Breaking News

Prospek Pemerintahan Efektif

Penulis: August Mellaz Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD)Pada: Kamis, 13 Jun 2019, 01:15 WIB

HASIL Pemilu 2019 tinggal menunggu sejumlah proses formal, baik penetapan perolehan kursi, penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Lepas dari perdebatan apakah format Pemilu Serentak 2019 berkesuaian tidaknya dengan concurrent election, yaitu penyelenggaraan pemilu nasional: pilpres, pemilu DPR, dan DPD pada satu periode waktu; dipisah dengan pemilu lokal: pilkada dan pemilu DPRD. Biarlah itu nanti menjadi bagian pertimbangan dan evaluasi bagi pembentuk undang-undang periode mendatang.

Bagaimanapun juga, penetapan hasil pemilu nasional yang dilakukan KPU pada 21 Mei 2019 menyediakan sejumlah data penting untuk memitigasi dan mengukur sejauh mana prospek pemerintahan efektif yang akan terbentuk pasca-pemilu.

Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 menyediakan tiga pertimbangan utama yang menjadi tujuan keserentakan pemilu: pertama, memerkuat efektivitas sistem pemerintahan (presidensialisme yang kuat, DPR yang menjalankan kewenangannya secara efektif, dan sistem kepartaian sederhana); kedua, original intent atau penafsiran sistematik atas konstitusi; dan ketiga, efisiensi pemilu (aspek penyelenggaraan, mengurangi konflik horizontal, mendorong pelaksanaan hak pilih warga negara dalam membangun check and balances pemerintahan presidensial).

Dalil keserentakan
Tulisan ini coba membatasi penilaiannya pada tujuan pertama, yaitu prospek sistem pemerintahan efektif pasca-pemilu dan bagaimana mengukurnya. Sementara itu, tujuan kedua dan ketiga akan diurai pada kesempatan lain. Tentu saja, penilaian dan alat ukur yang dipergunakan untuk melakukan penilaian, bergantung pada penetapan hasil resmi oleh KPU dan putusan MK tentang sengketa hasil pemilu.

Pemerintahan presidensialisme multipartai kerap dianggap sebagai kombinasi yang sulit menyangkut efektivitasnya sebab memiliki kecenderungan mendorong munculnya personalisasi politik figur yang menutup kompetisi politik dan program partai, dan termasuk mendorong kemacetan politik (Mainwaring, 1990; Linz, 1994). Sejumlah ahli memiliki pandangan kontra, kompleksitas ataupun kerumitan yang ada tidaklah memadai untuk menilai efektif atau tidaknya sebuah sistem.

Perlu beranjak pada satu kesepakatan bersama bahwa pemerintahan koalisi presidensial hendaknya diterima sebagai keniscayaan politik dan konstitusi demokrasi. Dalil pemerintahan koalisi tersebut kemudian dirumuskan dalam sejumlah terminologi, seperti presidencialismo de coalizao (Abranches, Limongi, dan Figueiredo, 1988), neo-presidencialismo de compromiso (Lanzaro, 1998), presidencialismo de renovado (Nolte, Fernández, 1998), ataupun parlamentarisierung des Prasidentialismus (Nolte, 2004).

Sejumlah ahli memberikan saran agar efektivitas pemerintahan presidensialisme dilihat dari sisi prototipenya, sebagaimana yang menjadi desain dalam konstitusi. Apakah menganut prinsip pemisahan kekuasaan dan pemisahan tujuan sebagaimana di Amerika Serikat atau menganut prinsip penyatuan kekuasaan dan penyatuan tujuan, sebagaimana jamak ditemui di negara-negara Amerika Latin ataupun negara-negara penganut presidensialisme lainnya. Premis dasarnya dinyatakan demikian, desain konstitusi menentukan bagaimana sistem pemerintahan yang ideal, dan sistem pemerintahan akan menentukan sistem pemilu (Lijphart, 2004).

Melihat alur di atas, Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 memberikan satu sinyal tegas bahwa sistem pemerintahan presidensialisme Indonesia diasumsikan berjalan efektif jika terjadi penyatuan kekuasaan dan penyatuan tujuan antardua cabang kekuasaan, yakni eksekutif dan legislatif. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan pada pasal konstitusi di atas ‘setiap rancangan undang-undang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama’.

Efektivitas sistem pemerintahan dan ukurannya
Ada dua indikator penting yang dapat kita baca pasca-Pemilu Serentak 2019. Bagaimana sistem kepartaian yang terbentuk dan sejauhmana tendensi pembentukan pemerintahan mayoritas. Sistem kepartaian diukur dengan menggunakan formula jumlah efektif partai di parlemen (Laakso-Taagepera, 1979) memerlihatkan, effective number of parliamentary parties (ENPP) sebesar 7,47 atau tujuh sistem kepartaian.

Meski indeks sistem kepartaian Pemilu 2019 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Pemilu 2014 dengan indeks 8,17 atau delapan sistem kepartaian, masuk kategori multipartai ekstrem (Coppedge, 1998) atau sistem multipartai tanpa satu partai dominan (Blondel, 1968). Namun, jika sistem kepartaian dihitung berdasarkan porsi kursi koalisi, indeks ENPP menghasilkan angka 1,91 atau sistem kepartaian dwipartai.

Pada sisi tendensi pembentukan mayoritas dan efektivitas sistem pemerintahan. Data hasil pemilu menunjukkan distribusi kursi lima partai politik koalisi pengusung pasangan 01 menguasai setidaknya 60,70% dari total 575 kursi di DPR, sedangkan presiden terpilih meraup 55,33% suara pemilih.

Konfigurasi itu akan berdampak terhadap situasi bahwa presiden terpilih, selain memeroleh suara mayoritas pemilih, juga akan menikmati dukungan mayoritas di DPR. Koherensi berupa penyatuan kekuasaan dan penyatuan tujuan antarcabang kekuasaan terjadi sehingga potensi konflik kelembagaan; eksekutif dan legislatif dapat dihindari. Dengan demikian, efektivitas sistem pemerintahan teoretis akan terwujud.

Teorisasi efektivitas pemerintahan presidensialisme di atas tentu memiliki sejumlah syarat. Pertama, apakah komitmen koalisi yang dibentuk sejak awal dimulainya pencalonan pasangan capres/cawapres dapat tetap terjaga atau akan goyah, oleh karena sudah dimulainya pembicaraan dengan sejumlah partai dari kubu yang lain. Kedua, komitmen berkoalisi dan menjalankan program pemerintahan di lembaga perwakilan juga membutuhkan ukuran kompensasi politik pada konteks pembentukan kabinet.

Apakah porsi dukungan setiap partai anggota koalisi di DPR akan tecermin melalui derajat kabinet. Ketiga, apakah disiplin fraksi koalisi pemerintah tetap terjaga pada masa pemerintahan. Misalnya, soliditas fraksi koalisi dalam pengesahan undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan lain yang membutuhkan persetujuan dua cabang kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif.

Tantangan
Pada akhirnya, data hasil Pemilu 2019 memerlihatkan sejumlah modalitas penting bagi prospek pemerintahan presidensialisme efektif. Namun, modalitas ini bukan berarti premis yang tidak dapat berubah mengingat dinamika politik yang ada. Pada akhirnya akan bergantung sejumlah faktor lain di luar dimensi elektoral, seperti kalkulasi politik, model kepemimpinan, maupun iktikad politik dari dua kubu yang ada.

Meski demikian, satu hal tetap harus diingatkan kepada presiden terpilih serta koalisi pendukungnya. Salah satu tujuan keserentakan pemilu ialah dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan melalui bangunan koalisi yang ajek. Namun, teorisasi ini bisa buyar, ketika presiden terpilih justru tergoda untuk mengubah komitmen dan cikal bakal koalisi permanen yang sudah dibangun sejak awal.

Catatan berikutnya. Secara teori pemerintahan efektif bisa terwujud. Untuk mengujinya, dapat dimulai dengan membuka kontrak koalisi yang telah dibuat kepada publik. Kontrak koalisi, bukanlah sekadar dokumen yang berisi iktikad politik antara pasangan calon dan partai-partai pendukung, melainkan bagian dari komitmen politik pasangan calon terpilih dan partai koalisi dengan publik.

Kontrak politik bagian dari dokumen publik sehingga perlu diketahui dan dikawal bersama apa saja agenda politik dan program-program yang akan dilaksanakan, termasuk komitmen pembagian kekuasaan yang dilakukan di antara anggota-anggota koalisi. Dengan demikian, ke depan, tidak ada lagi alasan pembenar apa pun bagi presiden terpilih, kabinet, dan koalisi pendukung untuk tidak merealisasikan program-program dalam periode masa pemerintahan.

***

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Halaman