuskan meningkatkan efisiensi proses yang terkait dengan pendekatan komprehensif dan terintegrasi untuk menyederhanakan dan mengurangi biaya ekonomi tinggi, serta memastikan semua kegiatan dilakukan secara efisien, transparan, dan dapat diprediksi sesuai standar berdasarkan norma-norma yang diterima secara internasional.

TF mempunyai dua tujuan, memperlancar flow of goods dan membuka hambatan pasar tujuan ekspor. TF sangat berkaitan dengan GVCs.

Isu TF sangat penting dan diawali pembahasannya pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM)-WTO kedua, di Singapura, 1996. Pentingnya isu TF dalam memajukan perdagangan internasional, maka pada 2004 anggota WTO menyepakati isu TF dimasukkan isu perundingan dan disahkan pada KTM-WTO ke-5 pada 2005 di Hong Kong. RI salah satu negara berkembang yang ikut mendorong TF menjadi isu runding.

Sejak itu perundingan TF terus dilakukan. Pada Desember 2013, pada KTM-WTO ke IX di Bali, disepakati seluruh anggota WTO menjadi agreement dengan tiga kategori, yaitu A, B, dan C, bersamaan dengan isu lainnya al public stock holding.

Sekitar 17 tahun perjalanan menjadi agreement dan 4 tahun setelah itu RI meratifikasi TF agreement pada November 2017, dengan UU No 17/2017. Hal itu merupakan langkah besar untuk membuka diri dalam perdagangan internasional yang penuh persaingan ketat. Lantas, apa implikasinya kepada RI?

Ekspor dan investasi
Sebagai negara berkembang yang terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik dengan GDP lebih dari US$1 triliun dan termasuk 16 besar ekonomi di dunia, sudah sewajarnya RI aktif dalam TF agreement.

Secara sepihak, RI melakukannya sejak 1986. RI secara unilateral telah melakukan deregulasi sejak 1982 deregulasi pertama diluncurkan. Pada 1984, dilakukan preshipment inspection yang dilakukan SGS untuk memperlancar arus barang di pelabuhan, serta menyelamatkan penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak lainnya.

Indonesia berhasil melakukannya dan ekspor nonmigas meningkat menggantikan posisi ekspor migas untuk pertama kalinya pada 1986. Sejak saat itu semangat peningkatan ekspor nonmigas terus dipacu dan pernah mencapai lebih dari US$200 miliar pada 2011. Namun melemah, dan pada 2018 hanya mencapai US$163 miliar. Surplus neraca perdagangan nonmigas terus tergerus menjadi sekitar US$4 miliar pada 2018, padahal pada 2017 terjadi surplus US$20,4 miliar.

Untuk empat bulan pertama (Januari-April 2019) nilai ekspor nonmigas sebesar US$48,9 miliar atau menurun 8,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama 2018. Untuk 2019 ini, ekspor nonmigas hampir dapat dipastikan akan kembali tertekan. Itu karena situasi perekonomian dunia yang sulit diprediksi akibat perang dagang AS-Tiongkok.

Sejalan dengan menurunnya ekspor, nilai realisasi PMA juga mengalami perlambatan, yaitu dari US$32,2 miliar pada 2017 menjadi US$30,3 miliar pada 2018, karena berbagai persoalan peraturan dan perizinan di dalam negeri yang kurang kondusif. Salah satu persoalan yang dikeluhkan investor ialah flow of goods di pelabuhan terhambat dan ini menjadi salah satu pertimbangan utama bagi calon investor.

Ekspor nonmigas Indonesia didominasi barang manufaktur, yaitu sekitar 75% dari total ekspor nonmigas. Sayangnya, produk-produk manufaktur yang diekspor mempunyai kandungan impor sekitar 70%-80% karena industri pendukung kurang berkembang di Indonesia.

RI tidak punya pilihan lain. Kita harus menjadi bagian dari GVCs, apabila RI ingin ekspor meningkat dan menjadi pilihan investasi. Sekarang kita dihadapkan persaingan yang sangat ketat dan hampir semua negara menarik investasi dengan insentif dan perizinan yang cepat, lingkungan yang kondusif, serta SDM yang handal. Persaingan pasar internasional yang ketat harus dapat disiasati dengan efisiensi yang tinggi, baik waktu maupun biaya. Lantas apa yang harus dilakukan?

Fasilitasi perdagangan
Indonesia menyadari dwelling time masih lebih lama jika dibandingkan dengan negara lainnya. Setelah berbagai perbaikan dilakukan, termasuk perbaikan fasilitas di pelabuhan, dwelling time dapat diturunkan menjadi sekitar 3 hari. Selain itu, masih terus diupayakan menjadi 1 hari dengan cara post border inspection. Namun, tantangan untuk mewujudkannya tidaklah ringan. Berbagai metode, fasilitas dan SDM harus siap tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Langkah ke arah itu telah dilakukan RI dengan menotifikasi ke WTO pada 5 Juli 2018 sebanyak 45 aturan telah masuk dalam kategori A dan 3 aturan dalam kategori B. Kategori A ialah semua aturan dalam kategori A itu berlaku sejak dinotifikasi. Sementara itu, yang termasuk dalam kategori B berlaku 5 tahun sejak diratifikasi.

Persoalannya, 3 aturan dalam kategori B yang mulai berlaku Februari 2022 dan yang paling penting salah satu dari 3 aturan itu ialah single risk management yang sangat berkaitan dengan kelancaran arus barang.

Saat ini untuk bisa mencapai target dwelling time menjadi 1 hari, dilakukan kebijakan dengan post border control. Artinya, dari segi target akan dapat tercapai, tetapi pelaku usaha masih belum merasa adanya kepastian karena kemungkinan akan tetap ada pemeriksaan fisik ataupun dokumen. Sementara itu, barang yang diimpor sudah berada di gudang perusahaan atau tempat yang ditentukan (di luar daerah pabean). Atau sudah dipindahkan ke pihak lain/diproses menjadi barang jadi. Apabila terdapat ketidaksesuaian, pengusaha itu akan masuk dalam daftar yang diawasi dan ini menyebabkan pada pemasukan barang berikutnya.

Post border control masuk dalam Paket Ekonomi XV dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kementerian Perdagangan. Yang intinya, Kementerian Perdagangan dapat melakukan pemeriksaan post border atas barang-barang yang diimpor. Untuk mendukung peningkatan ekspor dan peningkatan investasi, serta menjadikan Indonesia bagian dari GVCs masalah fasilitasi perdagangan, khususnya aturan mengenai single risk management (Art 7.4 TFA) harus dapat segera dipahami dan dilaksanakan SDM yang handal, tidak tumpang-tindih sehingga keraguan para pelaku usaha dapat dihilangkan.

Praktik-praktik yang dilakukan negara-negara maju untuk menangani masalah itu perlu dipelajari, hingga pada saatnya Indonesia siap untuk meningkatkan status dari kategori B menjadi kategori A, sebelum berlakunya pada 2022.

Diperlukan juga pemetaan status proses perizinan impor dan ekspor sejak awal sampai dengan keluarnya perizinan, berapa lama, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana monitoring sistemnya. Permasalahan ini akan lebih kompleks lagi dengan banyaknya barang dalam kelompok 'lartas' (larangan dan terbatas) akan membuat parameter pengawasannya menjadi lebih banyak. Ini pekerjaan rumah yang mendesak harus dilakukan dan diselesaikan.

***

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Halaman